Terkait Dana BPJS Mengendap, RSUD dan DPKAD Matra Saling Tuding?

Ket. Foto : RSUD Mamuju Utara

PASANGKAYU (Sulbar), BINPERS.COM – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamuju Utara, dr. Munawir dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Abidin saling tuding terkait dana klaim BPJS yang mengendap di RSUD Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat.

Baca: Dana Klaim BPJS Rp1,5 M Mengendap, DPKAD Tuding RSUD Yang Salah

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Abidin, menilai Dana Klaim BPJS yang mengendap di RSUD Mamuju Utara, senilai 1,5 M terjadi karena pihak RSUD tidak memasukkan di dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk tahun Anggaran 2017.

Akibatnya hingga kini periode juni 2017, dana tersebut tidak bisa digunakan meskipun nilainya sudah hampir mencapai 2 Milyar.

“Saat itu masih masa transisi, sehingga mereka lupa memasukkan di dalam RAPBD akibatnya pendapatan tersebut tidak masuk di dalam APBD 2017”, ungkap Abidin

Pernyataan Kepala DPKAD tersebut kontroversi/berbeda dengan penjelasan dr. Munawir ketika ditemui binpers.com, bahwa anggaran tersebut sudah terinput ketika penyusunan rancangan APBD 2017 tahun 2016 silam.

“Perkiraan pendapatan sudah terinput di APBD 2017 namun TAPD tidak menginput pembelanjaannya, sehingga tidak masuk di dalam RAPBD dan tidak disahkan di dalam APBD 2017” jelas Munawir

Akibatnya, kata Munawir dana tersebut tidak bisa digunakan karena tidak memiliki payung hukum. Sehingga pihaknya tidak akan mentransfer/memindahkan dana tersebut kerekening daerah karena merujuk kepada juknis yang ada bahwa dana tersebut sudah jelas peruntukannya.

“sesuai peraturan menteri kesehatan (PERMENKES) nomor 28 tahun 2014 bahwa dana tersebut semestinya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan rumah sakit dengan persentase sekurang-kurangnya 50 % untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk operasional RSUD,” tambahnya.

Sehingga kata Munawir, implikasi/dampaknya dapat menghambat kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyatakat.

“misalnya tenaga honor tidak terbayar, sejumlah uang operasional tidak terkaver, dan utang obat di apotikpun belum terbayarkan” bebernya.

Ketika disinggung terkait jumlah pagu anggaran APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya sekitar 40 milyar lebih dia mengatakan bahwa hanya jumlahnya saja yang kelihatan besar.

“Anggaran itu nampak besar tetapi yang harus diketahui bahwa keperluan rumah sakit pun tak sedikit jumlahnya” tegas Munawir

Sementara itu, Ketua LSM KIPFA RI Matra, Rudy, ketika dimintai pendapatnya mengatakan bahwa secara prosedural dan struktural hal ini saling keterkaitan.

“Mulai dari penyusunan RKPD, KUA-PPAS, RENSTRA-RENJA-RKA OPD, RAPBD, sampai pengesahan APBD 2017, yang terlibat di dalam adalah semua komponen terkait, mulai dari Setda, Bappeda dan DPKAD selaku (tim perencana&anggaran/TPAD), Kepala OPD dan DPRD bagian budgeting (anggaran)” ujarnya.

Sehingga kata Rudy, kedepan hendaknya mengambil pelajaran, seluruh komponen yang dititipi anggaran dan diberi tugas oleh rakyat dalam mengelola dana tersebut benar-benar bekerja dengan mengedepankan prinsip transparansi, kejujuran, profesional, dan berintegritas.

“Karena jika tidak maka rakyat dan Tuhanlah yang akan menghukum mereka, tinggal menunggu waktu saja” tandasnya.**(Nadir)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment