Kekurangan Dokter Spesialis, Masih Jadi ‘Lagu Lama’ di RSUD Pasangkayu

Ket. foto: Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 DPRD Matra dan sejumlah OPD Pemda Matra. Nampak Ikram Ibrahim ketua komisi 2 baju putih

PASANGKAYU, (Sulbar), BINPERS.COM – Minimnya jumlah Dokter ahli/spesialis masih menjadi ‘lagu lama/kendala klasik’ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Mamuju Utara (kini berubah nama Pasangkayu), dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga tak jarang banyak masyarakat Kabupaten Pasangkayu itu sendiri harus menempuh perjalanan berjam jam ke kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk berobat.

“Secara umum di Rumah Sakit kita masih tergolong tipe D, sehingga terkendala beberapa hal terkait, insentif/upah, kelengkapan fasilitas/peralatan medis, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yakni dokter ahli,” ungkap dr. Munawir (Kepala RSUD Pasangkayu) saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi 2 DPRD Pasangkayu, selasa (16/5/2017).

“Mestinya ada empat Dokter ahli yang dibutuhkan yakni ahli bedah, ahli dalam, ahli anak dan ahli kandungan, tetapi yang ada baru dua (bedah & anak), itupun daerah harus membayar Rp. 25.000.000/org untuk insentif di luar jasa mediknya. Sehingga wajar jika kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat tidak bisa terpenuhi,” jelasnya.

Menurutnya, meskipun saat ini pihaknya sudah melakukan lobi ke beberapa Universitas Universitas Kedokteran ternama, untuk mendapatkan dokter dokter ahli tersebut namun masih kesulitan.

“Kendalanya karena untuk mendatangkan dokter ahli ada beberapa persyaratan secara personal yang mereka minta, seperti jumlah insentif, rumah dinas, mobil dinas, dan peralatan medis yang memadai, apalagi RS kita ini kan sudah punya ‘cacatan hitam’ di masa lalu sehingga dokter dokter tersebut trauma mau datang kemari,” ungkap Munawir.

Menanggapi hal ini ketua komisi 2 DPRD Pasangkayu, Ikram Ibrahim menyatakan kekecewaannya terhadap pihak RSUD karena masyarakat harus tersandra dengan ‘alasan klasik’ tersebut untuk mendapatkan kebutuhan dasar yakni pelayanan kesehatan.

“Kasian masyarakat, jadi kalau memang itu yang menjadi kendala kita sampaikan ke Bupati agar bisa mengambil kebijakan untuk mencari solusi” tegas Ikram

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Pasangkayu, dr. Alif, yang juga hadir di dalam (RDP) tersebut, mengatakan bahwa sebaiknya kita mengambil pembelajaran seperti di daerah lain, Kabupaten Majene contohnya mereka menyekolahkan kader kadernya sehingga kedepannya tidak kesulitan untuk mencari dokter.

“Tinggal dibuat kesepakatan (mou) dan diakta notariskan sehingga ada ikatan perjanjian yang kuat antara kedua belah pihak” jelas Dr.Alif

Di tempat yang sama Ketua LSM KIPFA RI Pasangkayu, Rudy, yang juga nampak di tempat tersebut mengatakan sebenarnya kalau Pemda dan semua stakholder (pemangku kepentingan) ada niat yang kuat ‘tidak setengah setengah’ dalam menyelesaikan persoalan ini tidak serumit ini.

“Saya rasa niatnya yang perlu diperbaiki seiring keseriusannya untuk Rakyat, setelah itu baru perencanaannya dimatangkan, kalau beralasan dengan anggaran terus ‘kita sudah bosan dengar’ APBD kan ratusan milyar belum DAKnya (dana alokasi khusus) masah sih nggak bisa? coba semuanya tulus mulai dari RSUDnya, Dinkes, Bappeda, DPRD, Bupati pasti selesai, bukan masyarakat yang dikorbankan terus,” pungkasnya.*** Nadir

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *