BINPERS.COM

Berita Investigasi Nasional

Surat Untuk Kadis Dikbudpora Kab. Pasangkayu

Oleh : Moh. Nadir

Berita binpers.com edisi seblumnya yang berjudul “Ketua Komite kecewa, jabatannya tidak dihargai Kepala Sekolah SD NEGERI Pebondo”. Hal itu tidak bisa dibiarkan karena peran komite sangat penting dalam proses pengembangan sekolah, komite juga sebagai mediator antara orang tua/wali siswa dengan guru (pendidik).

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh stakeholder pendidikan.

Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan di tingkat sekolah, sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingakat satuan pendidikan, (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003).

Komite sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintahan. Dengan demikian komite sekolah adalah sebuah badan/lembaga yang sifatnya mandiri (independen), dengan kata lain tidak mempunyai hubungan dengan lembaga-lembaga lainnya.

Sedangkan mengenai kedudukan komite sekolah, “komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain. Jadi jelaslah bahwa komite sekolah kedudukannya di satuan pendidikan sekolah”.

Tujuan dari komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan di sekolah serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Peran komite sekolah adalah sebagai:

  1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
  3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
  4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, Komite Sekolah memiliki fungsi Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan bermutu.Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan.

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial. Sekolah mengambil siswanya dari masyarakat setempat, sehingga keberadaannya tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen penting dalam keseluruhan kerangka penyelenggaraan pendidikan.

Menurut hemat penulis sungguh bijaksana pemimpin (Kadis) apabila mengganti Kepala sekolah yang tidak menjalankan sistim pendidikan sesuai aturan, karena hal ini akan berdampak buruk pada sekolah dan proses kontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan penggunaan dana BOS patut diduga pula bahwa penggunaan dan LPJ Dana BOSnya Fiktif.

Penulis adalah: Wartawan liputan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan/Sulawesi Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *