BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Program Pembangunan di Kab. Bintan Tak berjalan Rill?

Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Bintan, Selasa (2/5)  – Dok.binpers

Kepri, Bintan, BINPERS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bintan Akhir Tahun Anggaran (TA) 2016 DPRD Bintan menilai perencanaan pembangunan yang dilakukan Pemkab Bintan sepanjang 2016 tidak berjalan dengan lancar.

Program pembangunan yang dilakukan melalui belanja langsung APBD Bintan itu jumlahnya kurang rill.

“Kami minta melalui APBD 2017 ini jumlah belanja langsung untuk pelaksanaan pembangunan dilakukan secara rill di lapangan. Kemudian pengerjaannya harus digesa, jadi bekerjalah dengan keras dan cerdas,” ujar Sekretaris Pansus Pembahasan LKPJ Bupati Bintan Akhir TA 2016, Hesti Gustrian dalam Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD Bintan, Selasa (2/5).

Dalam catatan strategis dan rekomendasi DPRD Bintan, kata Hesti jumlah APBD 2016 dialokasikan sebesar Rp 1 triliun dan terealisasi sekitar Rp 916,86 miliar. Diantaranya belanja tidak langsung yang dialokasikan Rp 490,87 miliar terealisasi 448,70 miliar dan belanja langsung yang ditargetkan Rp 509,19 miliar terealisasi Rp 468,16 miliar.

Dari total realisasi penggunaan anggaran itu, lanjut Hesti, komposisi belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Kondisi ini mencerminkan program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Bintan berpihak kepada masyarakat.

Sangat disayangkannya, masih kata Hesti, realisasi fisik dan kuangan APBD Bintan 2016 terdapat sisa anggaran Rp 40,940 miliar lebih. Padahal sisa dana itu masih bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Apalagi dengan kondisi daerah yang mengalami devisit seperti ini.

“Realisasi perencanaan pembangunan dan keuangannya tak berjalan rill. Karena sisa anggarannya sampai sebesar itu. Kalau benar-benar dilaksanakan pastinya dana itu bisa digunakan untuk lainnya, khususnya kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diperoleh 2016 hanya sebesar 5,30 persen. Perolehan itu mengalami perlambatan atau penurunan sekitar 1,18 persen dari total yang didapatkan 2015 lalu sebesar 6,48 persen.

Harapan Hesti kenyataan pahit seperti ini tidak boleh lagi terjadi di APBD 2017. Jadi DPRD menyarankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bintan untuk meningkatkan pengawasan, dan pengendalian kinerja bawahannya. Kemudian juga meningkatkan pelaksanaan penggunaan dan penyerapan anggaran yang sudah ditetapkan.

“Kami instruksikan kepada OPD Bintan kedepankan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntable. Sehingga anggaran yang disediakan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin,” ungkapnya.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan catatan dewan yang berisikan tanggapan LKPJ 2016 akan menjadi suatu koreksi bagi Pemkab Bintan kedepannya. Namun dirinya tidak terima jika perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran tidak berjalan rill.

“Saya pikir semuanya rill kok. Jadi saya liat tadi, catatan yang dibacakan oleh dewan dengan poin diawal tidak sejalan. Kalau tak rill, tak mungkinlah peningkatan kinerja kita meningkat,” cetus Apri.

Jelas Apri, ada anggaran sebesar Rp 40,940 miliar yang tidak terealisasi penggunaannya. Namun itu bukan dikarenakan faktor kelalaian tetapi terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Lanjut Apri, terkait masalah aset lahan dan lainnya. Dengan begitu pemerintah tidak bisa melaksanakan pembangunannya melainkan harus dimasukan kedalam silva.

“Kami gak mau memaksakan pembangunan fisik jika kenyataannya aset itu tak bisa kita miliki,” ungkapnya.(Hasmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *