Diduga Memakai Beton K-175, Rigid Sei Piring Desa Teluk Pantaian (Paket 3) Sudah Hancur Dan Patah

Tehe : Ada apa-apa dengan MU bapak PPK, Konsultan Pengawas dan PHO??

PEKANBARU, BINPERS.COM – Sesuatu kebiasaan yang tidak terpuji tentang masalah kegagalan konstruksi di suatu proyek, pihak-pihak yang terkait selalu ada cara untuk memilih langkah-langkah mengamankan dan menyelamatkan orang-orangnya yang terlibat dari pada mengamankan atau menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Tidak jarang kondisi alamlah yang dikambing hitamkan untuk menyelamatkan kecerobohan dan kelalaian manusia-manusia yang seharusnya bertanggung jawab dalam kegagalan konstruksi tersebut, padahal kita telah memiliki peraturan-peraturan dan per Undang-undangan yang baik, semestinya semua pihak yang terlibat harus sudah mulai menyadari pentingnya mengikuti aturan Undang-Udang (UU), bukan sibuk meyelamatkan diri dengan mengorbankan kepentingan negara dan bangsa ini atau demi penyelamatan diri yang mengorbankan kepentingan orang banyak demi keuntungan semata,” kata Tehe Aktivis penggeliat korupsi di Riau pada awak media BINPERS.COM di Pekanbaru.

Jika benar-benar diaudit berdasarkan investigasi fakta dilapangan dan dilaporkan oleh teman-teman LSM maupun media lainnya kepada aparat penegak hukum di riau masih banyak proyek yang ada di riau ini bermasalah seperti contoh Kabupaten Inhil khususnya dinas PU Inhil tahun 2016 penuh dengan rekayasa permainan kotor antara konsultan pengawas maupun dari PHO, akan banyak pejabat yang tak amanah akan tersandung permasalahan hukum.Menyangkut hancurnya peningkatan jalan sei piring-teluk pantaian (paket 3) dari dana DAK 2016 dengan Anggaran Rp. 30.940.663.764 milyar ternyata sudah hancur dan patah setiap titiknya “Mana Tanggung Jawab MU Konsultan Pengawas,PHO dan PPK?,“ ungkap Tehe dengan geram.

Menurut Tehe “ pekerjaan Jalan Sei piring teluk pantaian Tahun Anggaran 2016 lalu yang dilaporkan oleh masyarakat kepadanya adalah menggunakan rigid kualifikasi beton K-300 tebal 0.30 cm dengan alas LC beton mutu rendah tebal 0.10 cm kualifikasi K-175.

Hal ini dibenarkan juga oleh PPK pada pekerjaan itu bernama Selamat kepada dirinya sewaktu meminta tanggapanya dipekanbaru dikantor PU propinsi riau atas laporan masyarakat kepada lembaganya beberapa waktu yang lalu,” kata Tehe menjelaskan.

“Pekerjaan itu hancur-hancuran bang sewaktu kami kelokasi yang paling parah adalah pekerjaan Jalan sei piring-teluk pantaian (paket 3) yang dikerjakan oleh Asun dengan perusahan PT.KAPURINDO dengan nilai kontrak Rp. 30.940.663.764.00,- (milyar),” ujarnya.

Tambah Tehe lagi “bukan jalan ini saja bang kecurangan terjadi juga pada peningkatan jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2016, dengan anggaran sebesar Rp. 30.360.665.119.00, milyar dengan kontraktor pelaksana PT. TANGGA BATU JAYA dan Peningkatan Jalan Sungai Dusun – Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka (Paket 2) DAK 2016 dengan anggaran sebesar Rp. 17. 176.343.035.00 milyar yang di kerjakan oleh PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR dengan konsultan pengawas PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT.

Apa yang disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau pemberantas korupsi (LSM-PPK) TEHE. Z LAIA, Ketika diminta tanggapannya dikantornya di pekanbaru, senin 17/07/17, Tehe. Z Laia “mengatakan untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan/kecurangan terhadap pelaksanaan proyek pekerjaan tersebut, aparat hukum harus mengusut tuntas dugaan korupsi yang merugikan Negara belasan milyar itu, dan dalam waktu dekat ketiga pekerjaan tersebut yang berjumlah sekitar Rp. 80 milyar lebih akan dilaporkan ke KPK, “masa baru beberapa bulan saja siap dikerjakan udah banyak keropos dan patah-patah, rigid apa namanya tu?,“ katanya dengan geram.

Akibat ada indikasi permainan lapangan yang diduga melibatkan kontraktor pelaksana,Konsultan pengawas maupun PHO ketiga kegiatan yang menelan dana puuhan milyar tersebut rusak parah disebabkan tidak mengacunya pada spesifikasi teknis pekerjaan, RAB maupun gambar rencana kerja yang paling parah sekali adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh Asun pada paket III udah rusak parah dan patah sana sini karena diduga rigid beton yang digunakan adalah kualifikasi K-175 sedangkan dalam dokumen kontrak memakai kualifikasi beton K-300, demikian penjelasan tehe pada awak media.

Lebih lanjut Tehe menjelaskan pada awak media” Ketika masalah ketiga paket proyek peningkatan jalan tersebut, kita konfirmasikan kepada Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Inhil bapak Iliyanto Djamal melalui PPK nya (Selamat) Via Hp nya Minggu (09/07/1) Selamat mengatakan, ” Pekerjaan Paket III tersebut diakhir 2016 baru selesai 75 % dan dibayarkan 70%, Sesuai Perpres No. 4/2015 Tentang Pengadaan barang dan jasa milik pemerintah rekanan dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melapaui tahun anggaran dengan ketentuan: Rekanan di kenakan denda 5% dari nilaikontrak sisa dan pembayarannya dilakukan dianggaran tahun berikutnya, setelah dilakukan Audit oleh Auditor Pemerintah. Mengenai kerusakan sebagaimana dalam foto-foto bapak itu masih dalam tanggung jawab rekanan, sisa pembayaran yang 30% akan dibayarkan setelah di Audit dan dianggarkan kembali dan kerusakan tersebut telah diperbaiki sejak kontrak berakhir tanggal 28/12/2016, kata selamat menjelaskan pada Tehe.

Menurut nya (Selamat) “untuk diketahui hingga saat ini sisa pembayaran tersebut belum dibayarkan sehingga menjadi hutang Daerah pemkab inhil dan pemkab inhil akan menganggarkan setelah dilakukan AUDIT oleh badan AUDITOR Pemerintah. ”Coba hubungi Pak Asun Direktur PT.KAPURINDO, katanya Selamat pada Tehe dengan mengelak.

Kemudian Selasa (11/07/17) SELAMAT (PPK) yang ditemui Tehe dikantor PU Provinsi Riau, kembali menjelaskan,” begitulah kondisi dilapangan, saya tidak mengurangi saya tidak menutup-nutupi terkadang-kadang saya kan tidak setiap hari dilapangan untuk memeriksa ketiga paket puluhan milyar itu,sementara personil tidak cukup terpaksa saya sebagai PPK nya semua.” tuturnya.

“saya juga menyangkan kinerja konsultan pengawas lapangan yang kurang maksimal, kadang kalau ada masalah dilapangan kita yang lebih duluan tau, padahal seharusnya konsultan pengawas yang lebih mengetahui permasalahan dilapangan, masalah kerusakan jalan itu, pihak Tipikor polres dan kasi intel kejari tembilahan sudah menanyakan sama saya, saya jelaskan apa adanya,“ katanya Selamat menyudahi.

Menanggapi atas laporan aktivis LSM PPK Riau (Tehe Z Laia) awak media cuba menghubungi PPK (Selamat) melalui WA maupun telpon selulernya untuk klarifikasi tapi sayang sampai berita ini diturunkan baik PPK nya (Selamat) maupun Rekanan Direktur PT. Kapurindo (ASUN) belum ada jawaban.

PPK, Konsultan Pengawas maupun PHO diduga ikut terlibat

Permainan kotor yang ditunjukan oleh oknum PPK maupun konsultan pengawas dan PHO sangat memungkin untuk diusut atas dugaan korupsi ketiga Paket yang didanai dengan dana pemerintah pusat melalui APBD Kabupaten Inhil TA. 2016 yang lalu.Konsfirasi untuk tuduhan kepada ketiga oknum yang bertanggung jawab terhadap gagalnya Tupoksi mereka sebagai PPK,Konsultan pengawas maupun PHO dengan kontraktor pelaksana sangat jelas, dengan hancur dan bobroknya pekerjaan tersebut tidak lepas dari campur tangan mereka yang kurang melakukan pengawasan sesuai dengan tupoksi masing-masing atau diduga menerima uang suap maupun janji-janji persentase dari rekanan setelah pekerjaan tersebut selesai,” kata masyarakat tempatan yang tak mau namanya disebut.

Hal ini dibenarkan juga oleh salah seorang rekanan yang ikut pada paket III yang hancur dan patah yang dikerjakan oleh Asun ketika awak media menghubungi lewat selulernya beberapa waktu yang lalu, dan sampai berita ini diturunkan paket tersebut masih dalam kondisi sebenarnya (Hancur dan patah) dan tidak benar apa yang dikomentarkan oleh PPK (Selamat) dengan menyebut pekerjaan tersebut udah diperbaiki oleh rekanan.

Sebagai pelengkap Informasi awak media sekali lagi menghubungi Aktivis LSM PPK (Tehe Z Laia) dengan tegas ia mengatakan benar kondisi pekerjaan tersebut belum sama sekali diperbaiki terbukti ketika ia kelokasi lapangan pada bulan juli 2017 yang lalu dan sangat ironis komentar dari PPK (Selamat) bahwa Jaminan pemeliharaan masih berlangsung, karena pemeriksaan tersebut udah berakhir waktu terhitung setelah berakhir nya kontrak maupun penambahan waktu yang disepakati, jelas Tehe.

“Tupoksi Konsultan Pengawas sangat besar dalam pekerjaan ini maupun dari PHO itu sendiri, bagaimana pekerjaan hancur-hancuran tersebut bisa diterima dan dibayar padahal tidak sesuai sama sekali didalam dokumen kontrak mereka? “Ada apa dengan MU bapak PPK, Konsultan pengawas maupun PHO”?” tutupnya.*** [iwn-BN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *