Bappeda dan BPKAD Kab. Pasangkayu Diduga Tak Paham Undang-undang

PASANGKAYU (Sulbar), binpers.com – Badan perencanaan pembangunan daerah  (Bappeda) Pasangkayu dan Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD), diduga sengaja menabrak aturan terkait UU Pers Nomor 40 tahun 1999, UU Nomor 14 tahun 2008 (tentang keterbukaan informasi publik/KIP), UU Nomor 25 tahun 2009 (tentang pelayanan publik). Hal ini diungkapkan Ketua Badan Perwakilan Daerah LSM KIPFA RI Kabupaten Pasangkayu, Rudy, saat ditemui di Pasangkayu,
Kamis (4/5/2017).

Menurut Rudy, Ketua BPD LSM KIPFA RI Kab.Pasangkayu, Berita Investigasi Nasional (BIN), beberapa waktu lalu sudah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, namun belum ditanggapi hingga saat ini.

“Seharusnya mereka itu faham bahwa tugas yang mereka emban itu adalah sebagai ‘pelayan rakyat’ jadi kalau masyarakat mau minta informasi ya harus dikasih jangan terkesan ingin ditutup tutupi, demikian pula halnya dengan media yang telah melayangkan surat konfirmasi wajib hukumnya di jawab, memangnya ada apa dengan data data itu?” Tutur Rudy dengan nada tanya.

Moh.Nadir, selaku Kepala Biro ‘ Berita Investigasi Nasional Pasangkayu juga menyayangkan perilaku para pejabat negara yang sangat tidak terpuji itu.

“Apa sih susahnya membalas surat kami, kita kan hanya ingin adanya keterbukaan informasi publik supaya Pemerintahan di daerah kita ini bisa menjadi Good Governance, selain itu dana yang ada terkesan ditutup tutupi, kalau Pemerintah sudah menutup nutupi penggunaan dana, mau jadi apa daerah ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Firman, saat binpers.com bertandang di ruangannya untuk meminta jawaban surat konfirmasi, justru menanggapi dingin dan terkesan cuek (tidak merespon, red), yang anehnya lagi mengarahkan pihak media untuk menemui sekretarisnya.

“Silahkan menemui sekretaris saya pak,” ucapnya dengan nada dingin dan ketus

Ditempat yang sama, Arham, sekretaris bappeda, belum dapat memberikan jawaban terkait surat konfirmasi, karena yang lebih mengetahui detil anggaran yang dimaksud dalam surat, tidak berada di tempat (kantor bappeda.red).

“Mohon maaf pak, ibu yang memegang data itu sedang keluar, nantilah kalau ibu itu sudah ada saya akan hubungi bapak,” pintanya

Ditempat terpisah, kepala BPKAD, Abidin saat dikonfirmasi binpers.com jumat, (5/5/2017) via hand phone dinomor 081242847xxx mengatakan bahwa yang menangani anggaran yang dimaksud dalam perihal surat konfirmasi, sedang perjalanan dinas mengikuti pelatihan.

“Ibu ipa lagi ikut kegiatan pelatihan diluar daerah pak,saya juga sedang sibuk karena masih menghadapi BPK pak, kemungkinan dalam waktu 3,4 hari dia baru datang,” ucapnya mengahiri pembicaraan.

Namun disayangkan hingga berita ini diterbitkan, bappeda belum menghubungi kami (binpers.com).*** (Nadir)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment