Gedung Daerah Bengkalis Mangkrak, Tak Tersentuh Hukum?

Foto : Pembangunan Gedung ‘Rumah Hantu’ yang dibangun Pemda Bengkalis dengan Anggaran milyaran rupiah, Senin (10/04/2017)

BENGKALIS, BINPERS.COM – Berdasarkan pemantauan awak mediabeginilah kondisi salah satu proyek gedung mercusuar yang digadang-gadang menjadi ikon kota Bengkalis yang terletak di jantung kota Bengkalis, Senin (10/04/2017).

Proyek yang dibangun dengan sumber dana APBD Bengkalisini terkesan tidakada manfaatnya sama sekali (mubazir) dan dengan egonya menghambur-hambur uang rakyat tanpa perencanaan yang matang sehingga bagunan tersebut terbengkalai menjadi gedung tua tempat rumah hantu.

Hal ini dapat dilihat kondisi Gedung yang sebenarnya, semak belukar tumbuh di landscape disekitar Bangunan, jendela kaca banyak yang rusak (pecah) belum lagi didalam ruangan gedung plafond gypsum banyak yang rusak dan berjatuhan, pintu-pintu didalam ruangan maupun keramik banyak yang terbongkar, kerusakan tersebut sampai diatas bangunan gedung.Jadi Jelas gedung daerah yang dibangun dengan 4 tahap tersebut yang menelan biaya puluhan milyar dikatagori gagal kontruksi dan diduga syarat korupsinya.

Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

Dalam UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi (JAKON). Pada bab IV memuat tentang kegagalan konstruksi, bunyi pasal 25, 26, 27 dan 28, adalah; Pasal 25, ayat (1), Pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan. Ayat.(2), Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat.1 ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Ayat.3, Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat.2 ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.

Pasal 26, ayat.(1), Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi. Ayat.(2), Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.

Pasal 27, Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan kerena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal ini terbukti menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti rugi.

Dalam Pasal 43 UU No. 18/1999 tentang (JAKON) ayat (1) juga berbunyi “Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.”

Bagi Konsultan pengawasan dalam pasal yang sama ayat (2) berbunyi “Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.

Peraturan Pemerintah RI No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi juga menjelaskan pada bagian kelima memuat tentang Kegagalan Pekerjaan konstruksi, bunyi pasal 31 yaitu“Kegagalan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.”

Kegagalan Bangunan disebab akibatkan tidak mengacu spesifikasi teknis atau manipulasi (mengurangi) Volume pekerjaan yang tercantum dalam BOQ/RAB sehingga merugikan Negara dapat dijerat dengan UU No. 20/2001 perubahan kedua UU No. 31/1999 tentang TIPIKOR.

Dari kondisi bangunan yang ada, menjadi suatu tanda tanya bagi masyarakat Bengkalis, apalagi teman-teman LSM lokal maupun nasional sudah melaporkan keaparat penegak hukum maupun awak media nasional maupun lokal sibuk memberitakan mangkraknya proyek tersebut. Namun sangat disesalkan proyek rumah hantu tersebut tidak tersentuh hukum dan KPA maupun PPK masih berkeliaran dengan bebasnya, malahan duga tidak ditemukan kerugian Negara oleh BPK RI. Inilah menjadi suatu pertanyaan besar bagi kalangan masyarakat Bengkalis.Apa sebenarnya terjadi?

Untuk Tahun 2016 Dinas PU Bengkalis tidak menganggarkan penyelesaian gedung rumah hantu (Gedung daerah) banyak isu yang beredar di kalangan dinas PU Bengkalis menolak untuk di menjadi PPK.

Menurut sumber yang dapat dipercaya mengatakan “ Mereka tidak mau (menolak) untuk di tunjuk menjadi PPK sebelum ada keputusan dari LHP BPK RI ada tidaknya kerugian Negara pada proyek pembangunan rumah hantu Gedung daerah) tersebut, kata Hambali beberapa waktu yang lalu.
Proyek yang menelan biaya milyaran rupiah tersebut untuk tahap 4 dan 5 dikerjakan oleh subkontraktor pekanbaru yabg bernama Edi.

Edi adalah subkontraktor kondang langganan dinas PU Bengkalis dan Dinas perhubungan,dua tahun berturut-turut 2014 dan 2015 subkontraktor (edi-red) mengerjakan sejumlah paket yaitu Gedung rumah hantu (Gedung daerah) dan Dermaga Roro airputih dan fasilitasnya yang progresnya hampir 100% (seratus persen) sampai kini tak dapat digunakan karena ada permasalahan teknis.

Kondisi Dermaga penyebrangan roro air putih dan fasilitasnya lebih kurang sama karena ditemukan disana- sini cacat mutu yang diduga banyak aroma korupsinya.

Menanggapi atas sejumlah kegiatan proyek didinas PU Bengkalis Tim yang tergabung dari LSM dan awak media Sabtu, (8/4/2017) cuba menghubungi Tajul Mudaris selaku Kadis PU Bengkalis via sms,beliau (kadis-red) beliau mengatakan “saya lagi luar kota minggu depan kekantor aja”

Untuk sebagai penyeimbang pemberitaan Tim yang tergabung dari awak media dan LSM cuba untuk menghubungi KPA PU Bengkalis H. Ngawidi yang sekaligus pada tahun 2014 menjabat KPA/PPK perhubungan pada pekerjaan Pembangunan Dermaga roro air putih dan fasilitasnya yang menelan puluhan milyaran rupiah, sampai berita ini dirangkum tidak dapat dihubungi dan via sms pun tak dibalas.*** [zul/tim]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *