BINPERS

Berita Investigasi Nasional

Sidang Korupsi Bansos Natuna Kepri Rugikan Negara Rp4,45 M Tahun 2011-2013

Tanjung Pinang –BN, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) yang dipimpin Zulfadli SH MH didampingi Jonni Gultom SH MH dan Purwaningsih diminta tegas untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa keterangan palsu kepada tiga terdakwa dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) pada LSM BP Natuna tahun 2011-2013 senilai Rp Rp4,45 miliar dalam sidang di Pengadilan Tipikor Tanjungpinang.

Disampaikan Ketum LSM Investigation Coruption Transparan Independen Non Government Orzanitation (LSM Icti-Ngo), Kuncus Simatupang, terkait adanya keterangan yang berbeda disampaikan diantara tiga terdakwa dugaan kasus korupsi BP migas tersebut, saat menjadi saksi maupun pemeriksaan masing-masing terdakwa dalam persidangan.

Terdakwa tiga orang dalam kasus korupsi Bansos BP Migas Natuna tersebut, yakni mantan Wakil Bang upati Natuna, Imalko, kemudian Ketua LSM BP Migas Muhammad Nasir, dan Erianto, selaku Bendahara yang mantan anggota DPRD Kepri ini.

Dalam sidang majelis hakim yang menyidangkan perkara korupsi BP Migas ini diminat untuk tegas memberikan hukuman tambahan berupa keterangan palsu diantara  para terdakwa tersebut,” kata Kuncus, Minggu (25/9)

Pasal 242 KUHAP, bahwa saksi sudah disumpah dalam persidangan memberikan keterangan palsu maka dapat diancam hukuman di atas 5 tahun. “Hakim harus tegas karena Ini sangat berbahaya kalau terus dibiarkan, karena bisa jadi akan banyak orang yang merasa bebas memberikan keterangan palsu dalam persidangan nanti,” ucapnya,.

Sebagaimana diberitakan, majelis hakim sempat emosi saat mendengar keterangan Ketua  LSM Badan Perjuangan (BP) Migas Natuna Muhammad Nasir memberi keterangan berbelit saat menjadi saksi untuk terdakwa Imalko

Keterangan yang pernah ia sampaikan sebelumnya sangat berbeda saat menjadi saksi dibawah sumpah untuk terdakwa Erianto, selaku bendahara di BP Migas Natuna bertolak belakang dengan keterangan saat menjadi saksi untuk terdakwa Imalko.

Bahkan sikap Nasir yang seolah meremehkan sidang di Pengadilan Tipikor tersebut, membuat majelis hakim geram.

“Saya ingatkan, kamu sebagai saksi saat ini  sudah dibawah sumpah dan jangan permainkan sidang ini. Kenapa Jawaban kamu sekarang berbeda dengan keterangan sebelumnya,” ucap majelis hakim Zulfadli termasuk Jonni Gultom dengan emosinya kepada M Nasir.

Keterangan yang bertolak belakang itu diantaranya menyangkut penggunaan uang BP Migas yang dicairkan melalui APBD murni Natuna 2011 sebesar Rp200 juta, kemudian APBD-P 2011 Rp2,4 miliar, APBD 2012 Rp1,35 miliar dan APBD 2013 Rp500 juta.

Pada keterangan M Nasir sebagai saksi untuk terdakwa Erianto, mengakui bahwa pada saat sejumlah dana BP migas tersebut dicairkan, sebagian besar telah dikuasainya dengan alasan untuk kegiatan BP Migas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Namun dalam keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Imalko, Nasir mengaku sejumlah dana yang dicairkan saat itu ada di tangan Erianto. Ia hanya mengambil sebagian untuk keperluan BP migas, termasuk untuk kebutuhan pribadinya.

Pennyataan M Nasir tersebut  juga membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) emosi dengan membeberkan bukti rekening sejumlah dana yang masuk ke rekening pribadinya, termasuk ditransfer oleh Erianto yang nilainya mencapai ratusan juta sehingga jika ditotal mencapai Rp2 miliar lebih.

Sejak dari awal saya sudah ingatkan saudara untuk jujur, biar sidang ini kita sama-sama enak dan lancar, Kamu ini anggap main-main saja sidang ini. Jadi mana yang betul keterangan saudara ini,” ucap majelis hakim.

Dalam sidang yang sama sebelumnya, majelis hakim juga berulang kali meningingatkan Imalko untuk berkata jujur, termasuk masalah proposal kedua yang diajukan LSM BP Migas Natuna senilai Rp2,4 miliar pada tahun 2011 silam.

Menurut saksi Darmanto, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Natuna kala itu bahwa pengajuan proposal tersebut sempat ditolaknya. Sebab proposal itu menyalahi aturan serta ketentuan yang berlaku.

Kendati demikian, Imalko tetap ngotot ingin mencairkan proposal tersebut dengan cara memasukan anggaran itu ke dalam APBD Perubahan tahun 2011 sebagai dana aspirasinya sebagai Wakil Bupati Natuna.

Namun pernyataan saksi itu dibantah Imalko. Ia mengaku kebijakan pencairan dana itu merupakan kebijakan Bupati Natuna. “Itu semua kebijakan Bupati Natuna (Ilyas Sabli) untuk bisa mencairkannya. Saya hanya sempat dipanggil oleh Bupati bersama Darmanto saat itu ke ruangan tugasnya,” kata Imalko.

Keterangan lain, Imalko juga membantah telah menerima fee atas pencairan dana DBH Migas tersebut sebesar Rp200 juta dari terdakwa Erianto selaku Bendahara BP Migas Natuna dan M Nasir, selaku Sekretaris.
Termasuk adanya sejumlah transfer dana yang dikirimkan terdakwa Erianto beberapa kali ke rekening Desman Silain, supir taksi di Batam, sekaligus merangkap LO Pemkab Natuna di Batam pada tahun 2011 lalu.

Padahal, dalam keterangan saksi Desman Silain sebelumnya mengakui ia pernah beberapa kali menerima dana ratusan juta rupiah yang ditransfer terdakwa Erianto secara bertahap. Uang tersebut atas permintaan Imalko kepada terdakwa Erianto, untuk berbagai kepentingan pribadi Imalko saat itu.

” Saya baru tahu kalau dana yang ditransfer itu berasal dari DBH Migas Natuna setelah diperiksa tim penyidik kepolisian. Sebelumnya saya tidak tahu, uang tersebut dari mana asalnya,” kilah Imalko.

Dalam sidang Kesaksian Imalko yang berbelit-belit dan tidak jujur tersebut, sempat membuat majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungpinang meradang. Bahkan salah seorang majelis hakim sempat mengingat Imalko bahwa ia sudah disumpah sebagai saksi dibawah Kitab Suci Alquran, sehingga bisa menimbulkan resiko yang tidak baik terhadap Imalko nantinya.

“ Ingat saudara sudah disumpah secara agama. Secara hukum anda bisa dipidanakan karena berkata bohong dalam sidang sebagai saksi. Sedangkan secara agama, anda bisa terkena imbas yang buruk nantinya. Semua keterangan saudara sudah kami catat, begitu juga keterangan saksi lain sebelumnya. Jadi saudara jangan berkata bohong dalam persidangan ini. Kami sebagai majelis hakim di sini, sudah cukup lama bertugas dan bukan hakim yang baru satu atau dua bulan yang lalu,” ucap majelis hakim kepada Imalko.

Meskipun sudah berulang kali diingatkan oleh majelis hakim, namun Imalko tetap pada sikapnya, bahwa aliran dana yang masuk ke rekeningnya dari terdakwa Erianto secara kebetulan dan tidak tahu asalnya.(Hasmi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *