Aliansi Masyarakat Lawan Koruptor Beberkan Dana Diduga Dikoruptor

Puluhan Warga Menamakan Dirinya Aliansi Lawan Koruptor Dg Korlap, Subair, Orasi Didepan Gedung DPRD Polman, Mendesak DPRD Polman Munculkan Data APBD 2012 S/D 2014 Yg Dinilai Ada Indiskasi Dikorupsi
Puluhan Warga Menamakan Dirinya Aliansi Lawan Koruptor Dg Korlap, Subair, Orasi Didepan Gedung DPRD Polman, Mendesak DPRD Polman Munculkan Data APBD 2012 S/D 2014 Yg Dinilai Ada Indiskasi Dikorupsi

POLMAN, SULBAR (BN), Puluhan masyarakat yang menamakan dirinya dari Aliansi Masyarakat Lawan Koruptor Polewali Mandar kembali melakukan aksi demo, yang sebelumnya tanggal 23 November 2016 lalu. Massa Aliansi itu hanya kembali berorasi di depan Gedung DPRD Polman dengan menggunakan Truk tongkang dengan membentangkan spanduk bertuliskan ‘Lawan Koruptor’.

Seperti aksi pertamanya, dengan membagi selebaran berisikan 10 item jumlah anggaran diduga dicuri Pemda Polman, yakni pertama (1). Dana bergulir di Dinas Pertanian dan perkebunan Rp 3,4 M, Dinas Kehutanan dan perkebunan Rp 2,3 M-. Dinas kelautan dan Perikanan Rp 2,2 M, . BP4KKP Rp 63 juta, Dinas Sospem Disnaker Rp 563 juta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 1,6 M dan Dinas Koperasi dan UMKM Rp 242 juta dengan total Rp 10, 333.- (2). Dana bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013, Rp 71.232 M,- tahun 2014 sebesar Rp 80 M.- Tahun 2015 sebsara Rp 40 M,- Tahun 2016 sebesar Rp 167 M dengan Total Rp 357 milyar.(3). Dana Hibah Tahun 2013 sebesar Rp 25.349 milyar, Tahun 2014 sebesar Rp 25.498 milyar, dengan total Rp 50.847 milyar. (3). Dana Bantau keuangan kepada pemerintah desa Tahun 2013 sebesar Rp 18.335 milyar, dan Tahun 2014 sebesar Rp 42 milyar dengan total Rp 42.338 milyar. (5). Uang belanja barang dan jasa Tahun anggaran 2014 sebesar Rp 195 milyar.(6) Dana gaji Pegawai dalam lingkup pemkab Polman tahun 2013 sebesar Rp 464 milyar dan tahun 2014 meningka menjadi Rp 501 milyar. Selain itu, Dana Jaminan Kesehatan nasional tahun 2014 sebesar Rp 19 milyar serta (8) dana yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah yang bersumber dari hasil pemotongan gaji PNS (ASN red) mulai tahun 2010 hingga sekarang sebesar kurang lebih Rp 10 milyar. Termasuk pelaksanaan pekerjaan di Dinkes dan Disdik Polman menurut Jubir Aliansi lawan Koruptor, Subair melalui selebarannya, “Dinilai tidak sesuai dengan kontrak, bahkan perekaman data e-KTP dan data pemilih dimanipulasi,” tegas Subair saat melakukan orasi di depan rumah pribadi pasangan calon Gubernur Sulbar Nomor urut dua, Salim S.Mengga- H. Hasanuddin Mas’d. (Andira/ BN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *