Lambannya Penegakan Hukum Di Mempawah

untitled-4KalBar-BinPers, Keadilan merupakan hak setiap warga Negara, itu sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Oleh karenanya rasa keadilan ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,  tentunya hal ini bisa terwujud bilamana penegakan hukum berjalan sesuai dengan aturan.

Seperti yang pernah diberitakan media ini, bahwa buntut dari terjadinya premanisme pada proyek APBD tahun 2016 di Kab.Mempawah Kalimantan Barat, bahwa masalah tersebut di laporkan ke Polres Kab.Mempawah tepatnya Sabtu (19-Oktober 2016).

Akan tetapi sampai berita ini diturunkan , penanganan masalah ini belum sedikit pun tersentuh oleh pihak penegak hukum, pelapor yang merupakan awak media ini beberapa kali mendatangi Mapolres Mempawah, namun tidak ada kejelasan mengenai kasusnya. Ada indikasi apa ini? Atau ada konspirasi apa?….menurutnya. Jelas saja para kontraktor di Mempawah ini seringkali menggunakan cara-cara premanisme untuk menutupi atau melindungi pelanggaran-pelanggaran kegiatan proyek nya dari pihak-pihak yang ingin membuat transparansi. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran bila terjadi bentrok fisik dilapangan karena meskipun dilaporkan namun tidak ada penanganan.

Melalui media ini, kami segenap awak media mempertanyakan kelambanan penanganan kasus ini oleh aparat penegak hukum di Mempawah, tentunya aturan di buat untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara terjaga dengan tertib dan menjamin hak-hak masyarakat.(Suryadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *