Pj. Desa dan TPK Desa Sukamaju Kangkangi UU, Kegiatan Fisik ADD 2017 Di-Subkan Kepada Pihak Ketiga

Ketua DPP LSM PPK : Banyak di desa-desa Pekerjaan tidak sesuai gambar dan mark-up

BENGKALIS, [BINPERS.COM] – Sangat disesalkan dana ADD 2017 diduga disalahgunakan oleh TPK desa Sukamaju Suratman dengan intruksi dari Pj. Desa waktu itu M.Yusuf telah menyerahkan sejumlah kegiatan yang disusun melalui APBDes 2017 disubkan kepada pihak ketiga.

Sejumlah kegiatan fisik tersebut disubkan kepada pihak ketiga untuk mengerjakannya yang bukan berdomisili di desa Sukamaju dan merupakan kedekatan hubungan pertemanan oleh Pj desa waktu itu (M.Yusuf) demikian menurut keterangan narasumber di desa tersebut.

Informasi kebenarannya terkait sejumlah kegiatan didesa Sukamaju 2017 yang diduga di Subkan oleh TPK (Suratmen) didapat dari keterangan masyarakat setempat yang menyatakan benar pekerjaan tersebut telah disubkan oleh TPK (Suratman-red) atas kedekatannya bersama Pj (M.Yusuf) dengan pengesub pekerjaan”katanya tanpa tak mau nama nya disebut.

Ditanya orang dari mana mengsub pekerjaan sehingga Pj. Desa (M.Yusuf-red) dan TPK (Suratman) menyerahkan pekerjaan dengannya, dengan tegas narasumber ini mengatakan yang jelas bukan orang sini (Desa Sukamaju) dan diduga orang dari LSM.

Hal ini dibenarkan oleh teman LSM lokal ketika melakukan control sosial beberapa desa dalam pelaksanaan ADD 2017, telah ketemu dilokasi pekerjaan disaat beliau (oknum LSM-red) mengarahkan pekerjaan kepada tukang katanya menjelaskan kepada awak media BINPERS.COM, Sabtu (23/09/2017).

Terkuaknya permasalahan Kegiatan Desa Sukamaju yang bersumber dari dana ADD 2017 tidak terlepas dari laporan masyarakat dan temuan di lapangan, dan jika menjadi suatu kebenaran sudah jelas ketua TPK Sukamaju Suratman telah menyalahi aturan dan mengangkangi peraturan yang tertuang dalam Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa.

Menanggapi atas tudingan yang dialamatkan kepadanya TPK (Suratman) Rabu, (20/09/2017) mengatakan “bahwa pekerjaan tersebut udah sesuai sambil menunjukan photo di HP androidnya, setelah awak media BN menunjukan gambar dokumentasi awal beserta Gambar denah pondasi dan celocok, TPK (Suratman) hanya diam saja, dan setelah dicecal pertanyaan tentang dugaan pekerjaan di subkan kepada pihak ketiga, malahan Suratman diam seribu bahasa dan berlalu begitu saja.

Tidak puas atas keterangan yang disampaikan oleh TPK (Suratman-red) awak media beserta tim mencuba menjumpai Kabid Pemdes Wahyuddin, Senin (25/09/2017) diruang kerjanya dan mengatakan “bisa saja pekerjaan tersebut udah mengacu pada gambar,katanya menjelaskan.

Tambahnya lagi, ”Semua kegiatan desa seharusnya dilaporkan kepada kecamatan karena camat harus tahu itu karena wilayah teritorialnya, DPMPD Bengkalis hanya bersifat pembinaan saja,” pungkasnya.

Dana desa tidak boleh dikerjakan oleh Pihak ketiga

Menurut Sekretaris AJAKI (Asosiasi Jurnalis Anti Korupsi Indonesia) Kabupaten Bengkalis, Zul Azmi menjelaskan “proyek dari dana desa tidak boleh dipihak ketigakan atau diborong,jadi proyek desa harus dikerjakan sendiri dengan melibatkan tenaga kerja dari warga desa setempat,” ujarnya

Menurutnya lagi, “pengerjaan proyek yang diserahkan kepada pihak ketiga sangat rentan penyelewengan, dan sudah barang tentu pihak ketiga ingin mendapatkan keuntungan dari proyek-proyek desa yang digarapnya, kalau sudah seperti itu akan terjadi kebocoran dana desa dan kades yang menyerahkan kegiatan tersebut kepada pihak ketiga sudah barang tentu mengiginkan imbalan atau fee inilah yang dinamakan gratifikasi,” kata Zul menjelaskan.

Tambah Zul lagi, “Dana desa miliaran rupiah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut diantaranya untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi dan pembangunan fisik lainnya di desa dan dalam pengerjaan proyek tersebut pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa setempat sebagai tenaga kerja.” tuturnya

“Supaya warga desa yang sebelumnya menganggur, bisa mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan dengan turut serta bekerja dalam proyek yang didanai dana desa,” imbuhnya.

Lanjutnya lagi, “TPK maupaun kepala desa hendaknya dalam melaksanakan kegiatan didesa khususnya desa Sukamaju jika kurang memahami dalam petunjuk dalam penggunaan dana desa hendaklah lebih banyak berkoordinasi dengan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kajari Bengkalis,“ katanya menjelaskan

“TP4D dibentuk untuk mengawal pelaksanaan pembangunan di desa-desa dan dalam melaksanakan tugasnya TP4D yang diketuai Kasi Intel Kejari Bengkalis nantinya akan lebih menekankan pada pengawalan pengamanan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana desa,” katanya.

“jadi dugaan atas kegiatan desa yang dikerjakan oleh pihak ketiga jelas menyalahi aturan dan kepala desa maupun TPK harus bertanggung jawab apalagi adanya temuan atas beberapa kegiatan yang tidak sesuai dalam dokumen pekerjaan,” katanya mengakhiri

Pungsi dan wewenang TPK

Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah “Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa”. (Pengertian umum di Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa) sedangkan pengertian swakelola di aturan seperti aturan yang disebutkan diatas adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya DIRENCANAKAN, DIKERJAKAN dan/atau DIAWASI sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.

Berdasarkan peraturan diatas Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas merencanakan, mengerjakan/melaksanakan dan mengawasi proses pekerjaan swakelola. Agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan tumpang tindih kewenangan sebaiknya Tim Pengelola Kegiatan dibagi lagi menjadi 3 (tiga) Tim, yaitu: Perencana,Pelaksana dan Pengawas.

Pembentukan tim-tim tersebut dapat ditetapkan langsung pada waktu pembentukan Tim Pengelola Kegiatan oleh Kepala Desa atau melalui rapat intern Tim Pengelola Kegiatan, yang kemudian dibuatkan Berita Acara’nya, sehingga masing-masing Tim mempunyai tugas pokok dan fungsinya serta tanggung jawabnya secara jelas sehingga tidak menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing Tim, dan yang harus digaris bawahi Tim Perencana dan Tim Pengawas harus dari unsur Pemerintah Desa, sedangkan untuk Tim Pelaksana dapat dari unsur lembaga kemasyarakatan desa yang di tempatkan dalam Tim Pengelola Kegiatan. Ini sesuai dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 / 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2). Sedangkan tugas dan tanggung jawab Ketua TPK akan dijelaskan tersendiri, dan Ketua TPK tidak boleh masuk dalam Tim yang telah dibentuk tersebut, dikarenakan tugas pokok dan tanggung jawab Ketua TPK menyeluruh, dari tahap perencanaan sampai dengan selesainya pekerjaan.

Ketika diminta tanggapan kepada aktivis Ketua DPP LSM PPK , Selasa (26/09/2017) diruang kerjanya ia mengatakan, ”Banyak kegiatan fisik di desa-desa pekerjaannya tidak sesuai gambar dan mark-up, seharusnya perangkat desa harus memahami tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah desa, perka LKPP No. 13/2013 udah mengatur tentang itu,“ katanya mengakhiri. ***[in-BN]

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment