Penerapan PSB Berbasis Online 2016 Terkesan Dipaksakan

519096_650POLMAN, SULBAR (BN), Penerapan penerimaan siswa baru (PSB) di jajaran dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulbar tahun pelajaran 2016/2017 tampaknya tidak berjalan mulus dan terkesan dipaksakan.

Betapa tidak, alat perangkat lunak proses online yang biayanya mencapai Rp 110 juta itu bakal dibebankan kepada pihak sekolah sebagai ujung tombak penyelenggara pendidikan. Setiap sekolah yang telah menjadi pilot project penerapan system online penerimaan siswa baru itu akan dibebankan pembayaran. Untuk SD sebesar Rp 400 ribu setiap ruangan belajar (rumbel) dan SLTA dan SLTP dalam jajaran disdikpora Polman sebesar Rp 700 ribu setiap rombel sehingga dapat meresahkan bagi pihak sekolah, apalagi diperpuruk lagi sumber dana yang ingin dipakai untuk menebus biaya itu tidak adala dalam item penggunaan dana BOS maupun SSM atau BOM (bantuan operasional murid).

Sejumlah kepala sekolah kepada wartawan Berita Investigasi Nasiona menyampaikan keluhannya, sesungguhnya pihaknya siap menindaklanjuti program penerimaan siswa baru secara online, hanya saja alat perangkat lunak tersebut biayanya dibebankan kepada pihak sekolah dan setiap ruangan belajar yang digunakan diwajibkan membayar sebesar Rp Rp 400 ribu bagi SD dan sekolah menengah diwajibkan membayar sebesar Rp 700 ribu.

“ Jika kita gunakan dua hingga empat rumbel berarti kita harus menyiapkan dana sebesar berdasarkan anggaran yang telag ditetapkan pihak disdikpra tersebut”, ungkap sejumlah kasek yang minta tidak ditulis namanya.

Tetapi masalahnya, tambah kasek itu, kalau biaya sebesar itu dibebankan kepada pihak sekolah penyelenggaran PSB berbasis online, darimana sumber dana bisa diambil sementara dari 13 item penggunaan dana BOS termasuk SSM atau BOM tidak ada pos untuk kegiatan pembiayaan pembelian perangkat lunak itu. Kalaupun dipaksakan kehendak karena tidak mau dinilai oleh pimpinan tidak mendukung program itu, bahkan mungkin dinilai tidak loyalitas terhadap pimpinan sehingga konsekuensi hukumnya harus ditanggung pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah selaku penanggungjawab karena dipastikan merupakan salah satu bentuk penyelewengan penggunaan dana BOS dan SSM. Selain itu, tambah alat perangkat lunak sebagai pendukung kelancaran proses PSB berbasis online adalah tetap asset Disdikpora Polman, bukan sekolah sebagai penyelenggara.

Dalam ksempatan itu pula, mereka menyampaikan, tujuan awal penerapan system online itu, disamping memudahkan para calon peserta didik untuk mendaftar sesuai sekolah diinginkan juga agar terjadi kesenjangan antara sekolah faporit dengan sekolah regular lainnya. Artinya pemerataan siswa disetiap sekolah dapat terpenuhi sehingga tidak ada lagi sekolah kelebihan siswa dan melanggar ketentuan kesepakatan.

Tetapi faktanya, pola penerapan seperti ini justru lebih banyak menimblkan fenomena baru dilapangan karena masih ditemukan sekolah kelebihan siswa tidak sesuai standar nasional, yakni hanya 32 siswa setiap ruangan, bahkan ada sekolah berani menambah kuota ruangan dengan membebani para orang tua calon peserta didik untuk membeli mobile jika generasinya mau menjadi peserta didik di sekolah tersebut dan biayanya tidak tanggung-tanggung dan bervariasi,mulai dari Rp 500 ribu, Rp 1.2 juta hingga Rp 2,5 juta setiap calon peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar, H.Andi Parial Patajangi, S.H, MM melalui Sekretaris Dinas Dikpora Polman, Drs. Hamka Rasyid, M.Si dikonfirmasi wartawan Berita Investigasi Nasional diruang kerjanya tentang masih maraknya pungutan tidak resmi dilakukan pihak sekolah terhadap siswa baru. Menurut Hamka Rasyid, sesungguhnya pihaknya tidak mengetahui kalau pihak sekolah melakukan pungutan utuk pembelian mobile kecuali baju batik dan kostum karena memang setiap siswa harus seragam sehingga harus membeli langsung kepada pihak sekolah dengan harga tidak memberatkan.

“ kalau ada sekolah melakukan pungutan untuk kepentingan mobiler itu pelanggaran dan tidak dibenarkan karena persoalan mobiler atau sarana infrastruktur adalah kewenangan pemerintah bukan dibebankan kepada orang tua siswa dan jauh sebelumnya pihak Disdikpora melayankan edaran tentang pelarangan pungutan terhadap penerimaan siswa baru dan pihaknya segera memanggil pihak sekolah yang melakukan pungutan untuk pembelian mobiler”, tegas Hamka Rasyid.

Menjawab wartawan BIN tentang adanya sinyalemen kalau pihak sekolah juga dibebani untuk menebus alat perangkat lunak berbasis online. Menurut Hamka Rasyid, tentang penerapan system onlinen penerima siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 yang baru saja dilakukan itu akan kembali dievaluasi, apakah masih dilanjutkan tahun pelajaran berikutnya atau perlu ada formulasi baru sehingga tidak menimbulkan masalah dilapangan, apalagi berdasarka kesepakatan, setiap calon peserta didik yang hendak mendaftar harus memiliki minimal dua hingga tiga pilihan sekolah tetapi kenyataannya, masih banyak ditemukan calon peserta didik hanya memilih satu sekolah yang dianggap paforit.

Padahal di Polewali Mandar, sekarang tidak ada lagi sekolah paforit atau unggulan. Berbeda tahun sebelumnya, yakni ada sekolah berstatus RSBI dan SSN dan kini semuanya sama, gurunya juga sama tidak ada perbedaan kecuali akses berbeda, ada memang jaraknya jauh dan sulit kendaraan umum tetapi pada dasarnya sama kualitasnya, bahkan justru disekolah pinggiran jauh lebih baik hal ini terbukti luarannya kebanyak diterima disekolah lain yang dianggap bagus.

 Baik Najamuddin Nawawy, S.Pd, M.Pd maupun Drs.Baharuddin keduanya adalah pengawas SMA dikecamatan Polewali ketika dimintai tanggapannya tentang maraknya pungututan pasca penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2016/2017 pihaknya baru mengetahui kalau masih ada sekolah melakukan praktek pungutan dan berjanji akan mengusut sekolah yang melakukan pungutan, sebab bertentangan dengan ketentuan dan kedua mantan kasek SMA sepakat akan menelusuri tentang adanya pungutan tidak resmi tersebut. (Andi Rasyid Mordani/ BN)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment