Mantan Kabag Perlum Donggala Diduga Lakukan Gratifikasi

DONGGALA-BN, Mantan kepala bagian (Kabag) perlengkapan umum (Perlum) Kabupaten Donggala yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan Daerah, Rasman,  diduga melakukan tindakan gratifikasi (suap), dan melanggar UU no. 31 tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU no. 20 tahun 2001, dengan menerima sejumlah uang dari perusahaan rekanan (kontraktor).

Menurut keterangan salah seorang narasumber yang enggan namanya disebutkan, saat diwawancarai oleh pihak media BN/binpers.com, mengatakan bahwa dia dan beberapa rekanan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Rasman untuk mendapatkan proyek (pekerjaan).

“Saya sendiri sudah menyerahkan uang Rp 63.000.000, secara bertahap, transfer via rekening  8 juta ke ibu Linda (istri Rasman, red), sisanya saya serahkan tunai. Ada juga rekanan yang menyerahkan lebih banyak dari pada saya,” terangnya.

Kemudian ditambahkannya lagi berdasarkan kesepakatan lisan pada saat itu bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan (proyek) dari Pemerintah Donggala melalui Rasman.

“Seharusnya tahun 2016 saya sudah dapat, karena belum, saya menunggu thn 2017, tetapi setelah di cros cek ternyata juga tidak dapat,” keluhnya.

Menurutnya, persoalan ini terkesan tidak adil, pasalnya rekanan lain telah mendapat pengembalian.
“Rekanan lain dananya sudah dikembalikan plus dapat proyek, saya uang belum kembali pekerjaanpun tidak dapat, kan tidak adil. Waktu dekat ini saya akan melaporkan karena saya dirugikan, bukti transaksi, sms dan  rekaman pembicaraan masih saya simpan,” terangnya lagi.

Lebih lanjut menurut sumber, dia sudah beberapa kali menemui Bupati, Kasman Lassa, SH untuk mengkomunikasikan hal ini, namun ditanggapi dingin. Karena, menurut keterangan Rasman kepada sumber, dana tersebut mengalir ke Bupati.

ilustrasi

“Saat saya ketemu Bupati, dia bilang lapor saja, si Rasman juga sudah saya kasih pindah,” demikian tutur sumber.

Sementara menurut Wakil Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu terkait dugaan gratifikasi ini mengatakan bahwa jika memang ada ASN (Aparat Sipil Negara Kab. Donggala, red ) yang melakukan hal tersebut silahkan diproses hukum.

“Rekanan yang merasa dirugikan silahkan melaporkan, supaya bisa diproses sesuai aturan yang ada”, tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KIPFA-RI (Kelompok Independen Pencari Fakta-Republik Indonesia) wilayah Sulawesi Tengah, M. Nadir Ahmad mengatakan dengan tegas bahwa pejabat yang melakukan penyalagunaan wewenang tidak bisa ditolerir.

“Saya dan tim akan mendalami permasalahan ini, apabila memang cukup bukti pelanggaran hukumnya, dan sebagian besar unsur  terpenuhi, maka kami akan mengawal langsung masalah ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, Rasman, belum dapat dikonfirmasi. “Saya mau keluar, nanti saja, ” ujarnya dengan wajah sinis, sambil berlalu saat ditemui wartawan BN/binpers.com di kantornya beberapa waktu lalu.

Demikian pula Bupati Donggala sampai berita ini dirilis belum dapat dikonfirmasi meskipun pihak BN/binpers.com sudah tiga kali mendatangi Kantornya. Meskipun demikian tim KIPFA-RI akan terus menggali hingga tuntas permasalahan ini serta melakukan koordinasi dengan aparat terkait demi tegaknya keadilan dan mengimplemantasikan program pemerintah yang sedang digencarkan saat ini “Saber Pungli” serta Gratifikasi. (Rudy/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *