Oknum Honorer Seklur Diduga Kuat Palsukan Dokumen Kependudukan

Bandung, BNPERS.COM – Seorang oknum Honorer Sekertaris Kelurahan (Seklur)  Pasirluyu Kecamatan Regol   Kota Bandung  Jawa Barat,  berinisial YD diduga telah  memalsukan Dokumen berupa KTP dan KK yang akan digunakan untuk penerbitan NA di KUA Kecamatan Cinambo pada faktanya yang tertulis di KTP kelurahan Cisaranteun wetan adalah bukan alamat pemohon dan setelah dilakukan Investigasi di kelurahan Cisaranteun wetan tidak terdapat pegawai atas nama  Susan Afrianti, SE.  NIP : 19720122199051002  yang menandatangani  surat surat keterangan dengan atas nama Lurah Cisaranteun wetan

Dugaan penyimpangan tersebut terungkap berdasarkan temuan tim Investigasi  WRC (Wartawan Reaksi Cepat)  binpers.com berupa dua surat Dokumen Negara yaitu Kartu Keluarga (KK) dan Surat Rekomendasi Nikah yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cinambo, Kota Bandung.

Menurut keterangan dari nara sumber yang minta dirahasiakan identitasnya memaparkan, YD yang bertugas sebagai tenaga honorer Sekertaris Kelurahan (Seklur) di Kelurahan Pasirluyu Kec.Regol  diduga sudah sering melakukan tindakan pemalsuan dan penggandaan surat-surat Dokumen kependudukan. di duga kuat hal ini sering dilakukan oleh YD  untuk mendapatkan  sejumlah keuntungan pribadi.

Ditempat terpisah juga Tim Investigasi Wartaewan Reaksi Cepat binpers.com  mendatangi salah seorang yang memiliki surat KK atau surat Keterangan KUA yang dibuat oleh saudara YD.  Kepada Tim ia mengatakan, ” berawal  saya meminta tolong atas kebutuhan  untuk bermaksud membuat surat keperluan perlengkapan atau persyaratan menikah, namun saya juga ragu atas pembuatan surat tersebut dengan waktu yang sangat singkat  dengan tarip sebesar Rp 1500.000 dalam proses 1  hari  selesai   m. Itu yang membuat saya ragu atas kebenaran surat tersebut … tidak seperti layaknya proses yang sebenarnya  maka dari saya tidak berani mengunakan surat tersebut ,” ungkapnya

Menurut undang-undang yang berlaku, perbuatan YD sudah melakukan perbuatan tercela karena melanggar tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat yang ketentuannya diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

1. akta-akta otentik;

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Terkait hal tersebut, tim investigasi masih terus melakukan penelusuran terhadap bukti-bukti penyimpangan yang dilakukan oleh YD untuk ditindaklanjuti kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (TIM WRC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *