Ketua DPRD Polman Silaturahmi Siswa SMKN 1 Polewali

AAAA
POLAN

POLMAN, SULBAR (BN),  Ketua DPRD Polewali Mandar (Polman) provinsi Sulbar, Ir. Fariduddin Wahid, M.Si lakukan silaturahmi siswa SMKN 1 Polewali, Selasa (26/9-2017) sekitar pukul 16.00 wita bertempat diruang pertemuan SMK negeri 1 Polewali dipandu langsung oleh Kepala SMK negeri 1 Polewali, Mustari, S.Ag, M.Si dan diikut sejumlah guru dan ratusan siswa.

 Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Polman datang disamping bersilaturahmi dengan siswa dam sejumlah guru dan staf sejak dilantiknya sebagai Ketua DPRD Polman juga menghimpung aspirasi dari siswa maupun guru tentang pelaksanaan Full Day School yang dimulai awal tahun pelajaran 2017/2018.

 Ketika dialog dengan para siswa, Ketua DPRD mencoba mempertanyakan tentang kesiapan para siswa mengikuti Full Day School dan diwakili salah seorang siswa menyampaikan bahwa siswa pada dasarnya menerima Full Day School, hanya saja siswa minta kalau bisa Pekerjaan rumah (PR) seperti sebelum Full Day School dilakukan agar ditiadakan tetpi harus dituntaskan di sekolah. Alasannya, karena tidak ada lagi waktu dirumah untuk mengerjakan PR tersebut dan mau istrihat yang seharia berada disekolah termasuk membantu orang tua. “ Kalau bisa PR itu dituntaskan di sekolah karena kita setelah kembali ke rumah mau istirahat dan membatu orang tua“, ujar jubir siswa itu dan disambut teriakan dari rekan siswa lainnya sebagai isyarat kalau mereka sepakat menolak PR.

 Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Fariduddin Wahid juga memberi kuliah umum dengan materi PPKN. Ketika Fariduddin Wahid mencoba menguji sejauhmana kecerdasan siswa SMKN Model negeri 1 Polewali dengan mempertanyakan tentang tugas pokok anggota DPR dan DPRD, tetapi tidak satupun siswa mampu menjawab sehingga legislator partai Golkar ini menjelaskan satu persatu tentang tugas pokok anggota DPR, yakni Legislasi, berkaitan dengan pembentukan perda atau membahas bersama kepala daerah atau menetapkan, mensahkan dan memberikan persetujuan Ranperda.

Anggaran (Bageting), adalah membahas dan memberikan persetujuan Ranperda mengenai APBD diajukan oleh kepala derah. Pengawasan, yakni mengawasi, mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan eksekutif sebagai penyelenggara negara atau pemerintahan). Selain itu, kata Fariduddin Wahid, juga memiliki hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat, mengajukan rancangan perda, mengajukan pertanyaan, serta menyampaikan usul dan pendapat.

 Kepala SMK Model negeri 1 Polewali, Drs. Mustari melaporkan kondisi riil sekolah dipimpinnya, hingga saat ini jumlah peserta didik mencapai 1000 siswa tetapi terdapat berbagai kekurangan, diantaranya sarana dan prasarana pendukung peningkatan mutu luarannya agar mampu bersaing dengan sekoah lain di Indonesia khususnya provinsi Sulbar pada saat masuk pendidikan kejenjang lebih tinggi atau Perguruan Tinggi Favorit.

 Menurut Mustari, SMK Model negeri 1 Polewali merupakan ikon barometer pendidikan di provinsi Sulbar untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah ini dan mulai melaksanakan Full Day School awal tahun pelajaran 2017/2018 dan proses belajar mengajar tetap berjalan lancar berkat kesadaran para tenaga pendidik dan seluruh stakeholder, walaupun sesungguhnya berbagai kendala dialami.

Diantaranya, sejak SMKN 1 bersama sekolah lainnya dialihkan ke provinsi, SK kontrak para guru tenaga tetap ( GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) hingga sekarang belum terbit termasuk honor mereka belum diterima sementara pihak sekolah tidak lagi memiliki sumber anggaran untuk membiayai honor para GTT dan PTT, apalagi hanya dana BOS satu-satunya sumber anggaran dan tidak mampu untuk membayarkan honor tersebut. Berbeda sebelumnya, pihak sekolah masih menerima kucuran dana SSM yang bersumber dari APBD Polewali Mandar sehingga masih bisa menutupi pembelanjaan untuk honor bagi GTT dan PTT tersebut, kata Mustari.

 Dalam kesempatan itu, Mustari juga curhat kepada Ketua DPRD Polman, Fariduddin Wahid, sejak diberlakukannya Full Day School, masjid dalam kompleks SMKN 1 Polewali terasa sempi karena jamaahnya bertambah yang sebagian besar adalah siswa, karena sebelumnya para siswa hanya salat pada saat Duhur sekarang ikut juga salat Ashar karena mereka kembali kerumah masing-masing pada pukul 16.00 wita membuat kondisi masjid kelihatan padat jumlah jamaah.

Selain itu, tambah Mustari, pagar sepanjang 30 meter sebagai pengamanan sekolah agar asset milik sekolah terhindar pencurian sehingga pihaknya memohon kepada Ketua DPRD Polmam agar difasilitasi ke pemprov Sulbar melalui DPRD provinsi Sulbar untuk mendapatkan bantuan, baik sarana dan prasarana maupun berkaitan dengan peningkatan pendukung proses belajar mengajar khususnya nasib para GTT dan PTT.

 Aspirasi disampaikan kepala SMKN 1 Polewali itu mendapat respon dari Ketua DPRD Polewali Mandar, Fariduddin Wahid dan berjanji, pihaknya bersedia menyampaikan aspirasi tersebut ke pemprov Sulbar melalui anggota DPRD Sulbar.

 Menurut Fariduddin Wahid, jika sekiranya SMK/SMA masih kewenangan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), sebagai mitra pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi agar segala kebutuhan terpenuhi dengan kondisi kemampuan APBD Polman tetapi semuanya adalah kewenangan provinsi, namun pihak SMKN 1 Polewali hendaknya tidak berkecil hati. Yang jelas, pihaknya akan mengkomunikasikan aspirasi disampaikan itu kepada pemprov melalui anggota DPRD Sulbar, kata legislator partai Golkar.

 Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Fariduddin Wahid juga menyampaikan kalau dirinya bersedia memberi bantuan berupa beberapa zat semen untuk pembangunan perluasan masjid SMKN 1 Polewali. “ Insyah Allah, saya akan menyumbang semen, apakah satu atau 10 zat tetapi saya tidak bisa disebutkan jumlahnya”, ujar Fariduddin Wahid. (Andira Mordani/ BINPers))

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *