Mimpi Buruh Hidup Layak Dipenggal Aturan

Penulis : Suharto

aksi_buruh2Memperoleh pekerjaan yang layak  bagi kemanusiaan merupakan hak  yang secara hukum di jamin oleh Negara dan itu merupakan tujuan Negara yang harus diwujudkan. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sebagai buruh,  landasan hukum  utama dalam dalam menuju hak dimaksud adalah Undang – Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat (2), “Tiap – tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan,” namun kenyataannya hingga sekarang  nasib buruh masih jauh dari.

Pelanggaran pengusaha terhadap hak buruh kian marak terjadi, tanggung jawab Pemerintah nyaris hilang bahkan cenderung tidak ada, Jaminan Negara untuk hak dan kesejahteraan buruh lewat  Undang – undang yang dibuat tak lebih dari hanya hiasan tulisan semata, fakta Undang – Undang itu hanya sekedar  hiasan adalah adanya pembiaran penyelenggara Negara terhadap pelanggar Undang – Undang dimaksud.

Di dalam Undang – Undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusian juga diatur, bahkan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Ilo no. 87 tahun 1948 melalui Keputusan Presiden no. 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi Untuk Buruh, dan di dalam pasal 6 ayat (1) Konvensi Internasional  tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang – Undang no. 11 tahun 2005.

Negara telah gagal dalam mengantarkan rakyat khususnya buruh dalam menuju pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.

Masa pemerintahan saat ini telah menambah luka mendalam bagi buruh khususnya berkaitan dengan pengupahan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, selain Peraturan Pemerintah tersebut membatasi peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam andil menentukan kebijakan kenaikan upah buruh, Peraturan Pemerintah itu juga telah melanggar ketentuan UUD 1945 dan Undang – Undang lainnya yang menurut  tatanan hukum bobotnya lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Mau dibawa kemana nasib buruh ini?

Aturan baru seharusnya lebih baik bukan malah mempersulit nasib, mangkanya sangat wajar bila mogok buruh nasional akan digelar pada tanggal 25 November 2016 bahkan kemungkinan aksi tersebut akan berlanjut hingga 2 Desember 2016, mogok itu adalah salah satu upaya para buruh untuk merubah nasibnya, karena mengandalkan nasib pada Pemerintah saat ini nyatanya Nol Besar, Undang – Undang Dasar 1945 yang nyata – nyata merupakan Dasar Utama Negara telah dilanggar.

Hal mendasar yang membuat para buruh marah terhadap Pemerintah, karena Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan selain melanggar UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat (2),  juga telah :

  1. Membatasai Hak para Buruh lewat perwakilannya di Dewan Pengupahan, karena Peraturan Pemerintah no. 78 ini menentukan nilai kenaikan Upah hanya didasarkan pada inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang pengambilan datanya cukup dari BPS, padahal sebelumnya berdasarkan UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan salah satu penentu kenaikan upah buruh adalah hasil survey Kebutuhan Hidup layak dan perwakilan buruh yang duduk di Dewan Pengupahan sangat besar andilnya dalam penentuan besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak dimaksud, “KHL penentu utama kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten “
  2. Dengan dibatasinya peran Serikat Pekerja/Buruh dalam mengambil peran dalam menentukan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten, maka jelas Pemerintah telah melanggar ketentuan Undang – Undang no. 21 tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh.
  3. Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan secara tidak langsung telah menghilangkan fungsi Permenakertrans  nomor  7 tahun 2013 Upah minimum dan Permenakertrans no. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuan Hidup Layak.

Konstitusi untuk memperbaiki kondisi anak negeri masih sebatas mimpi, entah kapan layak itu berpihak!

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment