Pergantian Ajaran Baru Merupakan Ajang Pihak Sekolah Mengisi Pundi Saku

Photo kiri :  SMAN 2  Bengkalis, Photo kanan : Sekjen DPC. Aliansi Indonesia Kab. Bengkalis Syaifullah
Photo kiri : SMAN 2 Bengkalis, Photo kanan : Sekjen DPC. Aliansi Indonesia Kab.
Bengkalis Syaifullah

Sekjen  DPC. Aliansi Indonesia Minta Pejabat Berwenang Tindak Tegas Pungli di Sekolah

Bengkalis, [BN] –Sebagaimana amanat UU RI No. 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 dan 3, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan tanpa memungut biaya. Sedangkan ayat 3 menyebutkan wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat UU tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik. Untuk itu pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan mutu serta relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal maupun nasional dan global.

Dalam hal ini pemerintah telah melakukan program wajib belajar 9 tahun, dimulai sejak tahun 1994 dan telah berhasil dituntaskan dengan indikator angka partisipasi kasar. Sekolah Menengah Pertama mencapai 98% pada tahun 2010. Berdasarkan keberhasilan tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengembangan rintisan program wajib belajar 12 tahun, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan pendidikan jenjang menengah, khususnya Sekolah Menengah Atas. Untuk mencapai tujuan program wajib belajar 12 tahun, pemerintah telah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia sebesar Rp. 1.400.000 per siswa per tahun. Sebagai penyediaan sumber dana bagi sekolah untuk mencegah siswa miskin putus sekolah karna tidak mampu membayar iuran sekolah dan ekstrakurikuler.

Akan tetapi lain halnya yang terjadi di SMAN 2 Bengkalis walaupun sudah mendapatkan bantuan dana Bos dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Sekolah yang terbilang sebagai sekolah unggulan ternyata terindikasi “diduga”  melakukan pungli berdasarkan laporan dari narasumber yang dapat dipercaya dan engan disebut namanya kepada media ini dan wartawan Metro TV. Dari hasil pantauan Investivigasi dilapangan mengatakan bahwa setiap siswa yang lulus ujian sekolah dalam pengambilan Ijazah/STTB dikenai biaya Rp. 250.000, biaya legalisir dan fotocopy Rp. 20.000 bahkan bukan itu saja siswa yang belajar komputer masuk atau tidak masuk harus membayar Rp. 40.000 perbulan, begitu juga dengan uang perpisahan siswa kelas III yang lulus membayar Rp.100.000 persiswa, sedangkan siswa kelas I dan II Rp. 80.000persiswa.

Senin 5/9/2016 media ini dan wartawan Metro TV mendatangi sekolah SMAN 2 Bengkalis di Jalan Pramuka menjumpai Kepsek HUSEIN ALFIKRI, sehubungan Kepsek tidak masuk dikarenakan masa jabatanya berakhir tanggal 31 Agustus 2016. Maka yang bisa dijumpai wakil kepala sekolah SAPRIZAL. Pada saat dikonfirmasi berapa jumlah siswa tahun ajaran 2015- 2016, dijelaskan oleh wakil kepala sekolah siswa kelas I dan II berjumlah 500 Orang , kelas III berjumlah 250 orang, keseluruhan siswa berjumlah 750 siswa. Ketika disinggung masalah pembayaran pengambilan Ijazaah/STTB, biaya legalisir dan biaya belajar komputer yang dibebankan pada siswa sekolah, menurutnya bahwa setoran itu secara sukarela. Dijelaskan pengambilan ijazah masih ada sebagian belum diambil dan dirinya tidak tahu jika ada pungutan liar. Coba Bapak wartawan tanya kepada KTU, ungkapnya. Namun, saat ditanya apa alasan, mengapa sebagian ijazah sampai sekarang belum diambil? Apakah siswa tidak mampu untuk membayar beban yang dimaksud? Wakasek diam saja.   Dan saat ditanya masalah uang perpisahan, menurut wakil kepala sekolah SMAN 2 SAPRIZAL pihak sekolah telah mengadakan pertemuan antara wali murid, komite, dan osis. Namun pada kenyataanya kata sumber tidak ada yang namanya pertemuan, tapi kalau surat undangan acara perpisahan ada untuk wali murid kelas III.

Ketua DPC Komite Ekskutif Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia melalui sekjen Syaifullah mengatakan bahwa perbuatan oknum guru sekolah melakukan pungutan dan sejenisnya yang memberatkan para siswanya untuk pembayaran pengambilan Ijazah/STTB atau kegiatan lainya yang dilarang oleh pemerintah menyalah gunakan wewenang dalam jabatan untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Itu adalah perbuatan pungli melanggar UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 34 Ayat 2 dan 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional serta melanggar Permendikbud No. 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS. Terkait masalah dana perpisahan tidaklah anggarannya mencapai segitu mahalnya, paling tidak acara perpisahan itu dengan anggaran 30 Juta sudah meriah. Apa lagi acaranya hanya acara makan dan pentas hiburan saja, ungkapnya.

Dalam hal ini Syaifullah sekjen Aliansi Indonesia berharap agar pejabat atau pihak berwenang menindak secara tegas terjadinya pungli disekolah yang dimaksud, apalagi di Bengkalis ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Kegiatan pungli itu hampir terjadi diseluruh sekolah di kabupaten ini, namun sejauh ini tidak ada teguran dari pihak-pihak yang berwenang. Seharusnya secara profesional guru dengan tugas utamanya mendidik, mengajar dan membimbing untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia mewujudkan masyarakat yang maju, adil makmur dan beradap. Guru sebagai insan yang layak ditiru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya oleh peserta didik yang dalam melaksanakan tugas perpegang teguh pada prinsip “Ing ngarso Sung Tulodho, Ing Madiyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani” hanya melalui bimbingan guru yang profesional lah, setiap siswa dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, komperatif dan produktif sebagai aset nasional dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan berat, sekarang dan dimasa akan datang.

Untuk itu Syaifullah Sekjen Aliansi Indonesia berharap agar pihak aparat atau pejabat berwenang benar-benar bertindak terhadap kegiatan pungli yang selama ini berjalan diberlakukan oleh oknum sekolah-sekolah yang jelas-jelas melanggar dan bertentangan dengan aturan yang ada. Beri tindakan dan sanksi yang tegas apabila setelah terbitnya media ini tidak ada teguran dari aparat atau pejabat berwenang, maka DPC Komite Ekskutif Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia akan melaporkan kepada menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta Pusat, ungkap Syaiful mengakhiri. *** [Tim Riau]

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment