Presiden Jokowi Senang Dapat WTP

BPK RI Temukan penyimpangan Trilyunan Rupiah

Presiden Jokowi beri penghargaan instansi yang dapat WTP 5 tahun berturut. (Photo : Biro Pers Kepresidenan – dok.net)
 

Jakarta, BINPERS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi‎) mengaku senang pemerintah pusat berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016.

Jokowi ‎merasa senang karena opini WTP bisa diraih pemerintah pusat setelah 12 tahun lamanya tidak pernah mendapatkan opini tersebut.

Presiden Jokowi juga mendapat laporan positif dari BPK, bahwa sekitar 84 persen kementerian dan lembaga mendapatkan opin serupa.

Sedangkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan ada 6 kementerian dan lembaga yang laporan keuangannya tidak mendapatkan opini alias disclaimer. Keenam kementerian dan lembaga itu yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

BPK juga mengungkapkan temuan-temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan UU, pertama pengelolaan PNBP dan piutang bukan pajak pada 46 kementerian/lembaga belum sesuai ketentuan. Lalu, pengembalian pajak tahun 2016 senilai Rp 1,15 triliun tidak memperhitungkan piutang pajaknya senilai Rp 879,02 miliar. Lalu, pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa senilai Rp 2,85 triliun pada 16 K/L tidak sesuai ketentuan. Lalu, penganggaran pelaksanaan belanja senilai Rp 4,92 triliun belum memadai.

Meski mendapat opini WTP, kata Moermahadi, LKPP tahun 2016 tetap perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah mengenai rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan. Tindak lanjut rekomendasi tersebut penting bagi pemerintah sehingga penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang akan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi. Karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan. (daeng)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment