Ketua LSM PPK Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Dugaan Penyimpangan 3 Paket Proyek Jalan Kab. Inhil

Proyek DAK 2016 Kab. Inhil [Gbr : 1-2 Kondisi ruas Jln Sungai Piring – Teluk Pantaian yang bnyk patah], [Gbr : 3 PPK PU Inhil Selamat], [Gbr : 4-5 Plank paket 2 Kondisi Jln Sungai ddusun – sungai piring Kec. Batang Tuaka

PEKANBARU, [BN] – Diduga tidak sesuai perencanaan spesifikasi teknis pekerjaan dan kontrak kerja, (asal jadi) tiga paket proyek peningkatan jalan, yang telah menghabiskan APBD/Dana Alokasi Khusus (DAK 2016) Kab.Indragiri Hilir yang di kelola oleh Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kab.indragiri hilir, puluhan miliar rupiah, baru beberapa bulan setelah siap dikerjakan disepanjang  ruas peningkatan jalan tersebut sudah rusak parah.

Demikian yang disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat  Pemantau pemberantas korupsi (LSM-PPK) TEHE. Z Laia kepada wartawan media BN , Kamis (20/07/2017), Ketika diminta tanggapannya  dikantornya di pekanbaru, Kamis 20/07/2017.

Dalam penuturannya Tehe. Z Laia, “mengatakan untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan/kecurangan terhadap pelaksanaan proyek peningkatan jalan Sungai Luar – Sungai Dusun (Paket 1) bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2016, dengan Nilai kontrak Sebesar Rp. 30.360.665.119.00,- yang dikerjakan rekanan Kontraktor pelaksana PT. Tangga Batu Jaya, Peningkatan Jalan Sungai Dusun – Sungai Piring Kecamatan Batang Tuaka (Paket 2) bersumber Dana DAK T.A. 2016, dengan Nilai Kontrak Rp. 17. 176.343.035.00,- yang di kerjakan oleh PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR, Konsultan Pengawas Pt. Wandra Cipta Engineering Consultant  dan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Desa Teluk Pantaian Kecamatan Batang Tuaka, Kab.inhil Provinsi Riau, (Paket 3) bersumber Dana DAK Kab. Indragiri Hilir  T.A. 2016, Sebesar Rp. 30.940.663.764.00,- yang dikerjakan oleh PT. KAPURINDO hendaknya pihak aparat hukum yakni Kapolda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, segera mengusutnya atas dugaan kecurangan Pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga rekanan dan memanggil PPK  (Selamat) dan memanggil konsultan pengawas dan PHO/FHO  untuk mempertanggung jawabkan jika hal ini ada indikasi kerugian terhadap pekerjaan tersebut.

Menurut Tehe menjelaskan” sebagaimana yang kita saksikan bersama disaat kita melakukan pemantauan dilokasi ketiga paket proyek tersebut diatas, kondisinya dilapangan sungguh sangat memprihatinkan, belum beberapa bulan setelah siap dikerjakan sudah hancur, lebih parahnya lagi di ruas jalan peningkatan Jalan Sungai Dusun – Sungai Piring (Paket 2) yang di kerjakan PT. MUSTIKA MIRAH MAKMUR.

Yang paling parah dan banyak patahnya disana sini adalah pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring – Desa Teluk Pantaian (Paket 3) yang di kerjakan PT. KAPURINDO, Milik ASUN, diduga peningkatan jalan tersebut kuat dugaan tidak sesuai spesifikasi teknis pekerjaan dan kontrak kerja, (Asal Jadi) dapat dilihat dari hasil pelaksanaannya dilapangan yang baru beberapa bulan setelah siap dikerjakan sudah hancur/rusak parah dan  sudah mulai patah disepanjang ruas jalan disebabkan kualifikasi beton mutu rendah dan tidak sesuai didalam RAB/BOQ dokumen kontrak.

Lebih lanjut Tehe menjelaskan” Ketika masalah ketiga paket proyek peningkatan jalan tersebut, kita konfirmasikan kepada Kadis Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Inhil. Iliyanto Djamal, Melalui, PPK nya, SELAMAT, Via Hp nya, Minggu 09/07/17, SELAMAT,  mengatakan” Pekerjaan Paket 3 tersebut diakhir 2016, baru selesai 75 % dan dibayarkan 70%, Sesuai Perpres No.4 Th 2015, Rekanan dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melapaui tahun anggaran dengan ketentuan: Rekanan di kenakan denda 5% dari kontrak sisa dan pembayarannya dilakukan dianggaran tahun berikutnya, setelah dilakukan Audit oleh Auditor Pemerintah. Mengenai kerusakan sebagaimana dalam foto2 bapak itu, masih dalam tanggung jawab rekanan, sisa pembayaran yang 30% akan dibayarkan setelah di Audit dan dianggarkan kembali dan kerusakan2 tsb telah diperbaiki, jika kerusakan tersebut tidak diperbaiki maka tidak dibayarkan demikian penjelasan saya tks. Pemberian kesempatan tsb selama 50 Hk terhitung sejak kontrak berakhir,” untuk diketahui hingga saat ini sisa pembayaran tsb blm dibayarkan sehingga menjadi hutang Daerah pemkab inhil.

Pemkab Inhil akan menganggarkan setelah dilakukan AUDIT oleh AUDITOR Pemerintah.” Coba hubungi Pak Asun Direktur PT.KAPURINDO, Kemudian selasa 11/07/17, SELAMAT (PPK) yang ditemui dikantor PU Provinsi Riau, kembali menjelaskan,” begitulah kondisi dilapangan, saya tidak mengurangi’ saya tidak menutup-nutupi, kadang-kadang saya kan tidak tiap hari dilapangan karena paket seperti itu, puluhan sementara personil tidak cukup terpaksa saya PPK nya semua, saya juga menyangkan kinerja konsultan pengawas lapangan yang kurang maksimal, kadang kalau ada masalah dilapangan kita yang lebih duluan tau, padahal seharusnya konsultan pengawas yang lebih mengetahui permasalahan dilapangan, masalah kerusakan jalan itu, pihak Tipikor Polres dan kasi intel kejari tembilahan sudah menanyakan sama saya, saya jelaskan apa adanya, jelas Selamat pada Tehe bebrapa waktu yang lalu.

Sementara Direktur PT. Kapurindo (ASUN) meskipun  media ini telah berupaya melakukan konfirmasi baik melalui telp seluler, maupun melalui sms, namun sayangnya meskipun sms yang dikirim kepada Asun sudah berhasil sampai, ternyata sampai berita ini di turunkan tidak ada tanggapan, “kata Tehe menjelaskan  pada awak media BN ,kamis (20/07/2017) diruang kerjanya.

Pelanggaran Spesifikasi Teknis berdasarkan UU No. 18/1999 Tentang Jakon

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administrative.

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.

Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Dalam UU No.18/199 Pasal 2 Tentang Jasa Kontruksi,Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.Pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud  UU No. 18/1999  ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Kegagalan suatu kontruksi berdasarkan UU No. 18/1999  Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak (red-pasal 43 ayat 2)

Dalam ayat 1 juga berbunyi “Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.”

Bagi Konsultan pengawasan dalam pasal yang sama ayat 2  berbunyi “Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Menanggapi atas Sejumlah kegiatan pekerjaan Proyek di Instansi Dinas PU  Kabupaten Inhil Tahun 2016 aliansi yang tergabung dari  beberapa LSM dan awak media, Ketua DPP. LSM  PPK (Pemantau Pemberantas Korupsi) Tehe Z Laia menjelaskan “ banyak proyek yang dikerjakan oleh rekanan terutama di Dinas PU Kabupaten Inhil tidak sesuai ataupun tidak mengacu pada spesifikasi teknis dalam BOQ (RAB) maupun gambar rencana kerja yang tercantum dalam dokumen kontrak.”

Menurutnya lagi hal ini disebabkan oleh kurangnya Pengawasan dari konsultan pengawas pekerjaan tersebut yang sering jarang berada dilokasi pekerjaan dan KPA  maupun PPK selaku penanggung Jawab Teknis pekerjaan mempercayai  sepenuhnya kepada pihak konsultan pengawas, “ tutur nya pada awak media

“Akibat kurangnya pengawasan dari pihak yang berkompenten dalam melakukan TUPOKSI  masing-masing baik KPA,PPK maupun konsultan pengawasan menjadi celah dari rekanan dalam dugaan penyelewengan pekerjaan, dan mereka harus bertanggung jawab dan jangan cuci tangan saja” kata  menjelaskan.

Awak Media BN (Berita investigasi Nasiona) cuba menghubungi PPK (Selamat) Via dengan  Nomor HP. 08125589490 untuk meminta sedikit keterangan (informasi) atas dugaan kecurangan pekerjaan ke tiga paket pekerjaan yang bersumber dari dana DAK 2016 Kabupaten Inhil, sampai berita ini dirilis HP nya tak aktif dan SMS pun tak dibalas. [iwn-riau]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *