12 Kades Di Polman Diduga “Mark Up” Dilaporkan LSM

POLMAN, SULBAR-BN, Kebijakan Bupati Polewali Mandar, HA.Ibrahim Masdar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang penerangan jalan 144 desa di 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar tampaknya menuai sorotan dari sejumlah Lembaga swadaya masyarakat ( LSM) karena anggaran untuk pembangunan jaringan listrik tenaga surya itu dinilai adanya penggelembungan nggaran alias Markup, yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.

Seperti dilaporkan LSM Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) Lembaga Aliansi Indonesia DPC Kabupaten Polewali Mandar kepada Kepala kejaksaan Tinggi Sulselbar tertanggal 15 Juni 2017 yang ditandatangani Ketua DPC BPAN-Lembaga Aliansi Indonesia Polewali Mandar, S. Indra. AR, SP yang ditembuskan kesejumlah isntansi terkait, dintaranya Presiden RI, Kejagung Kapolri, Ketua BPK maupun Kapolda Sulbar dan ketua BPKP Perwkilan Sulbar dan Kapolres serta kajari Polewali.

 Ketua BPAN-Lembaga Aliansi Indonesia Cabang Polman, S.Indra. AR, SP melalui Suratnya disampaikan kepada Jurnalis BIN Pers. Com menjelaskan kronoligis tentang adanya penggunaan anggaran ADD untuk pembangunan proyek pengadaan Listrik tenaga Surya sebanyak 12 dari total 144 desa di Kabupaten Polewali Mandar dengan kuota lima buah setiap desa dengan harga Rp 23.500.000 perunit dan jika dihitung secara matematika total anggaran dikucurkan untuk proyek Tenaga Surya tersebut mencapai Rp 141 juta dan jika dihitung secara keseluruhan, 144 desa berarti total dana desa digunakan untuk proyek pembangunan peneragan jalan Listrik tenaga Surya mencapai 3.384 yang bersumber dari anggaran dana desa (ADD) tahun 2016 juta belum termasuk kelurahan, yang dibayar langsung kepada panitia pembangunan proyek listrik tenaga surya di Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Polewali Mandar.

 Menurut Indra.AR, berdasarkan hasil investigasi di lakukan BPAN-Lembaga Aliansi Indonesia dengan sasaran 12 desa sebagai bentuk sampel, harga perunit hanya Rp 8 juta sementara setiap desa mematok harga Rp 23.500 ribu sehingga patut diduga kalau anggaran didunakan untuk pengadaan lampu listrik tenaga surya itu ada markup. Selain itu, tambah Indra, kegiatan proyek miliaran itu ditemukan tidak adanya kotrak ataupun KSO antara kepala desa dengan pihak CV Binanga sebagai kotraktor pelaksana, bahkan Speknya seperti tiang, Kabel, balon digunakan diduga tidak sesuai bestek atau standar nasional. Apalagi kegiatan proyek pengadaan listrik tenaga surya itu terkesan dipaksakan setiap desa untuk dilaksanakan.

 Kepala Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan desa Kabupaten Polewali Mandar, Hj. Sakinah, S.Sos, M.Si yang hendak dikonfirmasi Jurnalis BIN Pers.com, Jumat (21-7-2017) tentang aliran dana proyek pengadaan penerangan jalan tenaga surta tahun 2016 di 144 desa, tidak berada di tempat. “ Ibu kadis lagi keluar dengan urusa dinas”, ujar salah seorang stafnya singkat. ( Andira Mordani/ BIN Pers.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *