Persoalan Buruh Di Indonesia Yang Tak Kunjung Usai

demo_buruhPenulis : Mas Ato

Jangan salahkan Buruh/Pekerja bila terus melakukan aksi unjuk rasa

Aksi Buruh kembali mengepung Ibukota, aspek kelayakan upah minimum  masih menjadi sumber utama yang dipersoalkan buruh,  upaya penyelesaiaan yang dilakukan pemerintah melalui perundingan dengan pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh sering kali menemui jalan buntu, berbagai upaya perbaikan lewat penyusunan Peraturan Ketenagakerjaan (baik lewat Undang – Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan/Peraturan Menteri) kerap kali menjadi kontroversi, seperti halnya PP no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan hingga saat ini PP 78 itu masih menjadi pemicu  aksi  Buruh.

Konflik Perburuhan yang senantiasa terjadi  dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik diantaranya :

  • Kepentingan Ekonomi (Individu pemilik modal/pengusaha dan individu penerima kerja atau pekerja/buruh), pemilik modal/pengusaha ingin mengeluarkan modal sedikit mungkin dengan keuntungan yang sebesar – besarnya, sedangkan pekerja/buruh ingin bekerja seringan mungkin dengan penghasilan sebesar – besarnya, pada fakta yang sebenarnya terjadi kekuatan individu pemilik modal/pengusaha  mengalahkan individu penerima kerja atau pekerja/buruh.
  • Kepentingan politik senantiasa mempengaruhi lahirnya UU, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan/Peraturan Menteri, banyaknya pengusaha yang duduk di legislatif, Kepala Pemerintahan dan Kepala Daerah, sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap kecenderungan aturan ketenagakerjaan/perburuhan, contoh Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Mengapa Peraturan Pemerintah itu bobotnya lebih buruk dari UU sebelumnya?

Sejarah perburuhan menukik tajam terus menuai kontroversi saat lahirnya UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  dimana dalam Undang – Undang no. 13 itu diatur regulasi tentang pelaksanaan Outsourcing, persoalan UU no. 13 tahun 2003 itu sampai saat ini masih jadi polemik di kalangan pekerja/buruh ditambah lagi oleh PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan semakin menambah konflik yang berkepanjangan.

Pada tahun 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis isu kalau upah buruh di Indonesia dianggap paling murah dibawah  China, India, Thailand, Malaysia, Philipina dan bahkan Vietnam.

Upah layak di negeri ini sesungguhnya tidak pernah terjadi, sekalipun sebelum adanya PP no. 78 tahun 2015 tentang pengupahan ada aturan  standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi barometer penentuan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota, namun standar KHL itupun belum tentu merepresentasikan kebutuhan hidup layak, selain item komponen yang disurveynya tidak mewakili kebutuhan ril pekerja/buruh, cara surveynya juga sarat dengan kepentingan individu pelaksana survey dimaksud.

Lahirnya gerakan reformasi tahun 1998 karena dipicu oleh kesulitan masyarakat dalam mengekspresikan diri untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah, selain itu kesulitan ekonomi, penegakan hukum, monopoli perdagangan dan KKN adalah hal – hal yang semakin memperkuat gerakan reformasi terjadi.

Selama 32 tahun pemerintahan orde baru memimpin, ketidakadilan politik, ekonomi dan hukum tumbuh subur berkembang, pemerintah orde baru tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita – citanya, semangat ketika awal kelahirannya pada tahun 1966 pemerintahan orde baru bertekad akan menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara atas dasar Pancasila dan UUD, namun didalam perjalanannya pemerintahan orde baru banyak melanggar kaidah falsafah dan dasar Negara (Pancasila dan UUD 1945), Pemerintahan orde baru hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan yang melahirkan krisis multidimensional (penyebab lahirnya gerakan reformasi).

Reformasi telah menghantarkan bangsa Indonesia pada perubahan besar disegala bidang, politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, pemerintahpun sudah tidak segan menindak tegas pada aparat negara yang korup, transfarasi dalam bidang politik, pemilu yang bebas, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, namun apakah dengan perubahan itu menjadi lebih baik?

Ternyata era reformasi belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan, fakta :

  • Dalam hal politik, muncul beragam partai baru yang menimbulkan kebisingan kepentingan, dengan alibi untuk memperbaiki namun faktanya untuk kekuasaan.
  • Kebebasan berserikat, lahirnya UU no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah memunculkan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh baru, tak jauh beda dengan partai politik, Serikat Pekerja/Serikat buruh juga sarat dengan kepentingan daripada ruh perjuangannya dalam memperbaiki nasib buruh, kalaupun ada yang yang masih memiliki ruh perjuangan itu hanya dimiliki oleh kelompok organisasi kecil.
  • Maraknya sistim kerja kontrak dan outsourcing sejak keluarnya UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hampir semua bahkan mungkin seluruh perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja baru memakai sistim kerja kontrak dan outsourcing.
  • Pelanggaran upah, jaminan sosial dan jaminan – jaminan lainnya yang dilakukan oleh pengusaha kian menjamur terjadi, namun ada kesan dibiarkan oleh pemerintah, sekalipun ada laporan dari pekerja/buruh atas pelanggaran itu.
  • UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU itu dibuat tujuannya mempermudah dan mempercepat proses perselisihan perburuhan, namun faktanya pekerja/buruh kerap dikalahkan oleh mekanisme persidangan yang minim dimiliki oleh pekerja buruh, biaya persidangan yang dulunya gratis dalam kasus tertentu, di UU ini malah dibebabankan biaya.

Lingkaran kelam dunia perburuhan akan semakin pekat, bila kebijakan pemerintah dalam menata aturan perburuhan/ketenagakerjaan selalu dimuati kepentingan bukan untuk perbaikan.

Maka, Jangan salahkan Buruh/Pekerja bila terus melakukan aksi unjuk rasa, jangan pula salahkan perusahaan yang makin asyik merusak aturan, kebijakan pemerintah dalam menata dan menindak pelanggar aturan itulah kunci utama meminimalisir persoalan perburuhan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *