PT BSL Anak Perusahaan PT BUM Merambah Hutan Diduga Tidak Mengantongi Izin

“Diperkirakan 7000 (Tujuh ribu) Hektar diwilayah 5 (Lima) desa dikecamatan Antang Kalang Kab.Kotim Prov.Kalteng yang dirambah kuat dugaan Aktivitas ini tidak mengantongi izi Pelepasan Kawasan dari Kementrian Kehutanan”

SAMPIT, KALTENG.BINPERS.COM – Aktivitas Perusahan Besar Swasta (PBS) PT.Bintang Satria Lenggana (PT.BSL) salah satu anak perusahaan PT.Bangkit Giat Usaha Mandiri (PT.BUM) yang bergerak di perkebunan kelapa sawit untuk memperluas areal perkebunan nya patut untuk dipertanyakan pasalnya baru-baru ini Tim Investigasi dari Wartawan Berita Investigasi Nasional/binpers.com dengan didampingi oleh masyarakat desa Kuluk Telawang menemukan aktivitas perusahaan tersebut untuk membuka lahan baru / Land Clearing di kawasan 5 (lima) desa di Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yakni Desa Tumbang Kalang, Desa Tumbang Maya, Desa Kuluk Telawang, Desa Sungai Puring dan Desa Tumbang Ngahan.

Informasi yang berhasil dihimpun oleh Wartawan Berita Investigasi Nasional/binpers.com setelah melakukan Investigasi dan penelusuran dilapangan bahwa aktivitas perusahaan PT.BSL anak perusahaan PT. BUM membuka lahan baru/ Land Clearing untuk memperluas areal perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan alat berat tersebut menurut informasi rencananya seluas 7.000 Ha (Tujuh ribu hektar) hal ini tentunya perlu untuk ditelisik dan dipertanyakan apakah perusahaan ini sudah mengantongi izin pelepasan kawasan dari Mentri Kehutanan ataukah belum.

Menurut EDY J SENDUNG Salah seorang Tokoh dan pemerhati masyarakat dalam waktu dekat temuan ini rencananya akan dilaporkannya dengan LSM dan Media untuk mempertanyakan ke dinas terkait hingga ke Mentri Kehutanan dan Lingkungan hidup di Jakarta sekalian berkoordinasi serta meminta pihak kementrian untuk segera turun kelokasi dimana perambahan hutan tersebut dilakukan,dan dirinya siap untuk mendampingi serta menunjukan lokasi dimaksud.

”Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan dan mempertanyakan temuan ini di Kementrian Kehutanan dan Lingkungan hidup di Jakarta, pasalnya Aktivitas PT.BSL anak perusahaan PT. BUM merambah hutan ini diduga kuat tidak mengantongi izin pelepasan kawasan dari Mentri, hal ini perlu ditelisik dan dipertanyakan jika terbukti usut hingga tuntas seret hingga ke Jeruji Besi serta cabut izin perkebunannya,” tegas Edy

“Kehadiran awak media di lokasi tersebut sebelumnya saya yang memberitahu bahwa dilokasi dimaksud ada aktivitas perusahaan melakukan perambahan hutan secara besar besaran, setelah kami telusuri bersama ternyata informasi tersebut benar adanya,” Jelas Edy.

“Kuat dugaan bahwa apa yang dilakukan pihak PT.BSL anak perusahaan PT. BUM ini ada indikasi menambrak aturan dan undang-undang , sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah lama menegaskan tidak ada lagi memberikan ijin pelepasan kawasan hutan untuk dialih pungsikan baik sebagai areal perkebunan dan lain-lain, namun anehnya kenapa saat ini PT.BSL masih saja berani melakukan hal tersebut, apakah PT. BSL ini memiliki beking yang kuat dibalik layar seakan-akan kebal hukum atau bagaimana ? ” beber Edy dengan semangat dan terlihat geram.

“Kami berharap kepada Aparat penegak hukum dinegeri ini jika hal ini terbukti melanggar aturan, agar menindak tegas para investor nakal yang berpotensi merugikan negara, terapkan hukum itu dengan seadil-adilnya tidak pilih kasih dan pandang bulu, biar terkesan hukum dinegeri ini tidak laksana pisau hanya tajam kebawah dan tumpul keatas, hanya orang kecil yang banyak dijadikan tumbal kekuasaan untuk menutupi target sementara orang besar yang memiliki kekuasaan dan pundi-pundi rupiah yang mampu membeli hukum itu tidak tersentuh sama sekali.” Pinta Edy.

Ditambahkan oleh Edy,” Manajemen perusahaan ini telah melakukan pembebasan lahan tersebut dengan tali asih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhektarnya kepada warga, sebagian warga sudah ada yang menerima dan sebagian warga lainnya masih menolak dengan alasan tidak sesuai dan merasa dibodohi oleh perusahaan, disamping itu pula masih banyak masalah sengketa lahan dikawasan tersebut antara sesama warga dan antara warga dengan perusahaan namun nampaknya pihak perusahaan tidak segera menyelesaikan nya” jelasnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak terkait belum bisa dikonfirmasi sementara pihak manajemen perusahaan selaku objek berita ini ini didak mau mengklarifikasi berita ini secara tertulis melalui jaringan telpon seruler pihaknya yang diwakili oleh yang mengaku dirinya Pa NAHATAN menyanggah semua apa yang diberitakan ini , dijelaskan olehnya bahwa apa yang diberitakan ini semuanya tidak benar,”Kami bakerja sudah sesuai aturan jika tidak percaya tanyakan saja ijin kami di Pemda ,” Jelas Nahatan. (Misnato & Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *