BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Diduga Amoral Pada Bawahannya pj. Kades Dan Kaur Desa Putri Sembilan Kec. Rupat Utara… Cuci Tangan !!

Photo : (1) Pj. Desa inisial (NA) (2) Pernyataan Sumpah Pj. Desa (NA) dan (3) Pernyataan Sumpah
Kaur (JN) masing masing tidak mengulangi perbuatan yang disakikan kepala dusun dan pihak
keluarga

BENGKALIS-BN, Tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang sangat serius. Adanya keengganan korban untuk melaporkan karena tidak di dukung oleh keluarga dan masih melekatnya budaya malu di dalam masyarakat untuk mendiskusikan persoalan perkosaan secara terbuka. Hanya sedikit korban dan keluarganya yang kemudian melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib. Selain itu media massa juga hanya mengungkapkan sebagian kecil dari kasus-kasus yang dilaporkan pada polisi.

Tindak pidana perkosaan adalah tindak pidana konvensional yang saat ini semakin sering terjadi namun selalu sulit untuk di adili karena salah satunya adanya keenganan korban untuk melaporkannya. Hingga saat ini masing terjadi pro dan kontra atas konsepsi dan pengertian tindak pidana perkosaan serta cara penanggulangannya. Akan tetapi tindak pidana perkosaan baik secara yuridis dan sosiologis merupakan tindakan yang sangat dicela dan sangat merugikan pihak korban.

Terutama nasib Bunga (bukan nama sebenarnya)  gadis cantik yang masih perawan bekerja sebagai Bendahara  di Desa Putri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis  direnggut kegadisannya oleh Kaur desa dan Pj. Desa nya sendiri. Adapun kronologis kejadian Amoral tersebut terjadi ± 8 Bulan yang lalu.

Kronologis kejadian yang memalukan ini terungkap karena adanya pihak masyarakat yang tidak merasa senang terhadap perbuatan asusila yang dilakukan oleh kaur desa berinisial (JN) dan Pj. Kades mereka sendiri berinisial (HA)  sebagai Pegawai Negeri (ASN) di Kantor Camat Rupat Utara seyogyanya menjadi panutan dan contoh yang baik bagi masyarakat desa yang dipimpinnya,bukan malah sebaliknya menimbulkan keresahan dan mosi tak percaya bagi masyarakat terhadap kepimpinan dan prilaku  yang tak sesuai bagi seorang pemimpin Desa serta buruknya pencitraan desa karena ulah atas perbuatan aib yang memalukan, kata Usman Ketua  DPC LSM BIN (Badan Invstigasi Nasional)Kabupaten Bengkalis dalam memberi tanggapan atas perbuatan dugaan asusila kepada awak media.

“Si korban mengalami tekanan piscycologis yang berat, hal ini suatu kami (usman) melakukan kunjungan ke rumah korban  Bunga (bukan nama sebenarnya) Rabu 04/01/2017 jam 22.00 wib, dalam penjelasan ayah korban mengatakan anaknya mengalami trauma berat dan tidak mau dijumpai dan melakukan komunikasi pada  pihak luar, malahan rekaman ayah korban pembicaraan ayah korban sudah ada kami,“tutur  Usman

”Masyarakat di Desa Putri Sembilan telah melakukan beberapa aksi mengumpulkan tandatangan masyarakat dan melaporkan Pj. Desa (HA) dan kaur (JN) kekantor Camat Rupat Utara sebagai sikap menolak kepemimpinan Pj. Desa (HA) dan Kaurnya (JN) untuk melakukan tindakan secara administratif Kepegawaian dan dapat diteruskan keaparat penegak hukum.” Kata Usman menjelaskan.

Menurut Usman ”Seorang Pj.Kepala Desa harus menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap,prilaku,ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan sesuai dengan asas,prinsip,nilai dasr, kode etik dan kode prilaku  serta komitmen, integritas moral maupun bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif”

Sesuai dengan UU 5/2014  Tentang  ASN  “SIKAP DAN TINDAKAN” tidaklah dimiliki seorang Pj. Desa Putri Sembilan karena terlalu arogan seperti seorang Raja didaerahnya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan profesinya seorang ASN dan Pj.Desa yang menjadi contoh tauladan untuk masyarakat, apalagi telah melakukan perbuatan Asusila terhadap bawahannya  tanpa memikirkan masa depan sikorban akibat dampak perbuatanya yang menimbulkan pisycologis yang luar biasa bagi kelansungan hidup si korban dan hal ini tidak bisa dibiarkan Pj. Desa beserta kaurnya harus dilaporkan keaparat  penegak hukum  dan atasanya untuk mempertanggung jawab kan  atas tindakan dan perbuatannya didepan hukum,“kata Usman dengan geram.

“Sebagai  ASN  (Aparatur Sipil Negara)  wajib mentaati dan menjunjung tinggi  azas,prinsip,nilai dasar,kode etik dan kode prilaku sebagai ASN sesuai dalam UU No. 5/2015 Tentang ASN dan peraturan pemerintah lainnya yang mengatur tentang kepegawaian.Jadi tindakan dan perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Pj. Kades Putri sembilan yang bersetatus ASN  telah mengangkangi UU No. 5/2014, UU  No. 6/2014 Tentang Desa dan PP  No. 43/2014  Tentang Pelaksanaan Undang-undang  No. 6/2014 serta melanggar HAM patut diproses secara hukum dan diberhentikan secara tak hormat,” kata Usman.

Dengan tegas Usman mengatakan lagi “Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Pj. Desa Putri Sembilan (HA) dan kaurnya (JN) di dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Kejahatan perkosaan yang diatur dalam Buku II KUHP yang dijabarkan dalam beberapa pasal,kata perkosaan hanya akan ditemukan dalam bunyi Pasal 285 KUHP yang artinya Kejahatan ini hanya dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya  untuk melindungi kepentingan hukum perempuan.Adapun pasal-pasal yang menjerat tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Pj. Desa (HA) dan kaurnya (JN) dapat dijerat dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun,” kata usman meyudahi.

Menanggapi atas laporan pengaduan Keluarga korban kepada LSM BIN (Badan Investigasi Nasional),Awak media meminta tanggapan kepada DPMPD Kabupaten Bengkalis Bidang Pemdes, Pak Wahyuddin beberapa waktu lalu Mengatakan “ menyangkut atas dugaan perbuatan Asusila oleh Pj. Kades dan kaurnya Desa Putri Sembilan itu adalah tugas  hukum untuk memproses apabila dari pihak korban sendiri yang melaporkanya karena ini menyakut Kriminal, kami disini (DPMPD) adalah sifatnya sebagai pembinaan dan apabila terbukti atas perbuatan asusila karena beliau adalah seorang ASN sudah barang tentu akan diproses di Inspektorat dan diteruskan ke Badan Kepegawaian (BKD) atas persetujuan Bupati Bengkalis bisa dikenakan saksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kepegawaian, kata wahyuddin mengakhiri.

Hingga berita  ini diterbitkan, Tim Investigasi media BN  belum bisa menghubungi keluarga korban maupun  Pj. Desa Putri Sembilan (HA)  untuk meminta keterangan dan komentarnya melalui  nomor  HP.0812750xxxx tapi  ponselnya tak aktif.  [iwn-BN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *