Marak Pungli PPDB Hingga ke- Pelosok Nusantara

asep-sugiantoPenulis : Asep Sugianto

Dalam rangka proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2015/2016, ditemukan beberapa spanduk promosi “Panitia tidak menerima suap, titipan, intervensi maupun Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)” Sementara itu dilaporkan dari Posko Pengaduan Penerimaan Siswa Baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tercatat laporan pengaduan sebanyak 89 kasus pengaduan terkait pungutan dalam PPDB.

Mereka mempunyai mental seperti tengah membungkus kedustaan dengan kejujuran, khianat dengan amanah, sering membela kebatilan dan menyembunyikan kebenaran. Karena pengetahuannya hanya sebatas dunia.

Berbagai sifat buruk dan balasan dari keburukan yang dilakukan orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya, mestinya kita berusaha maksimal menghindari sikap membeo dan meniru-meniru mereka.

Tujuan yang selalu mereka kejar dalam hidup hanya sebatas bersenang-senang, makan dan minum, tanpa peduli halal dan haram. Coba saja kita amati yang terjadi dalam kehidupan disekeliling kita, sungguh amat sangat memprihatinkan karena hampir disetiap lapisan masyarakat, birokrasi pemerintah sedemikian mengakarnya prilaku oknum-oknum yang bermental koruptor hingga merasuk dalam pelaksanaan program pendidikan nasional.

Kendatipun pemerintah menegaskan kepada sekolah untuk tidak melakukan pungutan bentuk apapun dalam PPDB, tapi larangan keras tersebut tak dihiraukan lagi, alih-alih pihak sekolah menciptakan modus-modus praktek pungutan liar terhadap para orang tua siswa. Mereka nampaknya sudah tidak perduli lagi dengan aturan, nilai dan norma-norma yang berlaku baik dalam agaman, hukum positif, maupun kultur bangsa Indonesia yang berasaskan prinsip sebagai Negara yang berketuhanan dan berkeadilan.

Jika fakta dilapangan terjadi seperti itu artinya hidup dalam kegelapan, kesesatan serta hanya memperturutkan hawa nafsu. Anggota tubuh yang mestinya merupakan sarana menggapai hidayah sudah tidak berfungsi lagi. Hati mereka mati, telinga mereka tuli dan mata mereka buta, tidak mau mendengar dan melihat kebenaran. Setan menggiring mereka untuk selalu bermaksiat dan mencari kesenangan-kesenangan nafsu sesaat.

Dari catatan jurnalis, Berbagai kelompok aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat berteriak keras mengadukan atas dugaan praktek pungutan dalam penerimaan siswa baru di Sekolah – sekolah, sejumlah orang tua siswa mengeluhkan adanya pungutan sukarela.

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Supriyono, berpendapat pungutan terhadap siswa baru atau pendaftar PPDB katanya uang itu untuk biaya gedung dan kebutuhan siswa selama di sekolah. Kendati begitu, ia berjanji akan memeriksa dugaan pungutan terhadap siswa baru itu.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Minahasa Tenggara memastikan semua sekolah yang ada di daerah tersebut akan menindak keras bagi pihak sekolah yang bandel melakukan pungutan liar dalam penerimaan siswa baru
DPRD Kota Padang, Sumatera Barat, menyayangkan masih ditemukannya praktik pungutan liar yang dilakukan beberapa oknum dari pihak sekolah. Jawa Barat- Dinas Pendidikan Kota Bekasi, melarang seluruh sekolah negeri di wilayah setempat melakukan penarikan uang pangkal kepada calon siswa baru.

Pemerintah Kota Madiun memberikan jaminan tidak ada pungutan dari pihak sekolah dalam penerimaan siswa baru. Peluang untuk berbuat. Untuk PPDB tingkat SMP SMA dan SMK di Kabupaten Bangkalan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun, kecuali sekolah swasta.

Padang larang pungutan penerimaan siswa Saya tegaskan kepada seluruh jajaran sekolah, tidak ada pungutan dalam penerimaan siswa baru, jika ada yang coba melakukannya akan ditindak keras.

Banten – mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi sesalkan Tingginya Pungutan Uang Pangkal Siswa Baru yang dengan sengaja menaikkan uang pangkal bagi siswa baru.

Penerimaan siswa baru bebas pungutan liar. “Saya jamin tidak ada, dan tidak boleh ada pungutan satu sen pun,” ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi.

Bupati Kotim H. Supian Hadi S I Kom, melarang sekolah untuk melakukan pungutan bentuk apapun dalam penerimaan siswa baru tahun ajaran 2015-2016 . Larang dituangkannya dalam Instruksi Bupati Kotim Nomor 050 yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kotim, Senin (15\6) di Aula SMA Negeri 1 Sampit.

pungutan yang dilarang dalam instruksi tersebut, diantaranya biaya formulir pendaftaran penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran ulang, biaya air, listrik dan internet, serta biaya lainnya yang telah dibiayai oleh BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Kabid Dikmen Disdik Kotin H. Achmad Saufudi, S.Pd, mengakui, keluarnya instruksi Bupati Kotim, terkait dengan munculnya berbagai kritikan dan beragam persoalan yang terjadi saat penerimaan siswa baru berlangsung.

“Bupati tidak menginginkan adanya pungutan berbentuk apapun dalam penerimaan siswa baru,” ujarnya, di hadapan para ketua komite dan kepala sekolah di Kotim, dalam sosialisasi yang juga dihadiri anggota DPRD Kotim Abdul Kadir, yang membidangi pendidikan dan kesehatan. (Red)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment