Penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi Luwuk Banggai Sul-Teng, Akankah Buntu Di Babak Akhir ?

pupuk2Luwuk Banggai-BN, Masalah kasus penyalahgunaan Pupuk bersubsidi yang terjadi di Moilong dan Toili Provinsi Sulteng yang telah menjalani proses bertahun-tahun, kini malah semakin remang-remang dan mnengambang. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini terkesan tutup mata dan enggan untuk menyelesaikannya.

Padahal belum lama ini terkait dalam masalah tersebut, telah diadakan rapat dengar pendapat yang diadakan oleh komisi III DPRD Kabupaten Luwuk Banggai sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 24 Maret 2016 dan 31 Maret 2016, yang dihadiri SKPD terkait pada lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwuk Banggai, pihak distributor, kelompok tani/gapoktan, petani dari Kecamatan Moilong, Camat Moilong, Camat Toili dan Camat Toili Barat, Pasi Intel Kodim 1308 Luwuk Banggai, pihak pelapor dari Petani Hj Rahma Masulili (UD.Vani Jaya), Pengecer pupuk dari Kecamatan Moilong, Subali (kios Tani Mandiri) pengecer pupuk dari Kecamatan Toili.

Adapun hasil dari rapat tersebut yaitu merekomendasikan kepada Bupati Banggai melalui pimpinan DPRD Kabupaten Banggai dengan no surat rekomendasi 890/277/DPRD tertanggal 29 April 2016 yang berisi :

  • Pemerintah Kabupaten Banggai agar melakukan investigasi terhadap dugaan penyalahgunaan penyaluran distribusi pupuk bersubsidi pada sektor perkebunan dan sektor pertanian, khususnya di Kecamatan Moilong dan Kecamatan Toili, yang di lakukan oleh distributor pupuk bersubsidi PT. Sinar Terang Anugerah.
  • Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui dinas Pertanian Kabupaten Banggai agar memberikan sanksi teguran keras sampai pencabutan izin operasional di kabupaten Banggai terhadap PT. Sinar Terang anugerah karena diduga menyalahgunakan distribusi pupuk bersubsidi dan melanggar peraturan BUPATI Banggai no: 520.33/854/Pertanian/tahun 2014 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian kecamatan se-Kabupaten Banggai tahun 2015.
  • Pemerintah Kabupaten Banggai agar dapat membentuk TIM investigasi atas masalah yang dimaksud pada point (1) dan point (2) tersebut.
  • DPRD Kabupaten Banggai melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Banggai, atas pelaksanaan rekomendasi ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merujuk pada rekomendasi diatas, Dinas Pertanian Kabupaten Banggai yang terkait langsung dalam masalah ini melakukan penelitian dan hasil dari penelitiannya adalah sebagai berikut :

  1. Sesuai dengan Permendag RI No : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi bahwa pengecer hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari satu distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk bersubsidi. Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 tepat dilini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Prinsip-prinsip 6 tepat yang dimaksud adalah tepat waktu, jumlah, jenis, mutu, harga dan tempat. Tapi dalam masalah ini, Pengecer Pupuk (PP) Tani Makmur atas nama saudara Drajat Subali Cahyono, dalam penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2015 ditemukan tidak menggunakan RDKK sesuai ketentuan, yakni disusun tahun sebelumnya oleh kelompok tani, tetapi menggunakan RDKK palsu yang disusun tahun berjalan ditanda tangani dan diketahui oleh PPL namun bercap PPL, padahal berdasarkan ketentuan tanda tangan PPL, tidak perlu di bubuhi cap dinas karena PPL memang tidak memiliki cap.
  1. Sesuai Permendag No:15/Ma-DAG/PER/4/2013. Pasal 21 ayat 1 distributor dan pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya. Saudara Drajat Subali Cahyono sebagai pemilik kios pengecer Tani Makmur dengan 2 (dua) tempat usaha yang berada yakni di desa Mansahang kecamatan Toili dengan distributor PT. Victory Multi Karya produsen Petro Kimia Gresik yang menyalurkan jenis pupuk bersubsidi ZA,SP/-36 dan NPK PONSKA, sementara di desa Argo Mulyo Kecamatan Moilong distributor PT. Sinar Terang Anugerah produsen PT. Pupuk Kaltim yang menyalurkan jenis pupuk bersubsidi urea dan jenis NPK PELANGI. Dari hasil temuan KODIM 1308 Luwuk Banggai di lokasi tanah abang kecamatan Toili terdapat pupuk urea yang disalurkan oleh PP. Tani makmur dan distributor PT. Sinar Terang Anugerah. Dengan demikian PP. Tani makmur dan distributor PT. Sinar Terang Anugerah menyalurkan pupuk urea yang tidak sesuai diluar tanggung jawabnya, karena seharusnya pupuk urea tersebut diperuntukan untuk wilayah Kecamatan Moilong.
  2. Berdasarkan pada point 2 diatas. Distributor PT. Sinar Terang Anugerah telah menyetujui penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi jenis urea melalui PP. Tani Makmur atas dasar RDKK palsu sesuai point (1) dan tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau diluar wilayah tanggung jawabnya. Padahal PT. Sinar Terang Anugerah seharusnya mengetahui tentang permendag RI No : 15/M-DAG/PER/4 2013. Karena berdasarkan permendag inilah disusun SPJB distributor dan distributor pengecer yang memuat syarat, ketentuan, hak, kewajiban serta larangan dan sanksi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
  3. Sejak peristiwa ditangkapnya pupuk urea bersubsidi oleh KODIM 1308 Luwuk Banggai milik pengecer Tani Makmur, distributor PT. Sinar Terang Anugerah, yang paling ngotot memberikan pembelaan terhadap pengecer Tani Makmur, artinya patut diduga adanya pembicaraan dan kerja sama antara keduanya untuk melakukan penyaluran pupuk dengan dasar RDKK palsu/Fiktif.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dinas Pertanian Kabupaten Banggai menyimpulkan bahwa, distributor PT. Sinar Terang Anugerah dan pengecer Tani Makmur yang berkedudukan di Kecamatan Moilong telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 ayat 1 pasal 21 ayat 1 dan ketentuan SPJB antara produsen dan distributor pengecer serta dengan tegas menyetujui rekomendasi DPRD Kabupaten Banggai untuk mencabut izin usaha PT. Sinar Terang Anugerah sebagai distributor pupuk di wilayah Kabupaten Banggai.

Namun pada kenyataannya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai yang direkomendasikan untuk melakukan proses pemberian sanksi sampai pencabutan izin operasional dan atau mengusulkan kepada produsen PT. Pupuk kaltim untuk memberhentikan PT. Sinar Terang Anugerah sebagai distributor diwilayah Kabupaten Banggai, hingga berita ini diterbitkan, ternyata belum menindaklanjutinya tanpa alasan yang jelas dan PT. Sinar Terang Anugerah pun masih tetap menjalankan aktifitasnya.

Sungguh sangat ironis, ada apa dibalik semua ini? Apakah UU negara serta peraturan hukum hanya menjadi kumpulan kata-kata belaka yang sudah dibingkai oleh skenario yang sudah dipersiapkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Karena hingga detik ini belum ada tindakan pasti yang mengarah untuk penyelesaiannya. (Vera WRC)

Editor Media binpers.com

Berita terkait

Leave a Comment