KIPFA RI Minta Pemda Matra Segera Realisasikan UU KIP

PASANGKAYU. (binpers.com) – Kelompok Independen Pencari Fakta (KIPFA) RI Pasangkayu, menilai Pemerintah Daerah Mamuju Utara (Matra) belum merealisasikan amanah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Amanah Permendagri Nomor 3 tahun 2017 tentang kewajiban pemerintah membentuk Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID).

Faktanya kata Rudy, masyarakat maupun LSM yang ada sangat kesulitan di dalam mengakses data-data yang mestinya wajib diketahui oleh masyarakat sesuai yang telah diatur undang-undang.

“Kami sudah mencoba meminta data-data tersebut baik melalui lisan maupun tulisan, tetapi memang mereka berkilah karena mungkin gagal paham terhadap aturan yang ada,” ungkap Rudy.

Padahal, kata dia hal tersebut merupakan kewajiban baik Kementrian apalagi Pemerintah Daerah selaku Badan Publik.

Dirinya menilai dengan tidak taatnya Pemerintah terhadap aturan tersebut maka secara otomatis prinsip pengelolaan anggaran yang bersifat transparansi, partisipatif, dan akuntabel, sulit terwujud.

“Bagaimana mungkin prinsip-prinsip tersebut terwujud jika masyarakat tidak dapat mengakses data-data penggunaan anggaran, sehingga indikasi-indikasi timbulnya penyelewengan dan penyalagunaan anggaran dapat saja terjadi, karena masyarakat tidak dapat memahami kiblat penggunaan anggaran”. ungkap Rudy.

Lanjutnya, bahwa badan publik instansi pemerintah, semi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instasinya.

PPID, sebut dia, akan menjadi penyambung dan fasilitator serta memediasi kebutuhan masyarakat baik secara individu atau kelompok (lsm dan ormas) dalam perolehan informasi di suatu badan publik.

Misalkan, urai dia, ketika masyarakat membutuhkan informasi mengenai suatu data tentang peta hak guna usaha maka PPID berfungsi untuk memberikan informasi tersebut kepada pemohon tanpa harus pemohon bertemu dengan pimpinan badan publik itu.

“Jadi sistem pelayanan dengan melibatkan PPID itu bisa dilakukan secara langsung (front office) ataupun back office misalnya melalui website, copy, cd dan scanner” ujarnya.

Namun, aku dia, memang masih ada instansi pemerintah baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten yang belum membentuk PPID di masing-masing instansi sebagai upaya pemberian informasi kepada masyarakat.

Dirinya menegaskan bahwa OPD yang tidak membentuk PPID secara langsung tidak patuh dan tunduk terhadap ketentuan perundang-undangan utamanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“OPD atau badan publik milik pemerintah, semi pemerintah yang tidak mau atau enggan membentuk PPID, maka badan publik tersebut menunjukkan perlawanannya terhadap ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.

Jika ini dibiarkan, maka bisa saja masyarakat atau lsm/ormas menggugat pemerintah daerah melalui komisi informasi daerah (KID).

“Sebagai contoh jika kita meminta data APBD tidak direspon, ya endingnya kalau pemerintah berkeras menahan sementara data-data tersebut bukan yang dikecualikan sesuai undang-undang, maka masyarakat, lsm/ormas bisa menggugat Pemda melalui komisi informasi daerah (KID), jika inipun tidak mempan bisa berujung pada tindakan pidana” tutupnya.

Seperti diketahui bahwa informasi yang dikecualikan sesuai UU no 14 tahun 2008 antara lain informasi yang dapat menghambat penegakan hukum, mengancam ketahanan Negara, mengungkapkan kekayaan Negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan hubungan Luar Negeri, dan informasi yang menyangkut data pribadi seseorang.

Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (kominfo) Mamuju Utara, Dasteri, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah mengikuti sosialisasi dan bimbingan tekhnis (bimtek) di Kementrian Dalam Negeri (kemendagri) beberapa waktu lalu, sehingga dalam waktu dekat rancangan peraturannya akan segera digarap.

“Regulasi atau peraturan daerah (perda) nya sementara dalam proses, secepatnya jika sudah selesai akan diajukan di DPRD untuk dibahas dan disahkan,” ujarnya.(Nadir/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *