Serikat Petani Indonesia Menduduki Kantor BPN Dan Kantor Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Propinsi Jambi

JAMBI (binpers.com). Sejumlah Massa dari Serikat Petani Indonesia ( SPI ) Propinsi Jambi melakukan Unjuk Rasa di Depan Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi  dan Kantor Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Propinsi Jambi, Kantor DPRD Propinsi Jambi, dan Kantor Gubenur Propinsi Jambi di Telanai Pura ( 27/9/17 ) yang bertepatan Hari Petani Nasional ( HPN ) yang ke – 57.

Sekitar 300 Petani dari  Perwakilan setiap daerah Kabupaten  Berkumpul di Seketariat Propinsi Jambi. Di antaranya Petani Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, dan Kotadya Jambi dari Sungai Gelam.

Ketua SPI Jambi Sawardi dan  Koordinator Ahmad Azhari, menuntut Penuntasan Konflik Agraria dan menjelaskan Letak Batas  Program Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Reforma  Agraria di Propinsi Jambi. Karena di duga program Reforma Agraria di Propinsi Jambi tidak ada kejelasan sampai sekarang.

Wakapolresta Jambi, AKBP. Sri Winugroho, S.I.K saat mencoba menenangkan para pendemo

Dalam orasinya mereka meminta Pemerintah mencabut Izin-izin Pengusaha yang merongrong kepentingan rakyat dan melegalkan hasil Tanaman Rakyat. Konflik-konflik terhadap masyarakat ada di beberapa tempat, seperti  PT  Borneo Karya, PT. LAJ, Koperasi Maju Bersama, dan PT. REKI di Tanjung Mandiri Sungai Bahar.

Reforma Agraria Jokowi- JK Pendistribusi 12,7 juta ha lahan disektor kehutanan dan 9 juta ha dari BPN tak juga terwujud dalam RPJMN.

Setelah melakukan orasi,  massa aksi diterima oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Jambi All Jabbar. Dalam dialog tersebut, Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jambi Sarwadi Sukiman juga meminta pihak BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang menimpa petani SPI, seperti konflik di Sei Gelam PT BKC.

“Reforma agraria juga berarti penyelesaian konflik-konflik agraria yang selama ini menyengsarakan petani, mengusir petani dari lahannya yang jadi sumber penghidupannya yang secara tidak langsung juga mengancam terwujudnya kedaulatan pangan,” papar Sarwadi.

Dialog akhirnya mencapai kata sepakat dan BPN Jambi akan mengajak SPI untuk bekerjasama mengawal praktek reforma agraria. Sedangkan mengenai penyelesaian konflik lahan, disepakati bahwa SPI Jambi dan Kakanwil akan BPN Pusat pada 29 September 2017.

Kepala Dinas Kehutanan/Lingkungan prov. Jambi, Ir.Irmansyah Rachman

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Ir.Irmansyah, petani anggota SPI Jambi mempertanyakan letak TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 13.000 hektar untuk Jambi.

Dalam pertemuan,Ir.Irmansyah  memaparkan,kalau wewenang penyelesaian Konflik Agraria telah di atur dalam Permen 83 dan 84 Tahun 2016 di Pemerintahan Pusat. Saya hanya Pembantu dan Staf Gubenur.

Ir.Irmansyah, dikomfirmasi terkait Izin-izin dan penindakan Kehutanan yang di keluarkan tentang kehutanan dan banyak Hutan di Garaf,dan adanya pengarapan hutan mengambil hasil Bumi Batu Bara, Ir. Irmansyah mengatakan kita akan mengecek terlebih . kami hanya melihat hutan di Propinsi Jambi ,ada Hutan Tanaman Industri ( HTI ).dan KSDA tidak tergabung dalam Struktur Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.masih banyak terlihat pemamfaatan Hutan di Propinsi Jambi mewngambil kekayaan Alam seperti Galian Batu Bara. ( ANT/TIM DIVISI WRC)

4
5
6
3
2

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *