Studi Banding Perangkat Desa Habiskan Dana Milyaran Rupiah

Muaro Jambi-BN, Alokasi penggunaan Dana desa yang seharusnya digunakan demi kepentingan  kesejahteraan masyarakat  untuk pembangunan Desa, termasuk pembangunan berupa jalan Desa serta merawat  jalan produksi kebun Kelapa Sawit.

Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Kabupaten malah digunakan untuk pemberangkatan Kepala desa, Sekretaris Desa juga Camat untuk pemberangkatan studi banding ke daerah Jawa Barat yang diduga menelan biaya Rp 3 miliyar lebih.

Seperti diketahui, Kabupaten Muaro Jambi terdapat 153 Desa dan untuk studi banding tersebut  setiap Desa diberangkatkan  2 orang  ditambah 1 orang  Camat, dengan anggaran biaya 1 orang adalah Rp 5 juta, namun jadi bengkak dengan ditambah 1 orang Camat yang akhirnya setiap Desa mengeluarkan Dana untuk 1 orang sebanyak Rp 7 juta.

Hal tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat darimana dan dari siapakah dana untuk melakukan studi banding ke Bandung tersebut? Pertanyaan tersebut ternyata bukan saja dari masyarakat namun LSM dan beberapa Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI. Apakah keberangkatan studi banding tersebut memang menjadi prioritas untuk meningkatkan sumber daya  apatur desa dalam menjalankan  pemanfaatan  dana Desa tersebut ?

Banyak kalangan menilai, masih banyak hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Desa dalam mengalokasikan Anggaran Dana Desa tersebut. Pemerintah telah menyiapkan pendamping Desa, dan juga pendamping olah dana Desa, dengan tujuan agar Anggaran Dana Desa dapat dirasakan azaz manfaatnya oleh masyarakat Desa secara langsung.

Terkait masalah tersebut, Camat Sungai Bahar Tengah, Suwardiman S.Pd ketika dikonfirmasi Korwil Sumatera media BN/binpers.com melalui telpon selulernya mengatakan bahwa adapun bagi semua Kades yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, mengadakan studi banding bertujuan untuk menambah sumber daya manusianya, agar Anggaran Pendapataan Desa yang diterima dari Pemerintah Kabupaten, juga dari anggaran  Pemerintah Pusat, dananya benar-benar dipergunakan untuk pembangunan desanya dan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Disinggung mengenai sumber dana untuk anggaran biaya studi banding tersebut, Suwardiman menjelaskan, dana yang di pakainya berangkat ke Bandung untuk  mendampingi 11 Desa adalah dari dana Kantor Kecamatan sendiri, tidak ada dana dari Anggaran Pendapatan Desa.

Namun berbeda ketika Koordinator Sumatra Media ini menemui Kades Panca Bakti, Muhamad Subkan di kantornya. Subkan malah mengatakan dana yang mereka pakai adalah Anggaran Pendapatan Desa.

Dari hasil studi banding yang diperoleh selama di Bandung, Subkan menjelaskan desa yang mereka temui di Bandung, desanya sangat kaya, antara lain desa tersebut telah memiliki ratusan ruko, semuanya di kontrakan bagi orang lain, juga memiliki ribuan ekor sapi, terdiri dari sapi perahan yang dikelola Koperasi Unit Desa, yang mempunyai omset ratusan miliyar rupiah.

Hal ini sangat kontras sekali untuk Desa yang ada di 3 kecamatan Sungai Bahar yang telah disiapkan Pemerintah melalui Departemen Transmigrasi, memiliki Tanah Kas Desa seluas 10 Ha per Desa dibantu oleh Pihak PTP. Nusantara VI dengan menyediakan bibit Kelapa Sawit.

Namun dewasa ini tanah Kas Desa pengelolaan dan perawatannya diduga di kelola oleh oknum yang hanya mementingkan diri sendiri serta ada pembiaran oleh perangkat Desa.

Mereka tidak perduli kesejahteraan masyarakat desanya, bahkan Koperasi Unit Desa (KUD) hampir tidak ada lagi. Masyarakat Sungai Bahar mengharapkan kepada semua Kades dan Sekdes, atas binaan Camatnya masing-masing, agar dapat menerapkan hasil Studi Banding yang didapatnya di Bandung Jawa Barat  baru-baru ini. Smoga saja….!! (HP Manan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *