Program BOP PAUD Kab. Tasikmalaya tahun 2016 Diduga Tidak Sesuai Juklak/Juknis

Tasikmalaya-BN, Pengalokasian dana BOP PAUD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016 akhir-akhir ini mendapat soroton publik. Hal ini terkait adanya dugaan bahwa pengalokasiannya tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Alokasi anggaran sekitar 17 miliar Rupiah yang diterima oleh Disdik Kabupaten Tasikmalaya menurut informasi dari beberapa narasumber yang berhasil dihimpun, banyak yang melenceng dari prosedur dan ketentuannya.

“ Setiap lembaga satuan PAUD memiliki kewenangan untuk membelanjakan langsung dana BOP tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang sudah diajukan, pengaturan RKA juga sudah ada dalam Juknis dari Kementerian, yaitu kegiatan Pembelajaran minimal 50%, kegiatan pendukung maksimal 35% dan kegiatan lainnya termasuk perawatan dan jasa listrik/internet maksimal 5%, namun ada beberapa item yang justru diduga tidak sesuai dengan RKA tersebut,” ungkap salah seorang narasumber yang minta dirahasiakan identitasnya.

Tim investigasi ketika akan mengklarifikasikan permasalahan ini kepada Kabid. PNF Disdik Kab. Tasikmalaya tidak berhasil mendapatkan informasi ataupun keterangan dikarenakan tidak berada ditempat.

Sementara itu ditempat terpisah, Arifin, salah seorang petugas Kejaksaan Negeri Kab. Tasikmalaya, yang hadir serta menjadi nara sumber ketika sosialisasi dana tersebut dilakukan, mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya pun merasa ada keganjilan, hal ini dikarenakan pada waktu sosialisasi itu digelar, Kabid. PNF tersebut mengatakan bahwa dana untuk BOP PAUD 2016 Kab. Tasikmalaya jumlahnya hanya Rp3 miliar, namun sekarang diketahui jumlahnya sekitar Rp17 miliar.

Hingga berita ini diterbitkan, tim investigasi akan terus melakukan penelusuran secara lebih mendalam lagi guna mendapatkan informasi yang akurat secara transparan, karena disinyalir juga melibatkan pihak ketiga dalam pengalokasiannya.(R Syarief)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *