Oknum Kejari Batang Akan Dilaporkan ke Kajati Jateng

“Diduga Kurang Mendukung Pemberantasan Tindak Korupsi”

Batang (Jateng), BINPERS.COM – Anggota masyarakat desa Kalipucang kulon kecamatan Batang, Kabupaten Batang melalui ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merasa kecewa dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Jawa Tengah. Pasalnya oknum dari pihak Kejari Batang diduga serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang digembor-gemborkan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Segaimana dikutif Kantor Staf Presiden, ksp.go.id, bahwa persiden Jokowi sangat mendukung pihak pihak penegak hukum, yakni kejaksaan dan kepolisian dalam mereformasi secara internal kedua lembaga tersebut agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang handal dan profesional.

Saya mendukung penuh penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian. Saya juga sudah perintahkan untuk melakukan reformasi internal di institusi kejaksaan dan kepolisian agar menghasilkan penegak-penegak hukum yang profesional. Agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif dan tidak berjalan sendiri-sendiri, Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016 silam.

Terkait hal tersebut, diduga kuat pihak Kejaksaan Negeri Batang tidak melakukan reformasi di internal lembaganya sehingga jiwa profesionalisme di tubuh kepegawaian tidak tampak sebagaimana yang diamanatkan Presiden Jokowi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari tim investigasi binpers.com, pihak BPD desa Kalipucang Kulon, kecamatan Batang mengendus tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepala desa Kalipucang Kulon tersebut berupa pemotongan dana desa (DD) tahun anggaran 2016 sebesar Rp 177.000.000 (seratus tujuh puluh tujuh  juta rupiah). Hal tersebut sudah dilaporkan oleh pihak BPD melelui Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (Lembaga KPK – PANRI) kab. Batang untuk ditindaklanjuti dan diproses secara hukum yang berlaku.

Menanggapi laporan tersebut, pihak ketua Lembaga KPK – PANRI Kab. Batang, Erdian Krisnawan, melayangkan surat permohonan penjelasan kepada pihak kejaksaan negeri Batang dengan mempertanyakan beberapa hal penting, diantaranya; Apakah benar kejaksaan negeri Batang menganggap kekurangan pembangunan fisik dana yang berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 177.000.000 dan selanjutnya akan menyelesaikan kegiatan fisik Anggaran Dana Desa (DD) tahun 2016 tersebut?

Padahal, kepala desa mengakui menggunakan dana desa tersebut kurang lebih Rp 100 juta dengan disaksikan oleh seluruh anggota BPD dan pengurusnya pada berita acara kunjungan BPD tanggal 30 Desember 2016.

Sementara itu di tempat terpisah, menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga KPK – PANRI, Arie Chandra Aziz, SH memberikan respons yang positif kepada semua elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Segala bentuk tindakan korupsi tidak boleh dibiarkan apalagi hanya dengan hanya janji untuk tidak mengulangi saja. Sesuai dengan undang undang tentang korupsi, pelaku korupsi harus diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera,” ujarnya, saat ditemui di kantornya Selasa (13/9/2017) kenarin.

Lebih lanjut Arie juga menegaskan kapada masyarakat umum lainnya agar secara pro-aktif membantu aparat penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi dimanapun adanya. Hal tersebut, kata Arie, untuk merubah paradigna bangsa dan masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Lembaga KPK-PANRI, Mustami menyampaikan, seharusnya pihak penegak hukum menanggapi dan memproses semua laporan, khusnya dari masyarakat terkait tindakan pidana korupsi selama memiliki bukti otentik dari tindakan korupsi tersebut.

Hingga berita ini dimuat, belum ada konfirmasi dari pihak kejaksaan negeri Batang perihal pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh pihak Lembaga KPK – PANRI. (TIM)

3 tanggapan untuk “Oknum Kejari Batang Akan Dilaporkan ke Kajati Jateng

  • 13 September 2017 pada 13:43
    Permalink

    Sudah semestinya masyarakat bekerja sama dengan Lembaga KPK PANRI untuk memberikan laporan yang otentik berdasarkan data dan analisa sehingga bisa disimpulkan bahwa terjadi tindakan Korupsi.

    Balas
  • 13 September 2017 pada 22:09
    Permalink

    Hukum hrs di tgakkan tdk pandang bulu.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *