BPKAD Dan Kejari Bengkalis Taja Sosialisasi TP4D Dan Teken MoU Bersama

Penandatangan MOU Kepala BPKAD Kabupaten Bengkalis Bustami dan Kajari Bengkalis Rahman Dwi Saputra, Selasa, (16/05/2017)

BENGKALIS, [BN] – Dalam menghindari penyalahgunaan dan penyimpangan dana, Badan pengeloaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) telah melakukan langkah dengan menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Upaya gelar sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bengkalis di ruang rapat kantor BPKAD Bengkalis  diikuti oleh pejabat Administrator,pengawas dan funsional dilingkup BPKAD  Kabupaten Bengkalis, Selasa (16/5/2017).

Selain melakukan sosialisasi, BPKAD dan Kejaksaan melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kepala Kejaksaan negeri Bengkalis Rahman Dwi Saputra dengan Kepala BPKAD Bengkalis Bustami HY.

Dalam kata sambutannya Kepala BPKAD Kabuapten Bengkalis Bustami mengatakan “BPKAD merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru terbentuk berdasarkan perda nomor 3 tahun 2016 , tentunya masih banyak kekurangan disana sini, dengan kekurangan ini hendaknya dijadikan momentum berinovasi dalam melaksanakan tugas”.

Menurutnya “Kegiatan yang berlangsung ini bertujuan agar seluruh komponen penyelengara pemerintahan terutama BPKAD dapat mendukung pemerintah daerah menjalankan pembangunan nasional sesuai dengan mandat  UU 23 /2014 tentang pemerintah daerah.

“Sebagaimana Tugas pokok dan fungsi TP4D mengawal mengamankan serta mendukung keberhasilan jalan pemerinthan dan pembanguanmn melalui upaya -upaya pencegahan secara prepretif maupun pendekatan persuasif sehingga jalan pembangunan pada jalurnya,” imbuhnya menjelaskan.

Dalam paparanya Kajari Bengkalis, Rahman Dwi Saputra juga menjelaskan “ Keberadaan TP4D penting untuk diketahui oleh penyelenggara pemerintahan, agar tidak merasa takut dalam mengambil kebijakan selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundangan yang ada.

Menurutnya Kajari, untuk diketahui bulan september serapan anggaran di Indonesia hanya berada pada titik 24 persen, artinya serapan anggaran sangat rendah sekali, sehingga perputaran roda pembangunan sangat lambat, efek dari lambatnya  secara otomatis mempengaruhi perekonomian masyarakat, sehingga roda ekonomi masyarakat  tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Tambahnya lagi menerangkan Setelah dikaji dan diteliti ternyata salah satu penyebab lambatnya perekonomian masyarakat adanya keraguan para aparatur negara dalam mengambil keputusan, sehingga mereka kerjanya malas dan menyebabkan percepatan pembangunan terabaikan, daya serap anggaran terlalu minim. Karena itulah pemerintah membentuk TP4D untuk mempercepat pembangunan, fungsinya untuk mengawal dan mengamankan proyek-proyek pemerintah, dengan kata lain TP4D hadir untuk melakukan pendampingan agar pemerintah tidak ragu dalam menjalankan  suatu keputusan  demi  terwujudnya pembangunan ekonomi masyarakat ,” pungkasnya.*** [za-bks]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *