Aktifis LSM Gempur Desak Kejari Luwuk Banggai Periksa Bambang

Foto: ilustrasi (dok.net)

Luwuk Banggai (Sulteng), BINPERS.COM –Bambang Harus Bertanggung Jawab”. Aktifis LSM Gempur Kabupaten Luwuk Banggai, Nasrun Bandiong mendesak Kejari Luwuk Banggai untuk memeriksa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kabupaten Luwuk Banggai. Ini terkait dugaan penyimpangan pada proyek rehabilitasi jalan Saluan Tou.

Menurutnya, jika kejaksaan serius mengusut kasus ini, pemeriksaan tidak boleh hanya ditingkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tetapi juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwuk Banggai, Bambang Eka Sutedi.

“Kepala dinasnya harus bertanggung jawab. Tdk ada lain-lain. Selama ini hanya anak buah terus, yang diperiksa,” ujar Nasrun.

Menurut Nasrun memang kejaksaan atau pun Inspektorat Daerah sudah wajar menyelidiki proyek tersebut. Sebab belum berjalan setahun sudah disoroti publik karena terjadi kerusakan.

“Kalau sudah ribut begini, ya turun, aparat hukum tdk boleh main-main,” kata aktifis yang kerap bersuara lantang ini.

Lebih lanjut, kata dia, nilai proyek tersebut cukup besar. Jika terjadi kesalahan, rakyat yang dirugikan.

“Kami sangat setuju dan mendorong kalau diselidiki kejaksaan,” tandasnya.

Nasrun juga mempertanyakan fungsi pengawasan yang melekat pada DPRD Luwuk Banggai. Menurut dia, para wakil rakyat mestinya turun ke lapangan untuk memastikan janggal atau tdk hasil pekerjaan kontraktor.

“Kalau memang ada kesalahan, bentuk pansus (panitia khusus) lalu giring ke penegak hukum,” ujarnya.

Selain itu, Nasrun menilai, instansi yang dipimpin Bambang Eka Sutedi itu, tdk perlu menyalahkan pihak lain, termasuk PT API terkait kerusakan jalan.

“Tidak bisa cuci tangan. Kalau ada masalah, ya tanggung jawab PU (Pekerjaan Umum),” tegasnya.

Sebelumnya, PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwuk Banggai, Ardin menuding, melintasnya kendaraan operasional milik PT API untuk kepentingan membangun Jetty di wilayah Desa Tou, menjadi faktor terbesar rusaknya jalan itu.

“Jalan itu kan ada batas beban. Ini yang seharusnya digunakan oleh masyarakat, sudah digunakan oleh kendaraan berat perusahaan,” ujarnya. (Verra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *