Kepsek SMKN-1 Hanaut Tahan Ijazah Siswa

 “Abaikan UU No.20/2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional & UU No.38/1999 tentang Ham, yang merugikan Siswa rencananya akan dilaporkan ke Polisi dan Jaksa”

Bukti Daftar Tunggakan Komite Siswa Tahun 2016-2017 SMKN-1 Hanaut

Kotim-Kalteng Binpers.com — Ulah oknum Kepala Sekolah SMKN-1 Pulau Hanaut KUSMIADI menahan Ijazah siswanya patut untuk dipertanyakan dan diusut hingga tuntas, pasalnya sangat bertentangan dengan UU No.20/2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan UU No.38/1999 tentang HAM.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan Berita Investigasi Nasional binpers.com telah ditemukan bukti berupa Daftar Tunggakan Komite Sekolah sebagaimana gambar diatas yang dipegang salah seorang mantan siswa yang ijazahnya juga ditahan lantaran belum bisa melunasi tunggakan itu.
Pantauan wartawan ini bahwa sekolah ini tidak mengindahkan ketentuan dalam UU dan terkesan dilanggar, meskipun larangan itu ada untuk dipatuhi.

Faktanya bahwa masih banyak Ijazah Siswa yang ditahan sekolah ini lantaran masih punya tunggakan pembayaran uang Komite sekolah disekolah itu, seperti yang dialami oleh tiga orang siswa berikut ini.
Nur Rahmad Bin Anwar lulus tahun 2015, Yudi Bin Anwar lulus tahun 2017 dan Muhali Bin Asmat lulus tahun 2017, Ijazah ketiga orang tersebut masih ditahan kepala sekolah lantaran belum bisa melumasi tunggakan uang Komite sekolah.

Nur Rahmad mengatakan semula tunggakan uang Komite sekolah nya Rp.2.100.000, anehnya bisa bertambah menjadi Rp.2.600.000 seakan akan dibungankan. hal itu diketahuinya ketika dia tanyakan disekolah saat meminta poto copy Ijazah untuk melamar pekerjaan, Saat itu legalisir Poto copy hanya bisa diberikan 5 lembar saja, selanjutnya legalisir tidak bisa diberikan lagi apabila tidak mengangsur tunggakan itu minimal Rp.500.000, dijelaskan oleh Nur Rahmad ,”Bukan niat kami untuk tidak mau membayar kewajiban itu, karena orang tua kami tidak mampu, itu kami buktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hampir setiap simester diminta oleh sekolah kami berikan, alasan sekolah untuk mendapat Bia Siswa,” jelas Nur Rahmad.

“Kami sering menanda tangani data Bia Siswa , Namun kami tidak pernah melihat duitnya alasannya dipotong untuk Komite sekolah,” tambahnya.

Hal serupa juga dialami oleh Yudi ,” Tunggakan utang saya semula Rp.2.915.000, membengkak menjadi Rp.3.515.000, uang Bia Siswa tidak pernah diterima juga hanya tanda tanda tangan dan tidak pernah melihat uangnya alasannya langsung dipotong hutang,” jelas Yudi.

Muhali juga angkat bicara,” saya lulus tahun 2017, Ijazah saya juga ditahan Kepala Sekolah karena masih ada tunggakan Rp.1.700.000, beberapa bulan kemudian hutang saya membengkak menjadi Rp.2.575.000, saya tidak paham dengan manajemen sekolah itu , seakan-akan hutang berbunga, saya mau kuliah akhirnya gagal gara-gara Ijazah Asli ditahan Kepala Sekolah,” Ungkap Muhali.

” Kalo jujur sekolah ini banyak melakukan pungutan yang dianggap pungutan liar (PUNGLI) dengan mengatasnamakan Komite sekolah, dengan bukti tertera pada daftar tersebut,” jelas Muhali.

” Baju jurusan, yang semestinya kami pakai sejak kelas X, baru diberikan pada kelas XII bisa saya pakai kurang lebih 4 bulan saja sudah lulus, Sedangkan sepatu yang semula dikelola sekolah untuk mengadakannya himgga lulus tidak pernah diberikan,” beber Yudi lagi.

Informasinya dalam waktu dekat ketiga mantan siswa ini danmungkin ada lagi yang lain berencana akan melaporkan Oknum Kepala Sekolah ini ke Polisi dan Jaksa serta akan jumpa pers di PWI Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan didampingi oleh Lembaga serta wartawan.

Sebelumnya Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah Krisnayandi Toendan mengingatkan seluruh sekolah di provinsi Kalteng agar tidak menahan Ijazah siswanya meski dengan alasan belum melunasi biaya sekolah.

Dia mengatakan tidak dibenarkan penahan Ijazah dilakukan pihak sekolah dengan alasan apapun apalagi pelaksanaan UNBK dan USBN dibiayai APBN.

Terkait tunggakan itu urusan sekolah dengan orang tua, tapi kalo urusan UNBK dan USBN termasuk Ijazah harus dikasih karena beda Koridor sudah dibiayai Kemdikbud, jika ada indikasi penahanan Ijazah silahkan Laporkan, kami akan langsung tindak lanjuti,”katanya.

Sampai berita ini kami turunkan pihak sekolah dan dinas terkait belum bisa dikonfirmasi. (Penulis Misnato)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment