Kasus Korupsi BPN Batam, KPK-Kejati Beda Pendapat

Batam.binpers.com -Terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batam. Dua lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ternyata memiliki pendapat berbeda dalam penanganan kasus tersebut.

Yang menjadi penyebab lambannya proses hukum terhadap kasus yang merugikan negara sebesar Rp1,5 miliar dan mendudukkan Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN Batam, Bambang Supriyadi sebagai tersangka.

Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengungkapkan pihak, KPK, Bareskrim Mabes Polri serta penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Kepri mendatangi Kejati Kepri pada Senin (21/6) lalu untuk mempertanyakan tindak lanjut perkara tersebut.

Perkara ini sudah digelar di kejaksaan, dan hasilnya kedua belah pihak masih ada perbedaan pendapat. Namun demikian, dia menyerahkan mekanisme kasus tersebut telah disupervisi oleh KPK.

Terserah hasilnya apa yang telah dilakukan oleh KPK, kami akan ikuti,” kata Sam usai acara silaturahmi dan buka puasa bersama awak media, Selasa (20/6).

Perbedaan pendapat antara dua institusi tersebut terkait asas penafsiran hukum. Institusi anti-rasuah menyatakan kasus BPN terindikasi korupsi sementara Kejati Kepri menyatakan bahwa kasus BPN bersifat khusus (lex specialist).

Meski berbeda pendapat, namun pada intinya diyakini oleh kedua institusi itu menyatakan bahwa ada pelanggaran. Polisi melihat pelanggarannya korupsi, sedangkan Kejati Kepri melihat perkara itu pelanggaran undang-undang pajak.

Ini soal sudut pandang saja yang berbeda, mudah-mudahan kasus ini bisa segera selesai,” ujar Jenderal bintang dua itu.

Kapolda mengatakan, soal kasus tersebut hanya bisa menunggu rekomendasi dari supervisinya sendiri yaitu KPK. “Kalau KPK mengatakan ini A yah kita ikuti A, kalau B kita ikuti B,” jelasnya.

Berkas perkara dugaan korupsi di BPN Batam dengan tersangka Bambang Supriyadi yang diteliti Jaksa Penuntut Umum Kejati Kepri belum bisa dinyatakan lengkap (P21).

Berkasnya dikembalikan lagi dengan petunjuk untuk dilengkapi,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Budi Suryanto, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, kasus ini bisa dibilang modus kasus korupsi yang cukup langka. Di mana biasanya korupsi dilakukan dengan melakukan “mark up” barang, atau anggaran. “Kalau ini, uang harusnya jadi milik Negara tapi dikorupsi, sehingga negera menjadi rugi,

Walaupun setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bambang mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut, namun hal ini tak membuat pihak kepolisian menghentikan pemeriksaan dan penyelidikan sampai kasus ini bergulir di KPK.

Supervisi yang dilakukan di KPK dihadiri pihak Kejaksaan Tinggi Kepri dan Tipikor Ditreskrimaus Polda Kepri. Disepakati saat itu kasus BPN Batam adalah korupsi.Hasmi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *