Terendus, Dugaan Praktek Busuk Lelang Proyek di Sampit

“Preseden buruk dunia Kontraktor kecurangan Oknum Pemkab Kotim dilaporkan  ke Jaksa dan Polisi dalam dugaan ada praktek KKN”

SAMPIT, BINPERS.COM – Gembar gembor adanya dugaan Praktek Korupsi, Kolusi dan  Nevotisme  (KKN)  untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain yang  mewarnai pelaksanaan Lelang Proyek di Kabupaten Kotawaringin Timur  (Kotim) Sampit Provinsi Kalimantan Tengah ( Kalteng )  makin memanas, mencerminkan prisiden buruk dunia Kontraktor diwilayah ini, sehingga menjadi perhatian khusus untuk menegakan Supermasi hukum biar ada efek jera bagi para pelaku yang diduga berjemaah dimasa yang akan datang.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan Berita Investigasi Nasional  binpers.com  bola panas dan bola liar ini bergulir di Pemkab Kotim kabarnya praktek kotor ini  sudah dilaporkan ke Penegak hukum  ( Jaksa dan Polisi ) untuk ditelisik.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dugaan praktek KKN ini muncul ketika Pemkab Kotim melalui Unit Pelayanan Pengadaan (UPL) telah menetapkan 4 (empat) calon pemenang lelang yang layak untuk berkompetisi untuk memenangkan Lelang proyek Infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Antang Kalang senilai Rp.6.372 Miliar ,  dari  Dana Alokasi Khusus (DAK) yakni :

  1. PT.Rindang Bumi Nusantara , Nilai tawaran : Rp.5.97 miliar,
  2. PT.Duta Panca Mandiri, Nilai tawaran : Rp.5.98 miliar,
  3. PT.Bangun Sarana, Nilai tawaran : Rp.6.02 miliar
  4. PT.Mitra Karya Abadi Mandiri dengan Nilai tawaran : Rp.6.257 miliar.

Pelaksanaan Lelanganpun  dilaksanakan oleh Kelompok Kerja I (Pokja I) telah menggugurkan PT.Rindang Bumi Nusantara (RBN) , dengan nilai penawaran : Rp.5.97 miliar ini dengan alasan pekerjaan agregat A,B dan S dinilai tidak sesuai dengan ketentuan teknis lalu menetapkan  PT.Duta Panca Mandiri (PT.DPM), dengan Nilai penawaran sebesar : Rp5.98 miliar sebagai pemenang Lelang, sedangkan dua Perusahaan lain nya dianggap gugur karena tidak menghadiri  dalam pembuktian kualifikasi yakni PT.Bangun Sarana (PT.BS), Nilai tawaran : Rp6.02 miliar dan  PT.Mitra Karya Abadi Mandiri (PT.MKM) dengan Nilai tawaran : Rp6.257 miliar.

Lalu dimunculkanlah  Berita Acara Hasil Lelang (BAHL) dengan nomor : 17/BAHL/UPL/Kotim/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  untuk selanjutnya melakukan Koreksi, Namun  Entah kenapa sebabnya  tiba-tiba saja datang surat rujukan dari PT.Berkat Jujur  (PT.BJ) dan PT.Suryadhi Perkasa (PT.SP) mencabut dukungan sewa alat kepada PT.Duta Panca Mandiri (PT.DPM). Dengan alasan itulah menjadi dasar utama PT.Duta Panca Mandiri yang semestinya menjadi pemenang Lelang digugurkan kembali sebagai pemenang lelang karena dikhawatirkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis karena tidak tersedianya alat yang disyaratkan, untuk melaksanakan proyek itu.

Kemudian PPK menerbitkan surat yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran  (KPA) dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) untuk menyampaikan hasil telaahan , lalu KPA menyampaikan surat lagi kepada UPL untuk mengevaluasi, Alhasil berdasarkan hasil evaluasi itu tiba-tiba saja PT.Mitra Karya Abadi Mandiri  yang sebelumnya sudah gugur ditetapkan sebagai Pemenang Lelang.

Berdasarkan keronologis tersebut diatas akhirnya menuai protes dikalangan para Kontraktor yang ada di Kotim  yang belum beruntung untuk mendapatkan proyek itu, salah satunya   Arsusanto akhirnya angkat bicara dan sudah melaporkan kasus ini  karanah hukum ( Polisi dan Jaksa ) dalam dugaan terindikasi ada praktik KKN yang ditudingkan kepada Oknum Pemkab Kotim  sebagai terlapor untuk diusut dan ditelisik dengan harapan jika terbukti seret hingga ke meja hijau biar ada efek jera bagi para palaku mafia yang selama ini belum terendus.

Menurut Arsusanto  saat dibincangi awak media bahwa , Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan penetapan pemenang Lelang ini sehingga berpotensi adanya perbuatan melawan hukum .

“Berdasarkan hasil evaluasi itu tiba-tiba saja PT.Mitra Karya Abadi Mandiri  yang sebelumnya sudah gugur lalu kemudian ditetapkan sebagai Pemenang Lelang., dari sinilah awalnya ada dugaan perbuatan melawan hukum dan  terindikasi dilakukan secara berjemaah yang dilakukan oleh oknum Pemkab Kotim yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi merugikan negara dan para Kontraktor lain nya,”  kata Arsusanto

“Mengacu Perpres nomor 54 tahun 2010 dan perubahan nya disebutkan , UPL menyatakan proyek itu gagal lelang karena calon pemenang cadang 1 dan 2 setelah dilakukan evaluasi sengaja tidak hadir dalam masa klarifikasi dan kualifikasi, Apabila gagal lelang pokja UPL harus melakukan evaluasi ulang, penyampaian dukumen ulang penawaran , pelelangan ulang , dan penghentian proses pelelangan ,” jelas Arsusanto

“Nah jika kita merujuk ke aturan semestinya proyek itu dilelang ulang, bukan dengan serta merta menetapkan pemenang lelang lainnya yang semula sudah dinyatakan gugur saat pembuktian tidak hadir, ini yang kami katakan perbuatan melawan hukum dan sarat dengan KKN,” beber  Arsusanto.

“Inilah yang menjadi dasar kami menuntut Oknum-oknum Pemkab Kotim , dalam hal ini UPL, sanksinya sudah jelas dan tegas berupa pidana  dan mengganti kerugian negara, laporan kepenegak hukum sudah kami sampaikan, biar ini jadi pembelajaran agar ada efek jera dengan harapan oknum-oknum mafia yang selama ini meresahkan dunia kontraktor itu diseret secara hukum ,”Tegas  Arsusanto.

Terpisah, M.GUMARANG  selaku ketua Forum Asosiasi Jasa Konstruksi (FORJASI) Kotim tidak tinggal diam dikatakan nya bahwa memang ada persoalan dalam pelaksanaan pelelangan di Kotim, antara lain permasalahan tidak ada transparasi sampai adanya dugaan mark ap nilai proyek.

“Kenapa saya katakan tidak transparan, karena sebelum dilelang semestinya proyek itu disampaikan dulu melalui aplikasi  Sistim Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tapi, ada sejumlah proyek yang tidak disampaikan , tiba-tiba muncul di LPSE saja ,”Ujar Gumarang.

“Sesuai ketentuan yang ada semestinya sebelum dilaksanakan pelelangan  semua proyek yang akan dikerjakan harus diumumkan secara terbuka melalui SIRUP  yang merupakan amanat dari Perpres nomor 4 tahun 2015, bahwa pengguna anggaran wajib hukumnya  menyampaikan rencana umum pengadaan barang dan jasa melalui SIRUP  itu yang dikelola oleh LKPP  Jakarta , FORJASI  Kotim sudah melakukan penelitian serta pengecekan terhadap semua data kegiatan proyek yang akan dilaksanakan pada tahun ini (2017)  banyak ditemukan kegiatan fisik yang terkesan disembunyikan,” ungkap Gumarang.

Beberapa bukti yang ada dimiliki FORJASI Kotim  menurut Gumarang merupakan bukti permulaan  atau pintu masuk bagi penegak hukum untuk menelisik permainan busuk yang selama ini terbungkus rapi didunia proyek yang merupakan kejahatan disektor ekonomi dan Gumarang sendiri sangat setuju dan sepakat agar para mafia itu diusut hingga tuntas tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu.

 Dikatakan Gumarang “Belakangan ini penurunan nilai lelang yang gila-gilaan sudah menjadi sorotan publik, bahkan ada Kontraktor yang berani menurunkan nilai hingga 40-50 %, yang artinya perencanaan anggaran pelaksanaan itu kental dengan nuansa MARK UP,” kata Gumarang.

“Kenapa  saya katakan itu gila, karena sampai segitunya beraninya  main tembak nilai proyek, ini artinya diduga SUDAH DISETTING sejak awal bahwa nilai proyek itu DI-MARK UP , karena dikerjakan dengan nilai pengurangan 40 % saja ada untung , apalagi hanya 10-20 % akan banyak untungnya , tapi negara yang dirugikan,” beber Gumarang.

“Selain itu juga FORJASI juga mengendus ketidak beresan dalam masa pembuktian berkas yang hanya dihadapkan antara panitia lelang dan rekanan, yang seharusnya  disaksikan oleh rekanan lain yang diundang, bisa saja mereka main mata disitu makanya saya katakan  kalau mau mengungkap kasus besar dan kronis ini, mari kita sama-sama membongkar permainan kotor yang ada dipelelangan proyek ini,” tegas Gumarang.

Dengan bergulirnya bola panas dan bola liar, atas dugaan praktik kotor dalam pelaksanaan  lelang proyek  senilai 6,372 miliar  yang dilaksanakan oleh Pemkab Kotim dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotim akhir-akhir ini mata publik selalu mengikuti perkembangan proses  kasusnya akhirnya Dinas PU Kotim  tidak tinggal diam untuk melakukan pembelaan diri menjawab pertanyaan publik yang tertuju kepada instansi ini terlebih lagi untuk mengkaper tudingan laporan rekanan kontraktor ke pihak berwajib pihaknya mengatakan pelaksanaan lelang melalului Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)  sudah sesuai dengan prosedur,  bahkan pihaknya mengatakan jika proyek ini gagal maka yang akan rugi adalah masyarakat Antang Kalang hal itu dijelaskan oleh YEPHI HARTADI  selaku  Ketua Pokja ULP LPSE Kotim kepada awak media.

Dikatakannya bahwa “Gagalnya kemenangan PT.Duta Panca Mandiri dalam lelang proyek ini berawal adanya surat  dari Dinas PUPR Kotim, sudah tujuh tahun saya menjadi Panitia lelang proyek semacam ini selama ini juga kami laksanakan sesuai standar prosedur dan semuanya sesuai dengan sistim” Kata Yephi.

Diakui oleh Yephi bahwa mereka selalu konsisten mengacu pada  Perpres 54/2010 semua prosedur sudah mereka laksanakan , jika penyidik mau mengusut,  dia akan mengatakan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. PT.Duta  Panca Mandiri sudah ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek itu dan hal itu sudah disampaikan nya ke Dinas PUPR Kotim, namun tiba-tiba dinas teknis itu menyurati mereka kembali untuk membatalkan kemenangan itu, sikap Dinas PUPR itu disebut tidak serta merta dan betul ada aturannya.

Dalam perjalanan nya disinyalir pembatalan ini karena perusahaan penyokong alat untuk PT.Duta  Panca Mandiri menarik dukungan nya maka dinas teknis menolak perusahaan ini jadi pemenang.

Dinas PUPR saat itu diberiwewenang oleh Perpres untuk menunjuk siapa yang bisa jadi pemenang,Yephi juga mengaku juga menerima surat dari dinas tehnis itu, hingga akhirnya  PT. Mitra Karya Abadi lah yang tampil menjadi pemenangnya,” Secara aturan memang diperbolehkan jika mengacu Perpres  54/2010 dalam pasal 84 jelas menyatakan jika pelelangan gagal maka ULP bisa melakukan evaluasi ulang, penyampaian dukumen penawaran, dan pelelangan ulang, sedangkan langkah ULP saat ini melakukan evaluasi ulang itu,” Aku Yephi.

Ditegaskan oleh Yephi pihaknya siap saja untuk melakukan lelang ulang , jika memang ada  direkomendasikan oleh penegak hukum, pihaknya siap saja untuk menjelaskan langkah yang sudah mereka lakukan dalam melaksanakan sistim,” Sayangnya jika dilelang ulang konsekwensinya besar akan ada dana itu terancam hangus lantaran sumber dananya dari DAK sebab per 21 Juli 2017 ini proyek itu harus dilaksanakan, yang jadi korban adalah masyarakat Antang Kalang kalau proyek ini gagal,” tegas Yephi.

Yephi masih memandang ruang untuk mempidanakan mereka sangat kecil, karena dia masih merasa tidak ada kerugian negara yang mereka timbulkan, lain halnya jika proyek itu sudah mulai tanda tangan kontrak  dan dieksekusi,” Sekarang tanda tangan kontrak saja masih belum ,” tambah Yephi.

Sekedar untuk diketahui bahwa Arsusanto sudah melaporkan kasus ini sejak 3 Juli 2017 yang lalu kepada  Kepolisian dan Kejaksaan di Kotim, yang mana dalam laporan itu disertakan sejumlah bukti permulaan yang dapat dipergunakan pihak penyidik sebagai pintu masuk jalan nya penyelidikan, dikatakan oleh Arsusanto,” Saat ini memang belum ada bukti ada kerugian negara, karena proyek ini belum dilaksanakan, tetapi mereka melakukan nya sudah  tidak prosedural, hal ini berpotensi adanya Kong- Kelingkong, kami berharap permainan kotor dunia proyek ini harus segera  diakhiri” kata Arsusanto.

Dipastikan bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pengguna Anggaran, karena jabatan nya untuk mengintervensi ULP,” ini merupakan bentuk intervensi dan sarat KKN, kami dorong penegak hukum bisa masuk melalui pintu itu,” Tandas Arsusanto.

Sampai berita ini diturunkan Kepala Dinas PU masih  enggan menanggapi, Pihak Kejaksaan dan Kepolisian pun belum bisa ditemui. (Penulis Misnato)

2 tanggapan untuk “Terendus, Dugaan Praktek Busuk Lelang Proyek di Sampit

  • 5 November 2017 pada 08:04
    Permalink

    sudah tidak hadir pembuktian kualifikasi, berarti gugur,,,, apa yang di evaluasi ulang bos……pesanan ya

    Balas
  • 5 November 2017 pada 08:07
    Permalink

    memang tidak merugikan negara tetap panitia lelang yang dengan sengaja menyalahio prosedur mestinya harus diberi sanksi hukum,,,,,,, tolong LKPP di kotim memang banyak modus operandi

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *