Diduga, Puluhan Kepsek Penerima DAK Jadi Korban Pungli Dikpora Kab Polman

img_04102016_125438POLMAN- BN, Diduga kuat, oknum-oknum di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Polman telah melakukan praktek pungutan liar (pungli), dengan korbannya para Kepala Sekolah (Kepsek) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016.

Praktek nakal ini diungkapkan oleh sejumlah Kepsek yang enggan namanya disebutkan kepada tim jurnalis binpers.com di Poliwali Mandar baru-baru ini.

“Pada saat kami menerima dana DAK tersebut, langsung Pak AS, Adik dari Kadis Dikpora dan Juga Kontraktor untuk DAK Sekolah Di Kabupaten Polman mengharuskan kami untuk memo­tong sebagian dari dana yang dite­rima untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) itu, kalau saya dipotong Rp. 60 juta,” kata sumber ini.

Ia mengaku heran, atas kebijakan yang dipraktekkan Dikpora Polman itu. Namun, sebagai bawahan, diri­nya pun tak bisa berbuat banyak dan menurut saja apa yang dikehen­daki oknum-oknum di Dikpora Polman tersebut.

Tak hanya sumber ini, di tempat berbeda, salah satu kepsek lainnya pun mengakui hal yang serupa.

“Iya benar. Pada saat saya terima DAK waktu itu, kami pun dikenakan pemotongan sebesar Rp. 30 juta sampai Ratusan Juta Rupiah. Tentu saja membuat kami heran dan bertanya-tanya dalam hati, tapi kami pun mengurungkan niat untuk menanyakan kepada Pak AS atas pemotongan itu sehingga kami berikan saja,” papar sumber ini.

Kedua sumber ini meminta, kejak­saan maupun kepolisian mengusut praktek pungli yang sarat korupsi KKN dan adanya Gratifikasi, sehingga oknum-oknum yang mempraktekan hal ini dapat dijerat sesuai hukum yang berlaku.

Dugaan praktek pungli yang dipraktekkan oleh pihak Dikpora Polman ini,  karena adanya kebijakan para kepsek mengurus langsung dana DAK tersebut. Hal ini tentu saja akan mengurangi pendapatan pihak Dikpora Polman.

Sementara itu, Kadis Dikpora Polman, Andi Fariya yang hendak dikonfirmasi di kantornya ternyata sedang berada di Rumah Jabatan Bupati Polman ( 05/10/16 ).

AS, saat dikonfirmasi enggan berkomentar soal pemotongan dana DAK tahun 2016 sebesar puluhan juta rupiah terse­but, untuk pembangunan RKB, ia hanya beralasan tunggu Kadis Dikpora Bursel, Andy Parial.

“Tunggu kadis datang jua, sebab saya tidak bisa berbicara jauh soal hal itu,” katanya.

Ia mengaku, akan melaporkan informasi pungli yang dikeluhkan sejumlah kepsek tersebut kepada pimpinannya.

“Saya harus koordinasi dengan pak kadis terkait dengan adanya la­poran-laporan dari sekolah-sekolah seperti itu,” elaknya.

Kata AS , dirinya tak mau ber­komentar panjang lebar tanpa ada pembuktian yang jelas mengenai praktek pungli tersebut.

“Kalau ada bukti yang nyata ya kita bisa klarifikasi seperti apa. Ya penting harus ada bukti punglinya seperti apa,” paparnya.

Ia mengaku tak gentar jika nanti­nya pihak kepolisian ataupun kejaksaan mengusut kasus ini, dan para Kepsek tersebut bisa membuk­tikannya. “Kalau nanti mereka punya bukti ya silahkan,” tantangnya.(tim BN Sulawesi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *