Menunggak Uang Komite,Raport Murid ditahan Sekolah

Parigi-BN, Sekolah Dasar Negeri Santigi Kecamatan Ongka Malino Kabupaten Parigi Moutong menerapkan sebuah Kebijakan yang tidak Lazim, Pasalnya di saat Pembagian Rapor Peserta didik ada beberapa Orang Tua Siswa yang mengeluh.

Keluhan Para Wali Murid ini terkait kebijakan sekolah yang tidak memberikan Raport Siswa kepada mereka yang belum Melunasi Iuran Komite, dengan Berbagai macam Alasan Pembenaran Yang tidak masuk akal.

Salah seorang Wali murid yang menghubungi binpers.com membenarkan aksi Tahan Raport tersebut, alasannya Komite sekolah tidak memberi karena Siswa tersebut belum melunasi pembayaran Iuran Komite.

“Saya menyayangkan Sekolah menahan Raport Anak saya dikarenakan Kami belum membayar Uang Komite, anak saya padahal mau sekali melihat prestasinya lewat Rapornya” Keluh Ramli kepada media ini.

Hal yang sama disampaikan wali murid Ibu Husda, anaknya juga belum mendapat Raport akibat belum melunasi Uang Iuran Komite.

“Saya tidak tau anak saya naik Kelas Apa tidak karena sampai sekarang Rapornya Masih ditahan gurunya karena belum melunasi Uang Komite,saya mau bayar bagaimana kasihan sementara ini menghadapi Lebaran, uang sekarang susah sekali ,“ Ujar Ibu Husda.

“Kami selaku walimurid di SDN Santigi berharap kebijakan Uang Iuran Komite tersebut dihapuskan,karena sangat memberatkan kami, kami pikir sekolah saat ini Gratis,kami berharap dinas terkait turun tangan masalah uang Komite di sekolah kami “ imbuhnya.

Kepala sekolah SDN Santigi ,Jafar S.Pd saat dikonfirmasi Via telepon membantah akan hal tersebut diatas, dia bahkan tidak mengetahui praktek “Boikot Raport” tersebut terjadi.

”Tidak seperti itu,ada hal apa Raport mau di tahan,itu hak siswa dan silahkan di Ambil,“ Kata Kepala sekolah saat dikonfirmasi Portalsulawesi.

Ketua Komite SDN santigi, Edi Sae ketika dikonfirmasi mengelak dan mengatakan fihaknya tidak menahan Cuma sekedar menjalankan Amanat Wali Murid Siswa,karena Persoalan Raport pernah di bahas dalam Rapat Komite sebelumnya.

“Saya Tidak Menahan Raport Siswa,saya hanya menjalankan Amanat Wali Murid, karena pada saat Rapat Komite yang dihadiri Wali Murid disepakati bagi yang belum bayar uang Komite Raportnya ditahan dulu, itu yang menjadi dasar kami menahan raport “ kilahnya.

Pemerhati sosial di Parimo yang juga berprofesi sebagai Advokat, Munafri SH menyesalkan sikap sekolah yang melakukan tindakan diskriminastif di dunia pendidikan,apalagi sampai memaksakan sesuatu yang tidak mempunyai Dasar hukum.

Menurutnya sudah sepantasnya pihak dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong menindak  lanjuti persoalan ini agar tidak menjadi kebiasaan dan melakukan Evaluasi terhadap kinerja kepala sekolah dan Ketua Komite sekolah tersebut.

“Ini bentuk  Diskriminatif dalam dunia Pendidikan,ini cara cara primitif oknum yang berlindung dibalik kebijakan tanpa sebuah aturan, ini melanggar etika dunia pendidikan yang di gembar gemborkan adalah pendidikan Gratis 9 tahun ” Ujar Pemerhati HAM tersebut.(Litbang Sulawesi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *