Kasus Lahan Dvor Bandara, Kejari Resmi Ajukan Kasasi

Laha Dvor

Luwuk Banggai (Sulteng) – BN, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Syahrial Labelo yang merupakan Sekkab Banggai, serta Isnaeni Larekeng yang pernah menjabat sebagai Kabag Administrasi Pertanahan, oleh Pengadilan Tipikor Palu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk lokasi radar keselamatan penerbangan atau Doppler VHF Omni-directional Range (DVOR), tidak serta merta membuat keduanya bebas.

Pasalnya, Kejaksaan Negeri Luwuk Banggai secara resmi telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, terkait putusan pengadilan yang melepaskan dua pejabat yang telah dinonaktifkan itu.  Memori kasasi bahkan telah diajukan sejak kamis (6/7/2017) lalu melalui Pengadilan Tipikor Palu.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Luwuk Banggai, IBK Wiadnyana, SH, Selasa (11/7/2017), pihaknya telah melayangkan memori kasasi terhadap kedua terdakwa ke Mahkamah Agung. Memori kasasi itu dikirimkan melalui pengadilan Tipikor Palu, yang selanjutnya meneruskan memori itu ke Mahkamah Agung RI di Jakarta.

Terkait pengajuan memori kasasi itu, Kejaksaan Negeri Luwuk Banggai sangat optimis baahwa Mahkamah Agung memutus kedua terdakwa bersalah,  sebagaimana tuntutan JPU pada persidangan tingkat awal.

Keyakinan itu menurut IBK Wiadnyana sangat beralasan, pasalnya salah satu terdakwa dalam kasus itu yakni Hasanudin Datu Adam, telah diputus bersalah oleh pengadilan Tipikor Palu, padahal Hasanudin Datu Adam dalam kasus itu dijerat JPU dengan pasal penyertaan atau ikut secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sehingga negara dirugikan mencapai Rp970 juta.

“Kami optimis upaya hukum kasasi yang kami ajukan, hasilnya akan sesuai tuntutan JPU sebagaimana dakwaan yang telah kita bacakan. Apalagi salah seorang terdakwa telah dinyatakan bersalah, padahal terdakwa itu kita jerat dengan pasal penyertaan. Pertanyaannya turut serta dengan siapa dan lantas kenapa para terdakwa lainnya tdk diputusBersalah,”kata Kasi Pidsus diruang kerjanya.

Hanya saja menurut IBK Wiadnyana, putusan kasasi terkadang membutuhkan waktu lebih lama karena di Mahkamah Agung upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali cukup banyak, sehingga diperkirakan bisa sampai enam bulan bahkan setahun, putusan upaya hukum kasasi itu baru diputuskan.

 “Jika ditanya kapan kira-kira upaya hukum kasasi kami dalam kasus itu diputus Mahkamah Agung, itu saya tidak tahu kapan. Bisa enam bulan bahkan setahun baru putus, namun pastinya kita yakin apa yang telah dituntut JPU dalam dakwaan bisa terbukti dan para terdakwa dinyatakan bersalah,” ucap IBK Wiadnyana.

Pembebasan lahan untuk sarana navigasi penerbangan di Bandara Syukuran Aminudin Amir itu bermasalah, sebab kendati telah merogoh uang sekira Rp1 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Kabupaten Luwuk Banggai, namun sampai saat ini Pemda Luwuk Banggai tdk bisa memiliki asset tanah yang dijadikan lahan radar DVOR tersebut.

 Pasalnya alas hak berupa sertifikat tanah masih dipegang pemilik tanah yang sah, yakni Imran Usman. Bahkan informasinya, dalam waktu dekat pemilik tanah akan menyegel tanah miliknya yang telah berdiri radar DVOR, dengan alasan tanah itu masih miliknya. (Verra Wrc Sulteng).

Satu tanggapan untuk “Kasus Lahan Dvor Bandara, Kejari Resmi Ajukan Kasasi

  • 2 Oktober 2017 pada 18:09
    Permalink

    Kasus ini menjerat 7 tersangka dengan 5 diantaranya di vonis penjara oleh pengadilan Tipikor Palu dan satu di antaranya adalah oknum pejabat tinggi Pemda Banggai di Vonis satu tahun penjara

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *