Kejaksaan Tolitoli Mati Suri Kasus Proyek Joni Pongki Rugikan Negara Rp 8 M

Plang proyek yang bermasalah
Plang proyek yang bermasalah

Tolitoli-BN, Proyek peningkatan jalan dalam kota Tolitoli sampai dengan 12 Februari 2016 tidak kunjung selesai, sejumlah pekerjaanpun  belum  rampung padahal masa kontrak PT. Fajaraya Usaha Nusa berakhir pada 31 Desember 2015 kemarin dengan masa kerja 320 hari kelender hal ini tentunya membuat tanda tanya besar, mengapa proyek pembangunan  jalan  yang menelan anggaran 29 M tersebut tidak kunjung selesai?
Pejabat pembuat komitmen PPK Endro saat dikonformasi melalui layanan telfon memilih bungkam dengan persoalan pembangunan jalan dalam kota  Tolitoli hal ini tentunya menambah catatan panjang mengapa pihak pejabat pembuat komitmen yang merupakan penangung jawab dalam hal penyelesaian proyek tersebut memilih diam dan tidak mau berkomentar. Timbulah dugaan pembagunan proyek dalam kota Tolitoli bermasalah, Sehingga dengan demikian sudah saatnya pihak kejaksaan Kabupaten Tolitoli diminta untuk segera turun tangan melakukan identifikasi lapangan terhadap pelangaran yang dilakukan oleh pihak kontraktor yang sampai saat ini berada diluar kota Tolitoli.

Jelas ini tidak bisa dibiarkan begitu saja karena terindikasi adanya pelanggaran oleh pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor yang dinilai tidak professional dalam menjalankan tugasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, mereka masih bebas melenggang diluar kota Tolitoli  padahal pekerjaan tidak kunjung selesai. Kalau semua kontraktor begini modelnya mau jadi apa pembangunan di Kabupaten Tolitoli ?
Berapa pun anggaran yang berasal dari uang rakyat dikeluarkan oleh pemerintah walaupun triliunan Rupiah, kalau model pengawasanya seperti ini maka sudah pasti pembangunan akan kacau balau. padahal disatu sisi kita justru patut bersukur kepada pemerintah yang sudah memberikan perhatian khusus dangan cara memberikan sejumlah dana melalui dana APBN dalam jumlah yang cukup besar.

Hal senada pun diucapkan oleh Tamrin (35 Th), salah seorang tokoh masyarakat yang berhasil dimintai pendapatnya tentang Proyek “mangkrak” di wilayah Tolitoli, mengatakan bahwa sudah seharusnya kita jaga dengan baik dengan cara mengefesiensikan anggaran sesuai dengan petunjuk dari instansi tehnis dan melakukan pengawasan sehingga proyek pembangunan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan azas manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk diketahui bersama, jika dipersentasekan maka proyek pembangunan jalan dalam kota Tolitoli masih berkisar 75 %, sehingga proyek ini masih menyisakan pekerjaan sekitar 25 %  yang kalau dinominalkan masih membutuhkan anggaran sebesar Rp8 M, hal ini disebabkan ada sekitar 12 tiang lampu jalan yang harus dipindahkan karena berada tepat ditengah-tengah drainase.

Belum lagi sebagian dranase tersebut harus dilakukan pembongkaran ulang karena para pekerja hanya menempelkan campuran semen diatas drainase yang sudah ada, sehingga drainase yang lama posisinya tepat berada dijalur drainase yang baru.

Tidak hanya sampai disitu, beberapa titik dranase ternyata tidak ada penyelesaian bahkan khusus dikelurahan Nalu tidak ada sama sekali pembuangan dranase yang jelas, sehingga air tidak bisa mengalir ketempat yang lebih rendah sehingga dimungkinkan akan lemahnya struktur beton drainase mengingat air di daerah Nalu mengandung garam alias air laut sehingga sudah bisa dipastikan drainase ini hanya akan bertahan  pada satu tahun pertama setelah pelaksanaan proyek ini dilaksanakan.

Maka sudah saatnya persoalan ini harus diseriusi oleh pihak kejaksaan Kabupaten Tolitoli  serta instansi terkait lainnya, karena ini menyangkut kerugian Negara dalam jumlah yang cukup besar. (Edi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *