Plt. Setda Buka Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017

Sekretaris daerah H. Arianto membuka secara resmi sosialisasi peraturan menteri dalam negeri   No. 31/2016. [Rabu, 10/8/2016]
Sekretaris daerah H. Arianto membuka secara resmi sosialisasi peraturan menteri dalam negeri No. 31/2016. [Rabu, 10/8/2016]

Bengkalis, [BN] – Kegiatan sosialisasi peraturan menteri dalam negeri No. 31/2016, dilaksanakan dilantai IV kantor Bupati Bengkalis yang dibuka langsung oleh Sekretaris daerah H. Arianto, Rabu (10/8/12). Di awal sambutannya sekretaris daerah H. Arianto atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan selamat datang kepada kedua nara sumber di Kabupaten Bengkalis. Berikut kutipan yang berhasil di himpun tim wartawan media BN/binpers.com :

Sebagaimana diketahui, dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (2) peraturan pemerintah No. 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pada 7 juli 2016 lalu, menteri dalam negeri (mendagri) telah mentetapkan peraturan menteri dalam negeri (permendagri) No. 31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017.

Sosialisasi peraturan menteri dalam negeri No. 31/2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017, dan peraturan Bupati Bengkalis No.18 /2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis  No. 40/2015 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Berkaitan dengan itu, dan sebagaimana juga harapan mendagri ketika membuka sosialisasi permendagri  No.31/2016  di Jakarta  pada  23  juni  lalu,  terkait  dalam  penyusunan  APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2017 kami juga berharap dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, perhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017

Kedua, ubah mindset money follow function dan money follow organization menjadi money follow   programme,   yaitu  dengan   cara   memastikan   hanya   program   yang   benar-benar bermanfaat dan berdampak langsung bagi masyarakat yang dialokasikan.

Ketiga, alokasi belanja modal pada APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, harus menjadi prioritas.

Keempat,  APBD  Kabupaten  Bengkalis  tahun  anggaran  2017,  benar-benar  harus  disusun dengan baik, sehingga fungsi yang melekat pada apbd sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah No. 58/2005, seperti fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, dapat terlaksana dengan baik.

Kelima, selain harus memiliki sinkronisasi dengan pembangunan provinsi riau dan nasional, APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017, harus benar-benar disusun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, prinsip-prinsip dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam permendagri  No. 31/2016.

Selain kelima hal tersebut, satu hal lagi yang disampaikan mendagri ketika itu, yaitu pemberian hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan dilakukan secara selektif dengan kriteria yang jelas sesuai peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Karena itu, kami menyambut baik sosialiasi permendagri No. 31/2016 ini dipaduserasikan dengan kegiatan sosialisasi peraturan Bupati Bengkalis No. 18/2016. kami berharap pengalokasian anggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2017, juga dilakukan secara selektif dengan kriteria jelas, serta berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan Bupati Bengkalis No. 18/2016 tersebut.

Harapan kami dengan dilaksanakannya kegiatan ini, peserta sosialisasi akan memiliki persepsi, pengetahuan dan pemahaman yang sama dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam APBD tahun anggaran 2017, sesuai regulasi serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan nara sumber sosialisasi peraturan menteri dalam negeri No. 31/2016 yaitu Kepala Seksi Wilayah I A, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, peserta sosialisasi dari delapan Kecamatan, Dewan dan Tim TAPD.

Selain Sekretaris  daerah H. Arianto, juga turut hadir  Pit Asisten Administrasi  Umum, Staf Ahli Bupati, Kabag Humas, Kabag Perlengkapan,  Pit Kabag Organisasi,  dan Pejabat eselon  II dan Ill di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.*** lwn [bks]  sumber humas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *