Terkuak Dugaan Korupsi Dana APBDES 2015-2016, Mantan Pj. Kades Saling Tuding Menuding

Mantan Pj. Kades Pakning Asal Akmaluddin Kecamatan Bukit Batu

BENGKALIS-BN, Dana  Desa  adalah dana  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunanpembinaan  kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi  Dana  Desa,  selanjutnya  disingkat  ADD,  adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dalam PP No. 60/2014  Tentang Dana Desa Bab Umum menjelaskan Besaran  Dana  Desa yang telah ditetapkan  dalam APBN dialokasikan ke    Desa   dalam   2    (dua)  tahap.   Pada   tahap   pertama,   Menteri mengalokasikan  Dana  Desa  kepada  kabupaten/kota   sesuai  dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas  wilayah, dan angka  kemiskinan  dalam  bobot tertentu.  Hasil perhitungan  tersebut selanjutnya  dikalikan  dengan  indeks  kemahalan  konstruksi  sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan  geografis. Pada tahap kedua,   berdasarkan    besaran   Dana   Desa   setiap   kabupaten/kota, bupati/walikota   mengalokasikan  Dana   Desa  kepada   setiap   Desa.

Bupati/walikota   diberikan   kewenangan  untuk    menentukan   bobot variabel tingkat  kesulitan  geografis Desa sebagai salah  satu   variabel perhitungan  sesuai  dengan karakteristik daerahnya.  Tingkat kesulitan geografis antara  lain   ditunjukkan  oleh  faktor ketersediaan  pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan  transportasi.

Sesuai dengan  tujuan  pembangunan Desa yang diamanatkan  dalam UUNo.6/2014  Tentang Desa, PP  No. 60/2014  Tentang Dana Desadan Permendagri  No. 114/2014Tentang Pembangunan Desa yang bertujuan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa dan    kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Dalam rangka  mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang tertib, transparan,   akuntabel,   dan    berkualitas,  Pemerintah  dan kabupaten/kota  diberi kewenangan untuk  dapat  memberikan sanksi berupa   penundaan    penyaluran   Dana   Desa   dalam   hal     laporan penggunaan Dana Desa tidak terlambat disampaikan. Di  samping itu, Pemerintah dan  kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan Dana Desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau   terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari  2 (dua) bulan.

Dari survey dilapangan banyak desa-desa yang ada dikecamatan kabupaten Bengkalis dalam menjalankan kegiatan,penyusunan kegiatan,penggunaan anggaran maupun kerjasama antar desa tidak mengacu pada  PP 60/2014 Tentang  Dana Desa, Permendagri 114/2014  Tentang pedoman pembangunan desa,Permendagri  111/2014  Tentang peraturan desa dan peraturan LKPP No. 22/2015  perubahan kedua LKPP  No. 15/2013  Tentang pengadaan barang dan jasa milik pemerintah Desa.

Seperti yang dilaporkan oleh Masyarakat Desa dan LSM PERISAI Kabupaten Bengkalis kepada Awak media menjelaskan bahwa  APBDes  2015-2016 untuk Desa Kecamatan Bukit Batu banyak kegiatan yang disahkan dalam APBDes  tersebut kuat dugaan dikorupsi  oleh Pj. Desa dan Kroninya dan penggunaan Anggaran tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenaran dalam penyampaian  laporan keuangan Desa ke Bupati.

Menurut salah seorang anggota LSM PERISAI  Ujang mengatakan “ di Desa Kecamatan Bukitbatu banyak dana-dana yang tak bisa dipertanggung jawabkan di Dalam APBDes 2015 seperti di Desa Pakning Asal  contoh seperti pada Anggaran  Belanja operasional perkantoran dengan kode rekening (2.1.2.2.10) pembelian perserifikatan tanah Desa yang dianggar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan pada APBDes 2016  dianggar lagi dengan tanah yang sama dengan anggaran Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), ada pekerjaan pembangunan dan pemeliharaan embong yang asal jadi pekerjaannya tanpa ada pemeliharaan yang bersumber dana APBN  melalui dana  APBDes 2015 sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dana kegiatan kejadian luar biasa (tak terduga) sebesar Rp. 9.562.614  (Sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat belas rupiah)dan pada APBDes  2016  dana kegiatan luar biasa dianggarkan lagi sebesar  Rp. 9.705.005 (Sembilan juta tujuh ratus lima ribu lima rupiah) begitu juga dana operasional Masyarakat siaga Bencana di APBDes 2015 sebesar  Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan APBDes  2016  sebesar  Rp.  68.000.000  (enam puluh delapan juta rupiah).

Tambah ujang lagi “ untuk dana Kegiatan Kejadian luar biasa dapat digunakan apabila  terjadi bencana alam yaitu banjir dan kebakaran  rumah penduduk itupun harus  rekomendasi dari Bupati melalui rekom kecamatan, jika dana itu tidak digunakan dalam satu tahun anggaran maka dana itu harus masuk ke Silpa desa tahun berikutnya, ini tidak dana tersebut habis terpakai tanpa penggunaan yang jelas”. Hal ini dibenarkan juga oleh salah seorang anggota BPD desa Pakning Asal sewaktu dikompirmasi awak media dan LSM  Perisai di kantor desa Pakning Asal  (23/2/2017) beberapa waktu yang lalu.

Saat diminta keterangan kepada mantan Pj. Desa pakning Asal  Akmaluddin  22/2/2017  mengatakan “ saya tidak pernah satu sen pun memakan uang desa selain gaji dan  tunjangan beban kerja saya didesa” malahan gaji tenaga honor didesa saya selama Sembilan bulan memakai uang kedai saya dan sampai sekarang masih belum dibayar oleh Bendahara desa Pakning Asal, “ katanya sambil menunjukan bukti catatan pinjaman  staf karyawan kantor desa.

Menurutnya lagi” sebetulnya didesa Pakning Asal Sembilan bulan saya menanggung semua, tidak ada satupun yang  tau, semuanya memakai uang pribadi saya, dimana saya memakai uang saya hanya saya yang tahu seperti yang dipakai oleh SMP IT Al-Karima, yang jelas saya tidak pernah memakai atau memakan uang Negara  mungkin kesalahan-kesalahan saya ada, katanya mengakui atas kesalahan kebijakannya.

“Untuk lebih jelas cuba bapak-bapak wartawan Tanya aja langsung kepada Sekretaris saya Rozi, dia akan menjawab apa yang bapak tanyakan, terhitung bulan nopember 2016  saya tidak lagi menjadi Pj. Desa Pakning Asal pengganti saya pak Hamdani,” tuturnya menambahkan.

Saling  Tuding Menuding

Untuk melengkapi pemberitaan awak media  bersama  anggota LSM Perisai  Ujang, Tanggal  23/2/2017  langsung mendatangi ke Kantor Desa Pakning Asal, sampai disana disambut oleh Pj. Desa baru Hamdani diruang kerjanya. Dalam komentarnya tidak benar bahwa Pak akmaluddin (Pj.Desa Lama) uangnya terpakai untuk bayar gaji staff selama Sembilan bulan atau uangnya masih ada di desa tak benar tu pak?, “ katanya menerangkan.

Tambahnya lagi,” karena saya disin hanya bertugas baru sekitar tiga bulan lebih, silakan bapak ketemu langsung sama sekretaris saya sesuai dengan arahan pak Akmaluddin (Pj. Lama)” katanya mengakhiri.

Selang beberapa menit munculah Sekretaris Desa Pakning Asal Ibuk Rozie, setelah memperkenal diri, kami awak  media melakukan  audiensi Tanya jawab tentang permasalah Desa yang dilaporkan kepada kami dan LSM Perisai sambil kami minta tolong dihadirkan sekalian ketua BPMPD  bernama Amiruddin  untuk meminta sedikit penjelasan beliau kebenaran atas pengaduan masyarakat dan LSM  Perisai kepada kami.

“Apakah Bapak  sudah  melaporkan kepada Forum wartawan Kecamatan Bukitbatu dan Siak Kecil?, “katanya  Rozie memulai pertanyaan.

Kenapa harus melporkan ke Forum Buk?  Berdasarkan UU  40/1999 tentang Pers ditambah lagi Kecamataan siak kecil dan Bukit batu termasuk wilayah kerja Kabiro Bengkalis ,”kata teman awak media lain menjelaskan.

Dengan saling mengelak dan tuding menuding Sekdes  (Rozie) mengatakan “ Kenapa harus kepada saya pak Awaluddin (Pj. Lama) diarahkan bertanya kepada saya, tak mungkinlah,Bapak tanyakan langsung aja kepada beliau (Awaluddin), “katanya sambil berlalu meninggalkan awak media karena  sibuk untuk menghadiri rapat.

Sampai berita ini dirilisawak media beserta teman –teman dari  LSM Perisai  terus menggali informasi  serta melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam masalah ini. *** [Tim]

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment