BINPERS

Berita Investigasi Nasional

LSM BPAN- Aliansi Indonesia Laporkan PT. IPR Ke Menteri LH

POLMAN, SULBAR ( BIN Pers.com),   Walaupun kegiatan tambang biji besi di desa Duampanua kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar telah berhenti sejak awal tahun 2017 lalu dengan melabrak UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 dan pasal 78 dengan ancaman hukuman makmsimal 15 tahun penjara dengan meninggalkan sejumlah fenomena kerusakan lingkungan hidup, yang bekal mengancam keberadaan warga disekitar ex kawasan ekspoloitasi tambang tersebut. Betapa tidak, kawasan yang menjadi obyek ekspolorasi dan ekspoloitasi kegiatan tambang Biji Besi ternyata merupakan Kawasan Hutan Lindung sehingga merugikan negara dan masyarakat di sekitar kawasan ekspolitasi tersebut.

Menyikapi fenomena itu, Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Kabupaten Polewali Mandar melaporkan hal itu kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor 084/ BPAN AI/PM/V/2017, tertanggal 20 Mei 2017 dengan tembusan kepada Ketua KPK RI, Kapolri, Kejagung RI dan aktivis LSM maupun wartawan untuk dipublikasikan ke publik yang diketuai S. Indra, SP yang disampaikan ke Biro Pemberitaan Indonesia Pos media Group Polman, Sabtu ( 8/7-2017) secara gamblang, keberadaan PT IPR (Isco Polman Resources red) untuk melakukan kegiatan ekspoloirasi dan ekspoloitasi tambang Biji Besi atau komoditas Mineral Logam ( Timbal) di kawasan Hutan Lindung desa Duampanua kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar atas restu Bupati Polewali Mandar sejak masa kepemimpinan HM.Ali Baal Masdar ( Gubernur Sulbar sekarang red) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 163 tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan ekspoloitasi kepada PT PIR dan Surat Keputusan bupati Polman Nomor 248 tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang pemberian izin usaha Pertambangan operasi produksi kepada PT IPR dengan luas areal 199 hektare dalam jangka waktu 18 tahun.

Menurut S.Indra, akibat adanya perusahaan PT Isco Polman Resources melakukan kegiatan penambangan atau ekspoloitasi tambang biji besi di desa Duampanua, masyarakat setempat sangta dirugikan karena tanaman milik masyarakat petani berupa coklat, kopi, kelapa, merica

Dll telah rusak lantaran kegiatan tambang dengan mengandalkan izin dari Bupati Polman ketika itu. “  Awalnya, masyarakat bersama sejumlah LSM menolak keras kegiatan penambangan dilokasi itu, namun perlawanan dilakukan sia-sia karena perusahaan dibackup oleh kekuatan aparat negara, yakni Satpol PP, Polri dan TNI”, ungkap Indra.

Lebih jauh Indra mengatakan, Perusahaan PT Isco Polman Resources di kawasan Hutan Lindung itu telah dihentikan sejak awal tahun 2017 tetapi kawasan Hutan Lindung itu mengalami kerusakan hampir ratuasan hektar yang berpotensi dapat mendatangkan malapetaka disekitar lokasi penambangan sehingga kasus ini perlu mendapat perhatian dari penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan terkait izin yang dikeluarkan Bupati Polman, padahal berhak megeluarkan Izin penambangan adalah Menteri Kehutanan RI berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tetapi faktanya justru dikeluarkan oleh Bupati Polman, bahkan lebih ironis lagi, kalau kawasan ekspoloitasi tambang biji besi itu adalah masuk dalam kawasan Hutan Lindung, kata S.Indra. AR.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.36/BPKH.VII/PKH/03/2017 tertanggal 1 Maret 2017 yang isinya menyatakan, berdasarkan hasil ploting terhadap peta kawasan hutan provinsi Sulbar dan Peta tata batas kawasan hutan Kabupaten Polewali Mandar tahun 1981/1082 titik koordinat pada butir 1 huruf a berada pada  kawasan hutan lindung dan saat ini sangat jelas lokasi itu mengalami kerusakan sehingga pihak BPAN Aliansi Indonesia minta penegak hukum melakukan penyelidikan secara serius terkait penambangan yang dilakukan PT Isco Polman Resources walaupun sekarang tidak melakukan kegiatan, kata Indra.AR ( Andira/ BIN Pers.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *