Ketua DPRD Sulbar Diujung Tanduk, Jadi Tersangka Kasus Korupsi APBD 2016

MMMM
MMMNNN
Kantor SMAN 3 Polewali Dan Gedung Aula Alumni SMAN 2 Polewali (Dana Aspirasi anggota DPRD Sulbar)

POLMAN, SULBAR-BN, Setelah Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulselbar melakukan penggeledahan selama dua hari ( Jumat dan Sabtu tanggal 15-16 September 2017 pada kantor Bappeda, ruangan Sekwan DPRD Sulbar, Kantor Dinas Diknas dan PUPR provinsi Sulbar dan memeriksa secara marathon saksi-saksi, baik anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat sebagai saksi maupun SKPD tehnis terkait dengan kasus dugaan korupsi penyimpangan APBD Sulbar Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Nomor : PRINT-532/R.4.5/ Fd.1/ 09/ 2017, tanggal 11 September 2017 dan Tim penyidik kejati berhasil mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan APBD tahun 2016 yang diduga elibatkan anggota DPRD Sulbar periode 2014-2019. Surat Perintah Penyidikan Nomor : 563/ R.4/ Fd1/ 10/ 2017, Nomor : 564/ R.4/ Fd1/ 10/ 2017, Nomor : 565/ R.4/ Fd1/ 10/ 2017 dan Nomor 566/ Fd1/ R.4/ 10/2017.

Akhirnya menetapkan empat unsur pimpinan DPRD provinsi Sulbar sebagai tersangka setelah enam minggu Tim penyidik Kejati bekerja dengan memeriksa para saksi, baik anggota DPRD Sulbar maupun pimpinan SKPD, pejabat pengadaan, pemilik usaha ( kontraktor) maupun pihak-pihak terkait. Keempat unsur pimpinan itu, yakni Ketua DPRD PAW Sulbar, AM ( partai Demokrat), dan tiga Wakil Ketua masing-masing, HHH ( partai Golkar), MW (Gerindra) dan MH ( PAN).

 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jan Maringka kepada Pers di Makassar mengatakan, setelah dilakukan gelar perkara penyidik Kejati Sulselbar dengan menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi APBD Sulbar tahun anggaran 2015/2016.

“Selain ke empat anggota legislator telah ditetapkan tersangka, kemungkinannnya masih ada tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi APBD Sulbar itu,” tandas Jan Maringka.

Menurut Jan Maringka, keempat tersangka merupakan unsur pimpinan DPRD Sulbar yang diduga bertanggungjawab terhadap sejumlah dugaan penyimpangan proses penyusunan seta pelaksanaan APBD tahun 2016. Sementara modus operandinya para tersangka pada kedudukannya sebagai unsur pimpinan DPRD Sulbar telah menyepakati besara pokok-pokok pikiran dalam anggaran tahun 2016 dengan total nilai anggaran mencapai Rp 360 miliar.

Anggaran sebanyak Rp 360 miliar itu, dibagi-bagi terhadap pimpinan dan sejumlah anggota DPRD sebanyak 43 orang dan selanjutnya jumlah tersebut direalisasikan tahun 2016 untuk tiga SKPD saja sebesar Rp 80 miliar dan sisanya tersebar di provinsi dan Kabupaten dalam provinsi Sulbar sedangkan sisanya direalisasikan pada tahun 2017, kata Jan Maringka, Rabu (4/ 10-2017).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini, berawal dari perbuatan oknum anggota DPRD Sulbar dengan memasukkan proyek-proyek titipan pada APBD Sulbar tahun 2016 tanpa melalui mekanisme prosedur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang pedoman anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD) tahun 2016 dengan anggarannya mencapai Rp 300 miliar.

Proyek- proyek tersebut diduga dikerjakan orang dekat oknum anggota DPRD Sulbar dan ditemukan pada pekerjaan volume kurang bahkan terkesan rekayasa karena dana digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya termasuk digunakan sebagai fee 10 hingga 15 persen kepada oknum anggota DPRD tersebut sehingga ditafsir kerugian negara mencapai Rp 150 miliar.

Menurut Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin, ke empat tersangka itu telah secara sengaja dan melawan hukum dengan memasukkan pokok-pokok pikiran seolah-olah sebaga aspirasi masyarakat dalam APBD tanpa melalui presodur sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2016 tentang Pedoman APBD tahun 2016.

Selain melanggar prosedur yang telah diatur dalam Permendagri juga membahas anggara tanpa melalui pembahasan sebelumnya, baik dalam komisi maupun rapat Badan Anggaran sehingga atas perbuatannya keempat tersangka itu, dikenakan pasal 12 huruf (1) dan pasal 3 jo pasal 64 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Informasi beredar, selain empat unsur pimpinan DPRD Sulbar menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi juga ada tersandung lainnya, baik anggota DPRD maupun pimpinan SKPD, bahkan penyidik kejati juga segera memanggil mantan Gubernur dua periode Sulbar, H.Anwar Adnan Saleh. (Andira Mordani/ BINPers)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *