BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Diduga Mempekerjakan Anak Dibawah Umur, Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo Utara Terancam Dipidana Penjara 10 Tahun

GORONTALO, ( sulutgo )-BN, Larangan mempekerjakan anak dibawah umur sudah disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, saat berkunjung di Rumah Susun SeRusunawa) di Kelurahan Panambungan Kecamtan Mariso Kota Makassar, Minggu 23 April 2017. Menteri menegaskan bahwa anak berusia 0-18 tahun tersebut harus mendapat haknya yakni menuntut ilmu atau bersekolah.

“Anak usia 0-18 tahun dilarang bekerja dulu karena tugasnya hanya sekolah. Kalau tidak maka melanggar konvensi hak anak, jadi anak memiliki hak sama tanpa diskriminasi,” kata Menteri Yohana Menurut dia, mulai anak sampai perempuan masih banyak yang masih tertinggal.

Namun sangat disayangkan, tindakan Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo Utara (AH), dengan mempekerjakan anak didiknya yang berstatus sebagai pelajar dan masih berumur antara 15 sampai dengan 17 tahun, diduga dipekerjakan dengan paksa oleh Kepala Sekolah Arham A.K Hasanah.

Hal ini jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise.

Atas tindakan oknum Kepala Sekolah tersebut dengan dugaan mempekerjakan anak dibawah umur, “Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo Utara Terancam Dipidana Penjara 10 Tahun Dengan Mempekerjakan Anak Dibawah Umur”

Hal ini ditegaskan adanya larangan mempekerjakan anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal Rp 100 juta rupiah dan maksimal Rp 400 juta rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) Adapun sanksi atas pelanggaran pasal di atas yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta.

Cerita awalnya dimulai dengan adanya 3 paket bangunan Bantuan Pemerintah Pusat (DAK 2017) yang bersumber dari APBN 2017 untuk SMKN 2 Gorontalo Utara. 3 paket bangunan tersebut, 1. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Tehnologi Dan Rekayasa, dengan Anggaran sebesar Rp 232.800.480,- 2. Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru (RK) dengan anggaran Rp. 406.602.000,- dan 3. Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Agronomi-ATPH dengan anggaran Rp 232.800.480,- yang dilaksanakan secara swakelola oleh pihak sekolah.

Untuk pembangunan yang didanai oleh APBN, sudah jelas dianggarkan dalam tiap item kegiatan kerja dan kesemuanya dikerjakan oleh orang dewasa atau tukang yang diupah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Namun sangat disayangkan, dalam pembangunan tersebut adanya keterlibatan anak dibawah umur yang diduga dipekerjakan Kepala Sekolah dengan mengangkut timbunan pondasi bangunan.

Salah seorang Warga masyarakat di Desa Dumolodo yang sempat diwawancarai Wartawan menyampaikan bahwa tindakan Kepala sekolah mempekerjakan anak didiknya adalah tindakan yang menyalahi hukum dan tindakan kepsek bukan hanya terjadi tahun ini, namun tahun kemarin juga, pada saat SMKN 2 mendapatkan proyek pembangunan, anak-anak dilibatkan mengangkut timbunan. “dipekerjakan itu anak-anak yang terlambat datang disekolah dan anak-anak yang saat waktu belajar, tidak ada guru saat jam mengajar”. Kata Warga Dumolodo yang tidak ingin namanya dikorankan

Lebih lanjut warga tersebut menyatakan “hal ini jelas melanggar hukum dan diharapkan permasalahan ini diberitakan agar Kepala Sekolah bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara ini”, katanya dengan menambahkan “siapapun dia, apabila bersalah harus diproses hukum sebab kasus ini bentuknya tanpa delik atau tanpa pengaduan, ketika permasalahan ini diketahui oleh pihak Kepolisian, langsung dilakukan tindakan hukum sebab ini berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, mempekerjakan anak dibawah umur”. Katanya dengan tegas

Atas tindakan Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo Utara tersebut, Kepsek bisa dituntut dengan pasal berlapis yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”).

Ketika Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo AH (3/8) di konfirmasi terkait keterlibatan anak didinya yang masih dibawah umur yang ikut dipekerjakan, Kepsek menyatakan, “hal ini tidak benar, tidak ada anak didiknya yang dipekerjakan”. Katanya. Ketika Wartawan memperlihatkan foto-foto saat anak didiknya mengangkut timbunan dengan menggunakan argo, Kepala Sekolah kaget dan membantah “ini hanya diberikan pada anak-anak yang terlambat sekolah”. Katanya dengan menambahkan “di sekolah ini, apabila ada yang terlambat, kami tidak memberikan hukuman pukulan sebab sudah dilarang tapi kami menerapkan hukuman seperti menanam pohon, memberisihkan saluran dan, membersihkan taman. Katanya. Ketika Wartawan menanyakan adanya hukuman mengangkut timbunan untuk proyek pembangunan di sekolah tersebut, kepala sekolah tidak menanggapi.

Atas tindakan Kepala Sekolah SMKN 2 Gorontalo yang melibatkan anak didiknya dipekerjakan mengangkut timbunan pondasi bangunan disekolah tersebut, diharapkan agar sekolah-sekolah lainnya yang menerima bantuan pembangunan sekolah, jangan berani melibatkan anak sekolahnya sebab ancaman hukuman 10 Tahun Penjara sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”).. Tunggu berita selanjutnya, terkait Proyek swakelola 2017 SMKN 2 Gorontalo Utara yang terindikasi dikerjakan asal jadi. ( sulutgo 01 / idhar )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *