Diduga Melakukan Penyelewengan Dana Desa, Kades Sesepan Terancam Masuk Bui

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga KPK PAN-RI

” Akan Melaporkan ke Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah”

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga KPK PAN-RI, Arie Chandra, SH. MH

Tegal-BN,  Program Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran disambut baik masyarakat Indonesia di pedesaan, terlihat dalam beberapa tahun belakangan ini banyak desa berbenah diri membuat infrastruktur yang baru ataupun sekedar merehabilitasi infrastruktur bangunan maupun jalan yang sudah rusak.

Namun hal itu berbeda dengan yang terjadi di Desa Sesepan Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Jawa Tengah. Berdasarkan laporan dari beberapa tokoh masyarakat , Ketua BPD serta Ketua LPMD desa setempat, penggunaan Dana bantuan dari Pemerintah yang pengalokasiannya ditujukan untuk membangun Desa tahun 2016 diduga di manipulasi oleh Kadesnya yang berinitial T.

Hal ini dikarenakan adanya temuan-temuan kejanggalan dalam pemakaian serta alokasi dana tersebut. Contohnya adalah beberapa hasil pembangunan yang dilaksanakan hampir seluruhnya tidak sesuai dengan Bestek serta RAB yang telah ditentukan.

Menyikapi hal tersebut, ketua BPD dan para jajaran Pemerintahan Desanya mencoba untuk mengklarifikasi ke Kades, namun keterangan yang diberikan sang Kades semuanya tidak transparan serta terkesan menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya. Dan hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Kades T telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang serta fungsinya dalam pengelolaan Dana Bantuan Desa tersebut.

Dari keterangan yang diperoleh melalui Bendahara Desa dan Pamong Desa Sesepan, mereka semua mengeluh bahwa sejak Kades Sesepan dijabat oleh T, kinerjanya sangat buruk, sampai sekarangpun Bendahara Desa belum dapat menyelesaikan Laporan SPJ DD dari tahun 2015 sehubungan dengan data laporannya dari Kades yang tidak jelas.

“ Kami melalui BPD sudah sering menanyakan hal itu, namun selalu mendapatkan jawaban yang tidak jelas dan dia (Kades. Red) selalu bersikap arogan dan tidak transparan mengenai pemakaian uang DD,” Ungkapnya.

Bahkan menurut mereka, tahun lalu Kades T pernah mendapatkan teguran keras dari Camat Balapulang karena telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatannya sebagai Kepala Desa.

Sementara itu, ditempat terpisah Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia ( Lembaga KPK PAN-RI) Arie Chandra, SH. MH dengan tegas menyatakan “bahwa Kredibilitas sdr. T selaku Kades Sesepan patut di pertanyakan, karena figurnya sebagai orang no 1 di Desa Sesepan sudah melemah serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sudah mulai luntur. Hal tersebut semakin diperparah lagi dengan tidak harmonisnya hubungan antara Pemdes dengan dirinya.

“ Kami akan berusaha untuk mencari kebenaran atas permasalahan ini, kalau ternyata sdr. T terbukti melakukan tindakan penyelewengan DD seperti yang telah di laporkan oleh para tokoh Masyarakat dan Aparatur Desanya berikut bukti dan data-data yang telah diperoleh, maka kami siap menggiringnya ke ranah hukum dan akan melaporkan ke aparat terkait,” tegasnya.

Tokoh anti Korupsi ini sangat menyesalkan tindakan Kades T, karena dimana Desa lain sibuk menata pembangunan Desanya demi kepentingan warganya, di Desa Sesepan ini malah Kadesnya sibuk berbenah diri melakukan “Action”nya untuk keuntungan pribadinya sendiri.

Hingga berita ini diterbitkan, Tim Investigasi media BN belum mendapatkan keterangan resmi dari Kades T, dan Tim dari Lembaga KPK PAN-RI pun sudah mulai melakukan penyelidikan terkait dugaan Penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa Sesepan Kec. Balapulang Kab. Tegal Jawa Tengah serta melakukan koordinasi dengan aparat Polda Jateng dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. ( Tim WRC/Sonaji)

Satu tanggapan untuk “Diduga Melakukan Penyelewengan Dana Desa, Kades Sesepan Terancam Masuk Bui

  • 26 Agustus 2017 pada 20:58
    Permalink

    lajutkan jgn ada kompromi masalahnya bunyak sekali penyalah gunaan wewenang. banyak desa” tdk tranparan kepada masarakat. cara melaksanakan pembangunan ini baru seglintir desa yg ketahuan. dana desa di turunkan utk membangun desa malah dipergunakan utk kesejahtraan para pendekat krbat (kades) pamong dn kades kades itu sendiri. byk kejanggalan aplagi bpd ikut didlmny kebanyakan. ini semua karena camat tdk tegas. karena apa,…??? camat malah melindungi lurahhh bahkan membelanya. coba kita renungkan ada ap di balik semua ini.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *