Dinas Transmigrasi Ketenagakerjaan Kayong Utara Mandul, Tri Partit Tidur ?

Foto: Pengurus SBSI Kayong Utara (Dok. BINPERS.COM)

Kayong Utara, Kalbar, BINPERS.COM – Banyaknya permasalahan buruh Kayong Utara yang tidak kunjung selesai di tangan dinas Transmigrasi dan ketenagakerjaan Kayong Utara terkesan disengaja.

“Kami menilai bahwa kinerja instansi tersebut cukup parah, ditambah lagi tidak berjalannya fungsi Lembaga Kerjasama Tri Partit Kayong Utara dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi buruh selama ini membuat sebagian besar perusahaan perusahaan besar di Kayong semakin berbuat sesuka hati terhadap buruh pekerja, khususnya perkebunan sawit yang ada di Kayong,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Seluruh Indonesia Abdul Khaliq P kepada binpers.com belum lama ini.

Menurutnya, bahwa LKS Tri Partit yang legalitasnya jelas tapi tidak memiliki kantor atau sekretariat ini terkesan hanya dibentuk seremonial saja, dan anehnya selama ini lembaga tersebut selalu mengadakan rapat di internal mereka, akan tetapi rapat-rapat yang selama ini mereka lakukan hingga saat ini belum pernah ada menghasilkan kebijakan yang benar-benar meringankan beban buruh pekerja yang selama ini banyak mengalami perlakuan tidak adil oleh perusahaan perusahaan tempat di mana mereka bekerja.

“Misalnya permasalahan yang sudah cukup lama, diantaranya status karyawan harian lepas yang belum ada kejelasan baik di PT.CUS, Jalin Vaneo maupun PT.KAP. Begitupun dengan masalah BPJS Kesehatan dan tenaga kerja yang iuran mereka telah dipotong dalam tiap bulannya, akan tetapi malah pekerja pekerja tersebut banyak yang tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak, dikarenakan banyak diantara mereka yang sama sekali tidak mendapatkan kartu tanda peserta BPJS tersebut. Ditambah lagi pemberitahuan tentang saldo BPJS tenaga kerja mereka yang tidak pernah mereka dapatkan informasinya,” bebernya.

Dikatakannya juga, begitupun dengan masalah masalah PHK yang sudah disampaikan ke pihak dinas terkait yang hingga saat ini belum juga ada tanda tanda penyelesaian.

“Kami dari serikat buruh kayong utara menilai bahwa Lembaga Tri Partit tersebut tidak bekerja, kalaupun mereka merasa tidak pernah mendapat laporan permasalahan dari buruh secara kelembagaan, mestinya mereka juga tetap mendapatkan informasi dari Dinas terkait, dan bahkan di lembaga tersebut juga terdapat perwakilan dari dinas tersebut,” ujarnya.

Bahkan kepala dinas tenaga kerja, lanjutnya, juga berada dalam kepengurusan inti lembaga tri partit tersebut. Jadi wajar saja kalau warga buruh Kayong Utara menilai kedua instansi dan lembaga tersebut terkesan tidak bekerja sama sekali atau mungkin juga mereka berbuat memang lebih berpihak kepada pihak-pihak perusahaan.

“Jika demikian halnya, kami menganggap bahwa kedua instsnsi dan lembaga tersebut lebih baik dibubarkan saja,” pungkasnya. (Budi Gautama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *