Lembaga KPK-PANRI Laporkan Bupati Morotai ke Kejati

Foto: Dok. OZ

TERNATE – Plt Bupati Pulau Morotai, Weni R Paraisu dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, atas tindak pidana penyalanggunaan wewenang yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi.

Perbuatan Weni memberhentikan Sekertaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai Ramli Yaman dan mengangkat Abdul Rajak Lotar, sebagai Plt Sekda, berbuntut panjang.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyalamatan Aset Negara Republik Indonesia (KPK-PANRI), Arie Chandra Aziz, mengatakan, pergantian pejabat tinggi pratama di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai, termasuk Sekda diduga melanggar aturan dan berbau KKN, dapat memperkaya atau memanfaatkan jabatan tersebut untuk mempergunakan anggaran perjalanan dinas dan lainnya secara ilegal dan tidak disahkan DPRD.

“Perbuatan Plt Bupati Pulau Morotai, Weni R Paraisu diduga cukup memenuhi unsur menyanggunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 serta dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung yang berpedoman pada putusannya tertanggal 17 Februari 1992 nomor 1340 K/Pid/1992,” kata Arie kepada wartawan usai menyampaikan laporan di Kejati Maluku Utara di Ternate, Selasa (2/8/2016).

Pengangkatan Plt Sekda, sebut Arie, diduga bermasalah karena tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Plt Bupati tidak berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Akibat dari pengangkatan secara ilegal menimbulkan terjadinya penggunaan anggaran dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir melanggar aturan yang mengarah tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Mendagri sendiri melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Sumarsono, telah membatalkan pengangkatan Plt Sekda dan mengaktifkan kembali Ramli Yaman sebagai Sekda melalui surat nomor 820/5336/OTDA tertanggal 25 Juli 2016. Namun Plt Bupati Morotai ngotot mempertahankan keputusan dirinya.

“Harapan kami Kejati Maluku Utara dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga pejabat tersebut tidak dapat mengulangi perbuatan melawan hukum serta aturan dan menyalahi wewenang dan jabatan selaku Plt Bupati,” pintahnya.

Selain laporan ke Kejati, KPK-PANRI juga melaporkan Plt Bupati Pulau Morotai Weni R Paraisu ke Polda Maluku Utara atas pencemaran nama baik serta laporan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.***oz

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *