Partai Hanura Lakukan Konsolidasi Pengurus

POLMAN, SULBAR, BINPERS – Walaupun belum dikukuhkan pengurus DPC partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tentang kepengursan baru periode 2016-2021, tetapi partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Polewali Mandar pimpinan Muhammad Tasrif telah melakukan rapat konsolidasi pengurus dan orientasi tehnis dengan menghadirkan calon pengurus pimpinan anak cabang (PAC) se Kabupaten Polewali Mandar kecuali PAC Polewali dari 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar di hotel Pacifik Wonomulyo Kabupaten Polman, yang diahdiri calon pengurus PAC maupun pengurus DPC partai Hanura Polewali Mandar, yang dihadiri Ketua DPC partai Hanura Polman, Muhammad Tasrif, Sekretarsi DPC, Hasnawi Hamarong dan Bendahara, Hj.Nuraliah Latif serta Wakil Ketua DPC, H.Hasanuddin dan A.Rasyid Mordani serta mantan Sekretaris DPC periode sebelumnya, Yunus Lele maupun kader partai Hanura lainnya.

Satu hal yang menarik dan perlu dipahami publik serta sangat berbeda dengan partai politik lainnya di Indonesia dan mungkin ini salah satu konsep penerapan partai secara nasional sejak berdirinya partai itu dan mudah-mudahan era kepemimpinan Oesman Sapta sebagai Ketua Umum partai Hanura mampu mengembalikan mekanisme secara benar dan baik berdasarkan AD/ART ini dari seluruh tingkatan dan tidak lagi terjadi seperti pergantian kepengurusan ditingkat DPC Kabupaten Polewali Mandar, dalam memilih pengurus baru dalam periode 2016-2021, yang dilakukan di DPD partai Hanura provinsi Sulbar di tahun 2016 lalu, tidak ada laporan pertanggungjawaban, baik secara adminitrasi maupun penggunaan keuangan yang bersumber dari APBD Polman dan kader partai yang terpilih menjadi anggota DPRD Polman termasuk provinsi selama kepemimpinan pengurus sebelumnya kepada kader partai Hanura.

Bahkan lebih ironis lagi, pada saat musda maupun muscab secara kolektif yang dilakukan di DPD partai Hanura Sulbar di Mamuju, tidak dilibatkan pengurus harian khsusnya di DPC partai Hanura Polewali Mandar tetapi dilibatkan umumnya oknum tertentu, yang belum memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai Hanura sebagamana dipersyaratkan AD/ART partai Hanura untuk ikut memilih pengurus baru periode 2016-2021 ditingkat DPC Polman, yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Akibatnya, kader partai Hanura sebagai perintis berdirinya partai Hanura di Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar lebih memilih mundur, bahkan sebagian besar beralih kepartai lainnya karena mekanisme pemilihan berdasarkan AD/ART partai Hanura tidak diterapkan sehingga kepengurusan DPC partai Hanura periode 2016-2021 sekarang hanya dipenuhi oleh generasi yang sebagian besar masih pemula di dunia partai Hanura tetapi sudah diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai pengurus strategis di tingkat DPC sementara kader yang sesungguhnya memiliki kompetensi dan kadar politiknya di partai Hanura tidak perlu lagi diragukan. Berbeda dengan awal berdirinya partai besutan jenderal purn DR. H.Wiranto, kebanyakan para tokoh masyarakat, baik mantan pejabat birokrat dan politisi dari berbagai parpol besar seperti partai Golkar dan PPP maupun pengusaha sukses yang mewakafkan diri untuk bergabung di partai Hanura Cabang Polewali Mandar. Sehingga dapat mewarnai kewibawaan partai Hanura ketika itu dan mampu meraih suara signifikan di parlemen DPRD Polewali Mandar hingga satu Fraksi, namun dalam perjalannya, pada periode berikutnya, penerpana AD/ART mulai tidak dijabarkan secara transparan utamanya penggunaan anggaran partai, apalagi selama dua periode itu tidak pernah dilakukan laporan pertanggungjawaban secara transparan kepada kader lainnya sehingga sebagian besar perintis partai Hanura di pride kedua sejak berdirinya partai di Polman itu lebih memilih mundur dan beralih ke partai lainnya yang dianggap mampu menerapkan anggaran dasarnya maupun anggaran rumah tangganya dengan baik dan transparan sehingga berimplikasi terhadap menurunnya angka prolehan kursi di parlemen, yakni dari empat mejadi tiga dari lima Dapil dalam wilayah Kabu era baru ini Kabupaten Polewali Mandar pada pemilu legslatif periode 2014-2019 dan umumnya adalah caleg incamben dan suaranya pun hanya patungan akumulasi dari 10 caleg setiap Dapil. Misalnya, caleg incamben Dapil 1 Polewali Binuang, Hasnawi Hamarong hanya memproleh 474 suara dan mampu mengisap suara dari Sembilan rivalnya.

Lebih fatal lagi, dikepenurusan ketiga sejak berdirinya partai Hanura di Polman juga mengalami hal yang sama, tidak ada lagi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD maupun kewajiban bagi kader yang terpilih menjadi anggota legislative oleh pengurus lama, lalu kemudian langsung memilih pengurus baru periode 2016-2021 tanpa mengacu pada AD/ ART partai Hanura itu sendiri. Sehingga muncul pertanyaan miris dari sejumlah kader dengan menilai kemungkinan pola seperti inilah diterapkan partai Hanura yang nota bene menjadikan Hati Nurani sebagai kompas kebenaran secara hakiki dengan mengarah kepada jalan yang benar, apalagi selogannya enak dibaca, bahwa Hanura takkan Khianat, Hidup mati bersama rakyat. walaupun fatanya tidak demikian dan tidak bisa dimaknai secara hakiki, kata salah seorang kader partai Hanura yang enggan disebut jati dirinya.

Ketua DPC partai Hanura Kabupaten Polewali Mandar, Muhammad Tasrif ketika menjawab pertanyaan dari salah seorang peserta rapat konsolidasi tentang struktur pengukuhan kepengurus DPC mengatakan, pengukuhan pengurus DPC partai Hanura Polman periode 2016-2021 akan dilakukan paling lambat pertengahan April tahun 2017 ini. Selain itu, tujuan dialkukan rapat konsolidasi pengurus era baru ini adalah intinya silaturahmi dan mempertajam suatu komitmen program untuk membesarkan partai sekaligus memantapkan kepengurusan baru PAC ditingkat kecamatan hingga ranting untuk memenuhi dedline DPP parai Hanura untuk melengkapi struktur kepengurusan baru partai Hanura diseluruh Indonesia,kata Sekretaris Komisi II DPRD provinsi Sulbar. (Andira Mordani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *