Demi Efesiensi Anggaran, Pemkab Polman Pangkas SKPD

Wakil Bupati dan Sekda Polewali Mandar berdialog serius, Bupati pendengar dibelakang sekda “ 2 Tahun Lebih Masa Kepemimpinan AIM-bENAR”
Wakil Bupati dan Sekda Polewali Mandar berdialog serius, Bupati pendengar dibelakang sekda “ 2 Tahun Lebih Masa Kepemimpinan AIM-bENAR”

POLMAN, SULBAR (BN),Dalam rangka efesiensi anggaran pemerintah Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar melakukan pengurangan satun kerja perangat daerah (SKPD) dari 29 menjadi 26 SKPD. Berdasakan perhitungan poteni penanganan kelembagaan baru tahun 2016 yang dilakukan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (ortala) pemkab Polewali Mandar jika Rancangan peraturan daerah ( Ranperda) kelembagaan itu ditetapkan akan menghemat anggaran adminitrasi umum (Adum) sebesar Rp 1,7 miliyar lebih. Sedangkan nilai belanja adminitrasi atas pembentukan empat satuan kerja perangkat daerah ( SKPD) baru sebesar Rp 2,3 miliar dan jika dikurangi berarti ada penghematan anggaran adminitrasi sebesar Rp 1,7 miliar lebih, kata Kabag Ortala pemkab Polewali Mandar, Nengah Tri Sumadana kepada Pers belum lama ini.

 Kelembagaan baru di pemkab Polman, akan mempengaruhi formasi jabatan kecuali jabatan eselon II/ A, yakni Sekretaris daerah (sekda) tetap, sementara eselon II/B, yang sebelumnya sebanyak 34 SKPD tetapi sekarang hanya 30 SKPD, secara fisik jabatan eselon II/B hanya diisi 29 orang hal ini terjadi lantaran adanya sejumlah pejabatnya hijrah ke pemerintah provinsi Sulbar di Mamuju termasuk mereka yang telah memasuki masa purnabakti (pension red).

 Selain itu, kata Nengah Tri Sumadana, jabatan eselon III/A pada kelembagaan baru tersebut, tetap 63 termasuk 16 camat dari 16 kecamatan dalam Kabupaten Polewali Mandar. Demikian pula jabatan eselon III/B, termasuk sekretaris kecamatan (sekcam) di 16 kecamatan sebanyak 104 orang tidak ada pengurangan. Khusus pejabat eselon IV/A tetap berjumlah 352 orang belum termasuk kecamatan dan kelurahan dalam lingkup pemkab Polewali Mandar.

 Lebih jauh Nengah Tri Sumadana mengatakan, peraturan daerah (perda) tentang kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Pemeritah (PP) Nomor 18 tahun 2016, diharapkan agar Ranperda itu segera disahkan di DPRD Polewali Mandar sebelum pembahasan KUAPPAS APBD Pokok 2017 sehingga anggaran bagi kelembagaan barujug dapat dianggarkan pada APBD pokok 2017 yang rencananya disahkan bulan Desember 2016 mendatang, kata Nengah Tri Sumadana.(Andira Mordani/ BINPers.com)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment