Warga Praperadilkan Polda Kalteng Kandas

“Dalam Kasus Penetapan Tersangka Penyerobotan lahan Oleh Polda Kalteng yang dilaporkan PT.SCC yang dinilai Cacat Hukum oleh Tersangka “

KALTENG, BINPERS.COM – Proses persidangan Praperadilan Polda Kalteng yang dilayangkan oleh Anang Janggai Als Anang dalam kasus penetapannya sebagai tersangka Penyerobotan Lahan yang dilaporlan PT.Sinar  Citra Cemerlang (PT.SCC) sudah selesai  digelar di Pengadilan Negeri Sampit sejak  18 Agustus 2017 yang lalu.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional binpers.com selama mengikuti masa persidangan sejak awal hingga berakhirnya masa persidangan yakni setelah dibacakan amar putusan oleh Ketua Hakim Majelis Ike Liduri di Pengadilan Negeri Sampit pada (18/08/2017) lalu merupakan keputusan Ingkrah, bahwa Hakim menilai pemohom tidak memenuhi syarat sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, dalam amar putusannya Hakim  mengabulkan  Esepsi  pihak tergugat dalam hal ini Polda Kalteng  yang meminta Permohonan Anang ditolak karena  Kuasa Pemohon  dalam mengajukan Praperadilan bukan orang  yang sebagaimana ditentukan dalam aturan.

Menurut Hakim bahwa penetapan Anang atas kasus penyerobotan lahan milik PT.SCC pada April 2017 yang lalu sudah sesuai prosedur hingga sah menurut hukum,selanjutnya tinggal menunggu pelimpahan berkas tahap II dan tersangka yang akan segera dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Sampit.

Menurut  Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sampit Herry Setiawan, Jumat (25/8/2017). Jadwalnya  masih belum  bisa dipastikan apakah tersangka Anang bakal hadir. Apalagi dalam proses penyidikan di Polda Kalteng, yang bersangkutan tidak ditahan.  Permintaan kehadiran tersangka sudah disampaikan ke kuasa hukumnya, Richart William cs.

“Dijadwal ulang lagi nanti pelimpahannya,” kata Kasi Pidana Umum Kejari Sampit , Herry Setiawan, Jumat (25/8/2017).

Adapun barang bukti dalam kasusnya itu yakni sebanyak 27 pohon sawit yang sempat ditanam di kawasan jalan PT SCC yang diklaim Anang. Barbuk sudah berada di kantor Kejaksaan Negeri Sampit.

Warga Desa Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu itu rencananya Kamis 24 Agustus 2017 yang lalu dihadapkan penyidik dengan jaksa penuntut. Namun tersangka waktu tidak bisa hadir. Menurut keterangan Richart, yang bersangkutan sedang berada diluar kota.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Anang ditetapkan sebagai tersangka pada April 2017 atas kasus penyerobotan lahan di PT SCC, yang dilaporkan PT.SCC ke Polda Kalteng  karena Anang mengklaim tanah itu dengan alasan  tidak pernah diganti rugi oleh perusahaan,hingga ia melakukan aksi di lapangan dengan melakukan pemortalan dan menanam sawit di jalur akses perusahaan itu.

Segala Upaya telah dilakukan Anang untuk mencari keadilan dan mencari perlindungan serta  bantuan Hukum  seperti melayangkan surat Pengaduan ke Mabes Polri dengan perihal pengaduan dan permohonan perlindungan hukum, terkait dengan ditetapkan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Kalteng yang dianggapnya cacat Hukum.

Selanjutnya Anang mempraperadilkan Polda Kalteng tersebut dengan menggunakan bantuan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pembela Tanah Air (GAPTA) dengan maksud dan tujuan meminta hakim yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut untuk menolak dalil-dalil termohon (Polda Kalteng), Tidak hanya itu melalui kuasa hukumnya Richart William Cs, meminta agar hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan pemohon tersebut tidak sah,pasalnya  lokasi kejadian disebut diserobot Anang  atas laporan pihak PT.SCC  tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan yakni di blok C9-C10 sementara lahan yang di klaim Anang di blok E10 seluas 15 Hektar.

”Termasuk penetapan tersangka yang dilakukan termohon kepada pemohon,” kata Richart, Jumat (11/8/2017).

Richart juga meminta hakim agar memerintahkan termohon untuk mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3), sekaligus mengembalikan nama baik pemohon atas penetapan sebagai tersangka tersebut.

Sebab, Richard mengatakan, secara formal dalam tahap penyidikan sempat dilakukan gelar perkara di Polda Kalteng, harusnya menghadirkan pelapor dan terlapor. Jika tidak maka cacat hukum, namun oleh penyidik itu tidak dilakukan.

Tidak hanya itu dalam surat penyitaan penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Sampit tidak menyertakan tanggal, bulan dan tahun surat itu, sehingga dianggap cacat hukum.

Dari alasan itu, gugatan praperadilan mereka atas penetapan kliennya sebagai tersangka kasus penyerobotan lahan yang diklaim  di PT Sinar Citra Cemerlang (SCC) sebagai miliknya di Desa Bukit Raya Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim, bisa dikabulkan hakim harap Richart.

Sementara itu Kabid Hukum Polda Kalteng AKBP.JALADRI yang hadir pada pesidangan telah menyampaikan jawaban atas gugatan Anang  salah satu poinnya mempermasalahkan Legalitas Kuasa Hukum Anang yakni Richat William Cs.

Menurutnya (Kabid Hukum) siapa saja yang ingin beracara dalam sidang di Pengadilan ada ketentuan yang harus dipenuhi, penggugat boleh datang sendiri atau didampingi oleh Penasihat Hukumnya atau Advokat, sesuai pedoman UU Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 3 Ayat (1) dan (2) berbunyi Seorang Advokasi selain harus  Serjana Hukum, pernah magang selama 2 tahun, pernah ikut pelatihan Advokat  dan sudah dilantik  Sumpah Jabatan sebagai Advokat, Pengadilan Negeri memang tidak boleh menolak karena itu hak warga negara.

Polda Kalteng mengatakan bahwa penetapan tersangka Anang oleh Polda Kalteng atas laporan pihak PT.SCC  dinilai sudah memenuhi unsur  yang ditetapkan  berdasarkan pasal 184 KUHAP, yakni adanya keterangan saksi ahli dan bukti surat,” Yang dibutuhkan itu 2 alat bukti saja sudah cukup , saat ini ada 3 alat bukti yang ada,” Kata  JALADRI.

Richart William Cs dalam Esepsi tanggapan atas jawaban pihak Hukum Polda Kalteng membantah dan bersikukuh tetap masih bisa beracara dipersidangan, dalam esepsinya menyebutkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki hak yang sama dengan Advokat untuk memberikan bantuan Hukum kepada warga negara miskin atau tidak mampu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 006/PUU-II/2004 tertanggal 13 Desember 2004 halaman  290, dengan demikian dalil pihak Polda Kalteng  tidak beralasan menurut Hukum kata Richart, yang diajukan kepada Ketua Hakim Majelis Ike Liduri.

Selain dari itu menurut UU Bantuan Hukum, pembentukan UU juga memberi hak kepada pemberi bantuan Hukum , karena menurut Mahkamah  itu kebijakan Politik pembentukan UU untuk memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, menurut Richart mereka memiliki Legal Standing untuk mengajukan permohonan, sebaliknya Richart menuding kuasa dari termohon dipertanyakan kedudukan hukumnya (Legal Standing),”Apa yang mereka ajukan sangat tidak beralasan menurut hukum, karena MA berpendapat  cara yang ditempuh pemerintah melalui bantuan hukum merupakan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Sampai berita ini diturunkan berkas perkara  Anang sudah dinyatakan rampung dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sampit beserta tersangka serta barang bukti nya tinggal menunggu tersangkanya hadir dalam pelimpahan ini. (Misnato)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *